Dampak Sistemik BBM Non Subsidi - Oleh: Eka Azwin Lubis, Staf Pusat Studi HAM Unimed dan Aktivis HMI

Penarikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai 22 Juni 2013 menuai banyak pro kontra di kalangan masyarakat, sebab selain akan menambah tumpukan beban ekonomi bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah karena dampak sistemik yang dihasilkan dari naiknya harga BBM, banyak juga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak beroperasi rutin seperti biasa terutama di daerah yang jauh dari kota sehingga masyarakat terpaksa membeli BBM secara eceran dengan harga yang relatif tinggi.

Menanggapi hal ini, Pertamina berdalih bahwa kosongnya pasokan BBM kebeberapa SPBU di daerah-daerah karena adanya pembatasan yang mereka lakukan untuk mengurangi konsumsi minyak nasional, namun jika kita cermat secara objektif, alasan yang diberikan pertamina tersebut sangat tidak tepat.

Bukankah kita merupakan negeri yang memiliki cadangan minyak sangat banyak. Lantas mengapa kita harus kekurangan stok minyak yang siap dijual kepada masyarakat Indonesia yang sangat bergantung pada distribusi minyak untuk menopang segala lini kehidupan.

Apakah ada permainan dari oknum-oknum jahat yang ingin menimbun minyak sehingga mereka dapat meraup keuntungan yang berlipat ganda apabila harga BBM nantinya benar-benar dinaikan oleh pemerintah. Sekali lagi, ini merupakan pekerjaan rumah tersendiri yang harus diungkap oleh pemerintah dan segera membongkar kasus penimbunan yang terjadi menyusul kemungkinan-kemungkinan dinaikannya harga BBM suatu hari nanti.

Karena tidak ada alasan lain mengapa BBM justru langka pasca diumumkannya kenaikan harga BBM oleh pemerintah per 22 Juni 2013. Jika bukan karena ada permainan kotor oleh oknum-oknum tertentu seperti yang telah dijelaskan diatas, maka satu hal yang mustahil negeri yang kaya akan cadangan minyak bumi ini justru mengalami kelangkaan minyak dalam memenuhi hak dan melayani kehidupan masyarakatnya.

Satu kasus lain yang tidak kalah fenomenal dan harus segera mendapat perhatian khusus dari pemerintah adalah melambungnya harga eceran BBM di daerah. Karena sulitnya mendapatkan BBM di SPBU, masyarakat harus menerima pilihan pahit untuk mendapatkan bahan bakar karena mereka dihadapkan dengan melonjaknya harga eceran BBM di pom-pom bensin eceran milik masyarakat.

Hal ini terjadi di berbagai daerah, seperti Kabupaten Asahan, Batubara, Kota Tanjung Balai, dan banyak lagi. Kita akan menemui BBM jenis bensin yang dijual dengan harga eceran yang mencapai 10.000 rupiah perliternya. Praktis para pedagang eceran tersebut meraup untung hingga 3.500 rupiah dalam penjualan satu liternya.

Mereka berdalih bahwa harga yang dipatok tinggi tersebut sesuai dengan sulitnya upaya mereka dalam mendapatkan BBM jenis bensin tersebut di SPBU sehingga mereka harus antri berjam-jam untuk menunggu giliran membeli BBM yang nantinya akan dijual secara eceran.

Pemerintah harus membuka mata untuk menyikapi kasus ini agar tidak terjadi penimbunan BBM oleh oknum-oknum nakal yang ingin memanfaatkan situasi instabilitas harga BBM tersebut dan menindak tegas setiap pelakunya.

Selain itu penjualan BBM eceran dengan harga tinggi juga harus ditertibkan dengan segera agar tidak terjadi permainan harga yang dibuat sesuka hati para pedagang bensin eceran dalam meraup keuntungan yang luar biasa besar dengan memanfaatkan situasi susahnya mendapatkan BBM karena banyaknya SPBU yang tidak beroperasi dan keterbatasan stok yang diberikan oleh Pertamina kepada beberapa SPBU di daerah-daerah tersebut.

Lebih dari itu fenomena penarikan subsidi yang berujung pada kelangkaan BBM ini, berdampak sistemik pula pada melonjaknya harga berbagai bahan kebutuhan pokok. Para pedagang tidak punya pilihan lain dalam menyikapi kelangkaan BBM ini sehingga mereka menyesuaikan harga barang dagangannya dengan pengeluaran mereka yang berdampak pada mahalnya harga beli yang dirasakan oleh konsumen.

Tidak bisa dipungkiri bahwa hingga saat ini sebagian masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memahami substansi kehidupan bersosial dimana kita ditekankan untuk saling mengisi dan membantu satu dengan yang lainnya sehingga tidak terjadi sifat individualis yang hanya ingin mencari keuntungan pribadi semata dan mengabaikan nasib ekonomi orang lain.

Ini terbukti dari kasus yang dijelaskan diatas ketika masih ada pihak-pihak yang coba terus memanfaatkan situasi ini dengan mencari keuntungan yang besar dengan cara menimbun BBM sehingga sangat sulit bagi masyarakat untuk mendapatkannya dengan harga normal.

Yang jadi korban dari semua ini tetap rakyat kecil yang tidak memahami permainan harga jual pasar sehingga mereka yang membutuhkan bahan-bahan pokok tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus tetap rela untuk membelinya meskipun dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran resmi.

Bagi sebagian kalangan hal yang seperti ini sering dianggap sepele karena mereka beranggapan tidak ada bukti real yang mereka temui karena praktik operasi seperti ini umumnya terjadi di daerah-daerah yang minim perhatian baik itu dari pemerintah daerah, media, apalagi pengamat ekonomi.

Sehingga pembahasan mengenai masalah ini seakan telah tutup buku karena dianggap telah habis dan tidak ada lagi kasusnya menyusul batalnya kenaikan harga BBM 1 April lalu sehingga para pedagang di pasar-pasar tradisional juga dianggap telah menurunkan harga jual bahan pokok dagangannya pula. Bila hal ini dibiarkan terus menerus tanpa ada tindakan khusus dan mendalam dari pemerintah maka yakinlah masalah baru akan segera muncul kepermukaan.(analisadaily.com)

Related posts