Lelang SUN Pemerintah Hambat Pasar Modal - BERPOTENSI PENARIKAN DANA MASYARAKAT

Jakarta – Rencana pemerintah kembali melelang Surat Utang Negara (SUN) senilai Rp7,5 triliun pada hari ini (16/7) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2013 dinilai akan memberikan sentimen negatif terhadap industri pasar modal, karena akan terjadi arus penarikan dana dari saham ke obligasi pemerintah.

NERACA

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, penerbitan obligasi seperti Surat Utang Negara (SUN) dapat mengganggu pasar modal Indonesia. “Salah satu yang dikuatirkan kalau pemerintah terlalu aktif mencari dana dari penerbitan surat utang, kuatir di pasar modal. Kalau kondisinya sekarang sudah ada tanda-tanda menghambat tumbuhnya pasar modal, harusnya pemerintah berpikir ulang untuk mengerem,” ujarnya kepada Neraca, Senin (15/7).

Secara perekonomian, lanjut Eko, membiarkan pasar modal terganggu akibat obligasi semacam itu tidaklah efektif. Seharusnya justru pemerintah mendorong swasta agar berkembang dengan cara mendukung perbaikan dalam pasar modal, bukan malah menghambat.

Namun begitu, memang Eko mengakui bahwa penerbitan obligasi atau utang dalam negeri lebih aman daripada utang luar negeri. Betul juga bahwa penerbitan obligasi harus menarik sehingga memancing masyarakat untuk memburunya. Tetapi persoalannya, pasar modal sendiri baru mau tumbuh, harus ada keberpihakan.”Penerbitan obligasi harus mengalah. Toh penyerapan pemerintah buruk terhadap uang yang dikumpulkan dari utang tersebut. Buat apa berutang kalau ternyata tidak diserap dengan baik. Indef sering kali menyoroti penyerapan pemerintah yang sulit sekali membaik itu,”tandasnya.

Sementara itu, pengamat pasar modal Universitas Pancasila Agus Irfani menilai investor, khususnya investor pemula akan lebih memilih pasar SUN yang dinilai lebih aman di tengah saat pasar saham dalam kondisi berisiko, “Selain memiliki jangka waktu yang lebih panjang, obligasi menawarkan imbal hasil yang cukup menarik dengan perhitungan tingkat suku bunga (kupon),”tuturnya.

Redam Capital Out Flow

Karena itu, pemerintah berupaya membuat kebijakan untuk memperdalam pasar obligasi untuk menyiasati terjadinya capital outflow. Pasalnya, daripada capital outflow kabur semua ke luar negeri maka perlu ditahan ke surat utang atau obligasi, “Jadi, lebih kepada pengamanan hot money,”jelas dia.

Untuk menggerakkan pertumbuhan pasar modal saat inipun, sambung dia, tidak cukup mudah karena kondisi global, utamanya pasar Amerika Serikat (AS) dan Eropa tidak mendukung. Selain itu, bursa regional juga mencatatkan volatilitas yang tinggi. Hang Seng Index misalnya, yang bergerak variatif dan cenderung melemah. Namun, pada saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali bullish, pemerintah dapat berupaya meningkatkan kinerja pasar saham lebih baik. “Ini sifatnya siklinal atau musiman. Namun, pada saat saham bullish bisa kembali lagi ke pasar saham.” ujarnya.

Dia menilai, lelang SUN kali ini bisa jadi dimenangkan pemerintah. Terlebih jika menyasar investor institusi asing seperti dana pensiun. Karena itu, tidak heran pemerintah begitu agresif menerbitkan SUN pada tahun ini. “Jika tepat sasaran terlebih investor institusional asing maka pemerintah bisa jadi akan mencapai targetnya.” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan analis obligasi dari Lembaga Penilai Harga Efek Indonesia, Fakhrul Aufa. Dimana secara teoritis, dibandingkan pasar saham yang berisiko, investor lebih memilih instrumen investasi dalam bentuk obligasi dinilai lebih aman dengan tawaran kupon tetap.

Maka dengan target penerbitan SUN yang meningkat menjadi sekitar Rp320 triliun diperkirakan pemerintah akan agresif memenangkan lelang obligasi pemerintah. “Saat ini pemerintah sedang membutuh dana. Jadi, selama yieldnya masih masuk ukuran saya yakin akan dimenangkan.” ucapnya.

Kendati demikian, Fakrul tetap meyakini, untuk sekarang ini tampaknya investor masih favorit ke pasar saham. Terlebih dengan return obligasi yang secara year to date tercatat negatif 11,8% setelah perhitungan kupon. Bagi sektor keuangan terutama obligasi, sambung dia, dalam mekanisme pasar kenaikan BI rate akan diimbangi dengan naiknya imbal hasil (yield).

Oleh karena itu, emiten yang akan menerbitkan obligasi tentu akan mempertimbangkan kembali penerbitan obligasinya di bulan-bulan ini. Namun, dia memproyeksikan yield akan kembali bergerak turun di akhir tahun. Pasalnya, saat ini yield terus tertekan naik karena adanya adjustment terhadap beberapa indikator yang cukup fundamental, yaitu inflasi dan suku bunga.

Meskipun demikian, kenaikan suku bunga ini akan berdampak positif bagi nilai tukar sehingga nantinya nilai tukar akan menguat. “Penguatan nilai tukar ini akan membuat kembali masuknya asing karena currency loss mereka semakin kecil. Dengan masuknya asing, yield akan kembali tertekan turun di akhir tahun ini.” jelasnya.

Sebaliknya, Staf Khusus Kementerian Kordinator Perekonomian, Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, rencana pemerintah akan melelang obligasi tidak perlu dipandang negatif. Apalagi jika ada asumsi dapat mengganggu pasar saham. Investor saham punya karakter yang berbeda dengan investor obligasi. Untuk hal ini target pembelinya memang orang-orang yang mau menanam modal dengan minim risiko. “Terlalu berlebihan jika dipandang akan mengganggu pasar saham. Karena investornya berbeda, saham kan pemainnya orang yang suka risiko tinggi,” terang Purbaya.

Meski begitu Purbaya tidak menafikkan langkah ini tetap mengandung risiko bagi Pemerintah. Pasalnya gairah ekonomi baik dalam maupun luar negeri memang sedang mengalami penurunan. Sehingga mungkin saja penyelenggaraan lelang ini tidak diminati sehingga tidak laku di pasaran. Selain itu, juga memiliki potensi mendorong inflasi ke arah yang lebih tinggi. Artinya pemerintah memang harus mengantisipasi risiko itu dengan memberi bukti dengan rencana pembangunan yang lebih produktif.

Sedangkan, Dirjen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Robert Pakpahan membantah, target penerbitan obligasi pemerintah sebesar Rp 320 triliun sebagai wujud agresif pemerintah. Hal ini dilakukan karena sudah dituangkan dalam UU di APBN, “Adanya angka tersebut, didapat dari kekurangan cost kita, sehingga untuk menutupi kekurangan dana di APBN (general financing) sehingga diterbitkan SUN tersebut,” paparnya. lia/nurul/lulus/agus/bani

Related posts