NERACA

Jakarta – Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, meski secara keseluruhan realisasi investasi pada semester I-2013 ini mengalami peningkatan, penanaman modal di luar pulau Jawa justru mengalami penurunan. Pada semester I-2012 investasi di luar pulau Jawa mencapai 46,1% atau Rp 68,3 triliun. Sedangkan semester I-2013, realisasinya hanya mencapai 43,2% atau Rp 83,3 triliun.

Menurut Wakil Ketua Umum bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Kamar dagang Indonesia (Kadin) Natsir Mansyur, perizinan yang membelit investasi di luar pulau Jawa menjadi biang keladi tidak menariknya investasi di sana.

Perizinan yang berbelit dan rumit itu, lanjut Natsir, sebenarnya berasal dari kementerian teknis seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan. “Seharusnya jika sudah mengantongi izin dari BKPM, investasi sudah dapat direalisasikan. Namun prosedur baru saat ini justru membelit calon pengusaha dalam urusan birokrasi investasi,” ujarnya kepada Neraca, Selasa (23/7).

Dia juga mengatakan jika perizinan menyangkut fiskal, maka pengusaha harus melalui proses yang cukup panjang yaitu dari daerah lalu ke pusat. Setelah dari pusat inilah yang memakan waktu tidak sebentar karenanya dianggap berbelit-belit. Itu sebabnya, Natsir mengusulkan kepada pemerintah seharusnya memberi intensif cukup besar ke daerah di luar pulau Jawa agar para investor mau membangun daerah tersebut. “Terutama untuk industri bahan baku, sehingga ketika industri tercipta di suatu daerah, perekonomian daerah tersebut akan ikut tumbuh,” imbuhnya.

Namun, dia menyayangkan infrastruktur di luar pulau Jawa yang masih minim sehingga menyebabkan minat investor ciut. Menurut dia, jika suatu perusahaan seperti tambang ingin membangun pabrik di sana, perusahaan tersebut harus membangun pelabuhan dan jalan sendiri. “Tentu ini berbeda dengan keadaan di pulau Jawa sehingga investor lebih tertarik dengan pulau Jawa. Karena dana yang dikeluarkan untuk membuat industri tidak sebesar di luar pulau Jawa”, ungkap dia.

Namun, menurut Kepala BKPM M. Chatib Basri, turunnya investasi di luar Jawa disebabkan industri energi dan komoditi cenderung turun. Hal ini ada sangkut pautnya dengan inflasi, suku bunga, dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Penurunan investasi di luar pulau Jawa membuat investasi terkonsentrasi di pulau Jawa. Para investor kembali lari ke sini. Fokusnya tentu otomotif,” ungkap dia saat konferensi pers di kantornya, kemarin.

Secara terpisah, Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), memaparkan, jika dibandingkan, birokrasi di daerah di luar Jawa memiliki birokrasi yang lebih rumit. “Sejauh ini tata kelola untuk wilayah bagian barat lebih baik dari pada timur, maka dari itu daerah barat masih dominan untuk investasi,” ujarnya.

Kawasan timur, sebut Robert, sumber daya birokrasinya masih sangat lemah. “Masyarakat timur biasanya rasa melayaninya masih kurang, tapi lebih pada mengandalkan kekuasaan. Makanya disana yang punya kekuasaan lebih mudah dalam menikmati pelayanan,” ungkapnya.

Di samping itu kata Robert, sarana dan prasarana, sistem informasi, akses informasi, daerah barat lebih kuat dibandingkan daerah timur. “Ya bagaimana mau berkembang, kalau faktor pendukungnya saja masih belum terpenuhi,” tukasnya.

Robet juga mengungkapkan, seharusnya, para birokrat, baik di Jawa ataupun luar Jawa, harus punya jiwa yang sama untuk melayani masyarakat, termasuk para investor. Menurut dia, selama pemimpin daerah di luar Jawa berkualitas, maka daerahnya akan lebih cepat berkembang. “Ngomongin birokrasi sama. Kalau daerahnya mau maju pemimpinnya harus berkualitas,” tuturnya. lulus/agus/nurul/munib