Perbankan Rakus Laba, Rasio NIM Sulit Diturunkan

NERACA

Jakarta – Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini, kinerja sejumlah bank besar hingga semester I-2013 cukup kinclong rata-rata meningkat 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun perolehan laba seperti diraih BCA, Bank Mandiri, BNI dan BRI, itu masih mencerminkan strategi suku bunga tinggi, yang diindikasikan dengan angka net interest margin (NIM) cukup tebal di kisaran 6%-7%. Bahkan di beberapa bank, rasio tersebut bisa mencapai kisaran 8%-9% per tahun.

Padahal, untuk menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) yang waktunya sudah semakin dekat, kalangan pengamat menilai perbankan Indonesia dituntut meningkatkan efisiensi antara lain dengan menurunkan tingkat rasio NIM dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) lebih rendah lagi. Pasalnya, tingkat rata-rata NIM perbankan di negara ASEAN lainnya saat ini sekitar 2%-3% dan rata-rata BOPO sekitar 40%-50%.

Adalah kebiasaan perbankan bank meraih NIM yang tinggi ini disebabkan oleh konsentrasi banyak bank yang sekarang masuk segmen konsumsi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkenal tebal memberikan rasio laba tersebut.

Menurut pengamat ekonomi FEUI Eugenia Mardanugraha, perbankan di Indonesia cenderung ingin mengambil keuntungan yang besar dengan menaikkan suku bunga kredit kepada nasabah, bukan akibat kesulitan menekan beban biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).

“Suku bunga kredit bank yang tinggi bukan karena bank tidak efisien, tetapi memang perbankan ingin mengambil keuntungan setinggi-tingginya,” ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Karena sebetulnya, menurut dia, perbankan di negeri ini sudah efisien mendapatkan sumber dana yang murah dari deposito atau dana pihak ketiga dengan suku bunganya yang kenaikannya terbilang wajar, sementara untuk kredit mereka memberikan suku bunga yang relatif lebih tinggi.

Dia menilai, meski perbankan di ASEAN memiliki karakteristik yang tidak sama, perbankan Indonesia menjadi sasaran empuk bagi Singapura dan Malaysia untuk memperoleh profit semaksimal mungkin di sini. “NIM di Indonesia termasuk yang tinggi. Dengan BI Rate naik, mereka mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan menyalurkan kredit bersuku bunga tinggi. Lihat saja, bukti konkretnya bank asing di Indonesia saat ini bisa mencatatkan persentase keuntungan yang berlipat.” jelasnya.

Kebijakan Suku Bunga

Oleh karena itu, kata dia, kuncinya ada pada kebijakan penetapan BI Rate dan bagaimana Bank Indonesia memperketat pengawasan dan membuat kebijakan mengenai pembatasan suku bunga kredit agar bank-bank yang beroperasi di Indonesia baik nasional maupun asing tidak seenaknya menaikkan suku bunga. Jika tidak demikian, maka masuknya AEC 2020 bisa menjadi ancaman bagi Indonesia. “Untuk KPR saja, saat ini sudah dikenakan 13,75%. Yang wajar, kalau suku bunga tabungan atau deposito sebesar 5%-6% maka suku bunga kredit yang ideal 7%-8% dan dari sisi interest margin-nya 2%-3%.” jelasnya.

Menurut pengamat perbankan Lana Soelistianingsih, sebelum BI menaikkan suku bunga acuannya beberapa waktu lalu, sebenarnya kondisi likuiditas perbankan memang sudah ketat. \"Beberapa bank sudah menaikkan suku bunga kreditnya seperti BCA misalnya sudah sejak dua bulan lalu,\" ujarnya, Sabtu.

Dia juga mengungkapkan, walau BI Rate dinaikkan seharusnya bank tidak boleh menaikkan suku bunga kredit dan bunga simpanannya. \"Tidak boleh dinaikkan tapi kalau naikkan secara wajar ya bisa lah, apalagi sekarang LPS Rate naik menjadi 6,25%,” ujarnya.

Lebih lanjut Lana menjelaskan, yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh perbankan di Indonesia. \"Ini akibat banyak bank yang mempertahankan NIM, dan mereka tidak mau mengurangi labanya ya seperti ini,\" tuturnya.

Menurut Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia Prof Dr Didiek J Rachbini, perbankan sudah keterlaluan dengan tingginya suku bunga pada kredit dan simpanan. Karena BI sendiri telah menaikan suku bunga acuannya dengan persentasenya (6,5%) tertinggi di dunia.

“Tingginya sudah tidak benar, karena bank tidak melakukan efisiensi dan kemungkinan diantara bank tersebut ada yang melakukan kartel, yaitu kesepakatan tertutup untuk melawan undang-undang agar nilai bunganya menjadi naik”, jelas dia.

Dia menyatakan bahwa selain efisiensi pada perbankan, biang kerok dari permasalahan perbankan berasal dari luar perbankan itu sendiri, seperti inflasi, neraca jasa tekor, neraca perbankan juga merosot dan masih banyak lagi. Ditambah pada sektor riil yang tidak ekonomis semakin memperburuk kondisi perbankan.

“Sektor riil kita tidak ekonomis, tetapi pemerintah tidak juga kunjung membenahi. Hampir setengah lusin defisit APBN, defisit perdagangan, defisit neraca pembayaran, dan defisit dengan negara lain”, ungkap dia.

Sehingga, menurut dia, jika hendak membenahi perbankan Indonesia harus membenahi permasalahan tersebut. Baik dari tubuh perbankan itu sendiri maupun dari luar agar perbankan bisa melakukan efisiensi.

Tidak seperti di bank-bank di negara-negara Asia lainnya, misalnya, rata-rata NIM perbankan di negara kita masih sekitar 6%-7%. Bahkan, banyak bank yang mempunyai NIM di atas angka itu, seperti Bank Danamon, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), dan sejumlah besar bank pembangunan daerah (BPD).

Didiek membenarkan, di kalangan perbankan sendiri terungkap tingginya suku bunga tidak lain karena bankir sendiri menginginkan performa laba tetap tinggi. Alasannya, ada beberapa bankir yang akan selesai masa tugasnya.

Jadi, masuk akal jika mereka tetap mempertahankan kinerja banknya dengan tetap menarik suku bunga tinggi sehingga dinilai pemegang saham berhasil dan mereka pun dipertahankan lagi menjadi direksi. sylke/nurul/lia/fba

Related posts