NERACA

Jakarta – Pemerintah dinilai gagal meredam gejolak harga kebutuhan pokok di pasar domestik. Serangkaian kebijakan mulai dari percepatan importasi, inspeksi mendadak, hingga operasi pasar yang sengaja digelar pemerintah untuk menjinakkan harga nyaris tak ada hasilnya. Lonjakan harga pangan, termasuk beras, yang telah berlangsung jauh sebelum pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kini bertambah liar pasca kenaikan BBM.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika mengatakan pemerintah tidak bisa meredam kenaikan harga yang terjadi di pasaran. “Kenaikan harga itu sudah pasti tidak bisa diatasi pemerintah. Ini adalah masalah tahunan yang selalu terjadi,” kata Erani kepada Neraca, Rabu (26/6).

Badan Urusan Logistik (Bulog), lanjut Erani, kurang mampu mengontrol harga karena fungsi optimalisasinya yang kurang. Cadangan beras Bulog terlalu minim. Seharusnya rata-rata cadangan Bulog adalah 10% dari kebutuhan nasional selama setahun. Meskipun Bulog diberi kewenangan untuk mengimpor beras, masalahnya, kata Erani, Bulog mempunyai anggaran yang terbatas untuk membeli beras impor tersebut, sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan. “Bahkan ketika membeli gabah petani, Bulog pakai kredit komersial perbankan,” ucap dia.

Secara terpisah, Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia Ngadiran mengatakan, harga beberapa jenis sayuran atau komoditas pertanian serta telur ayam bergerak liar. Celakanya, setelah harga BBM dinaikkan oleh pemerintah, harga beberapa komoditas makin melambung tinggi. “Ini menandakan pemerintah tidak bisa meredam gejolak harga,” ungkap Ngadiran.

Ngadiran juga memaparkan, kenaikan harga yang terjadi berkisar antara 10% hingga 30% diakibatkan oleh kenaikan harga ongkos transportasi yang berkisar 10-15%. \"Kenaikan terjadi di hampir semua kebutuhan pangan mulai dari cabe, kentang hingga telur ayam. Salah satunya karena ongkos transportasi yang naik 10-15%,\" tegasnya.

Untuk itu, Ngadiran meminta pemerintah untuk melibatkan asosiasi pedagang pasar dalam pengendalian harga kebutuhan pokok. Untuk menahan lonjakan harga, lanjut Ngadiran, pemerintah harus berani mematok harga eceran setiap barang kebutuhan pokok. \"Misalnya pemerintah mau menahan misalnya harga beras tidak boleh Rp8.500 per kg, maunya Rp7.000 itu bisa, selisih harga yang Rp1.500 itu yang disubsidi oleh pemerintah,\" ujar dia.

Permainan Spekulan

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik, Haryadi B. Sukamdani menjelaskan, sulitnya mengontrol kenaikan harga saat ini akibat banyaknya spekulan atau pedagang yang memanfaatkan momentum kenaikan BBM. “Harga tidak bisa dikontrol dari distributor dan ritelnya karena kita lihat ada pedagang yang ambil momentum ini untuk menaikkan harga,” jelasnya.

Lonjakan harga, imbuh dia, diperparah kebijakan pemerintah menaikkan BBM mendekati bulan Ramadhan dan Lebaran. Padahal kebijakan kenaikan BBM bisa dilakukan sejak 2011 secara bertahap sehingga tidak berpengaruh signifikan. “Tanpa persetujuan panjang seperti ini bisa dilakukan karena kebijakannya sebenarnya sudah dipegang, tapi mereka banyak alasan,” ucapnya.

Karena itu, lanjut dia, salah satu jalan meredam harga yaitu dengan membanjiri pasar dengan pasokan yang cukup hingga Lebaran dan memperhitungkan pasokan dan permintaan dengan baik sehingga tidak dimanfaatkan spekulan. Selain spekulan, dia menilai, juga karena banyak \"pihak\" yang ikut bermain dalam momentum ini sehingga harga bahan pokok utama seperti beras juga mengalami kenaikan. \"Ya memang susah untuk menghadapi spekulan karena banyak yang nimbrung,\" tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bulog Sutarto Alimoeso menilai bahwa kenaikan beberapa komoditas pangan khususnya beras disebabkan oleh beberapa hal seperti menjelang puasa dan adanya ulah oknum-oknum yang menginginkan harga naik. \"Memang setiap tahun selalu terjadi kenaikan menjelang Ramadhan dan adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan lebih,\" ungkap Sutarto.

Sutarto mengakui memang telah terjadi kenaikan harga beras. Akan tetapi, menurut dia kenaikannya hanya sedikit. \"Akan tetapi Bulog juga telah menyiapkan raskin ke 13 untuk mengurangi kekurangan beras,\" katanya. Selain cara penyaluran raskin ke 13, Bulog juga telah menyiapkan stok beras agar bisa disalurkan lewat mekanisme operasi pasar.

Namun, yang menjadi kendalanya adalah Bulog tidak bisa sewenang-wenang melakukan operasi pasar tanpa adanya permintaan dari Pemerintah Daerah (Pemda). \"Jadinya Pemda terlebih dahulu membuat Surat Perintah Alokasi (SPA) dari Pemda kepada Bulog, nantinya kita akan melakukan operasi pasar,\" ucapnya.

Pengaruhi Daya Beli

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, adanya kenaikan BBM bersubsidi secara otomatis akan mendongkrak naiknya harga barang kebutuhan pokok. Hal ini sangat berdampak luas terhadap masyarakat dan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. “Bahkan dampaknya akan naiknya inflasi sebesar 2,5% atas kenaikan barang kebutuhan pokok ini,” katanya.

Purbaya menjelaskan untuk meredam naiknya harga barang kebutuhan pokok maka pemerintah akan membuka kran impor holtikultura dan daging sapi. Hal ini dilakukan pemerintah guna meredam pengendalian harga di pasar. “Pemerintah jangan menunda-menunda suatu kebijakan untuk meredam harga barang kebutuhan pokok yang naik ini. Kebijakan meredam kenaikan harus secepatnya dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.

Pemerintah, imbuh Purbaya, harus menjaga distribusi barang kebutuhan pokok, apalagi menjelang bulan puasa dan Hari Raya Lebaran dimana permintaan masyarakat akan tinggi. Pemerintah juga melihat barang kebutuhan pokok apa yang harus disuplai dengan baik menjelang Lebaran. “Distribusi barang kebutuhan pokok yang tersedia dengan cukup maka tidak akan ada keresahan di dalam masyarakat dan pasokan juga tersedia dengan baik,” tambahnya.

Purbaya juga mengungkapkan atas perilaku spekulan yang memainkan harga kebutuhan pokok di pasaran maka perlu penindakan yang tegas dari pemerintah. Para spekulan ini memang sulit untuk ditindak dikarenakan banyak pihak yang ikut terlibat didalamnya. “Oleh karenanya perlu penindakan keras dari pemerintah atas spekulan yang melakukan tindakan mempermainkan harga kebutuhan pokok di pasaran,” ungkapnya.