Hulu Migas - Pemerintah Dorong Eksplorasi ke Indonesia Timur

NERACA

 

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghimbau agar eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas (migas) bisa beralih ke wilayah timur Indonesia. Pasalnya jika hanya mengandalkan sumber cadangan migas di wilayah barat Indonesia maka akan semakin sulit mendapatkan sumber migas. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo di Jakarta, Senin (24/6).

\"Kondisi sumur dan lapangan migas yang berada di wilayah barat adalah sumur tua sehingga nantinya akan menyulitkan industri migas untuk melakukan eksploitasi. Pada akhirnya kemampuan teknologi perlu diaplikasikan agar mampu mengolah sumber daya yang ada. Namun diketahui bersama selain eksploitasi memakan biaya teknologi tinggi juga membebani sektor industri dalam mengembangkan sumur-sumur tua,\" ujarnya.

Di samping itu ketersediaan cadangan terbukti di wilayah barat Indonesia makin minim yang terus dilakukan eksploitasi. Salah  satu cara menghadapi masalah itu, adalah melakukan eksplorasi di sumber-sumber cadangan non konvensional di wilayah timur Indonesia. Contohnya saja, dengan mendorong pemboran di laut dalam. \"Kita perlu mengambil cadangan minyak sebesar 50 miliar barel untuk kita gali dan hasilkan minyak. Kini saja baru 4 miliar barel yang berhasil kita gali,\" kata Susilo.

Karena itu, kerja sama dengan pihak asing juga perlu menjadi solusi dalam merealisasikan hal tersebut. Menurut Susilo, hal itu tidak menjadi masalah selama memiliki kebijakan yang tepat dalam sistem bagi hasil. \"Kita buka peluang untuka asing untuk masuk ke sini. Seperti di Papua kita buka agar Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) bisa masuk dan bisa eksplorasi di sana,\" ucapnya.

Terganjal Data

Head of Technologi Samudera Energy, Karsani Aulia menilai potensi minyak dan gas bumi di Kawasan Timur Indonesia masih cukup besar dibandingkan di Kawasan Barat. Sayangnya, sejumlah kendala untuk meningkatkan produksi migas masih dihadapi. \"Sudah sebesar US$ 2 miliar dikeluarkan untuk pemboran tapi masih gagal karena tidak ada data geosain yang mendukung,\" katanya.

Karsani membenarkan bahwa memang kegiatan eksplorasi migas otomatis berkaitan dengan potensi risiko yang besar. Apalagi di daerah Indonesia bagian timur, risiko pengeboran untuk wilayah kerja laut dalam sangat besar. \"Padahal untuk memastikan ada tidaknya cadangan itu harus dengan pengeboran tapi seringkali tidak berhasil,\" ujarnya.

Maka, untuk meminimalisir kegagalan, data-data geosain dan seismik harus bisa dipublikasikan. Sayangnya, data-data tersebut belum didiseminasikan secara luas dan terbuka. Belum lagi, kurangnya integrasi antara data-data yang dimiliki oleh masing-masing instansi. \"Data survei dari perusahaan A dan B saling tidak tahu. Data di Dirjen Migas, SKK Migas, juga belum terintegrasi satu sama lain,\" kata Karsani.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Geologi Kementerian Energi, Sukhyar, mengatakan sepakat perlu ada tindakan proaktif dari pemerintah dan instansi terkait untuk mendorong pengembangan kawasan timur Indonesia. Caranya, dengan mengintegrasikan data-data migas Indonesia timur yang telah dimiliki oleh pemerintah,s ektor swasta, praktisi, dan akademisi. \"Kami telah meminjam data-data dari pihak tersebut untuk kemudian dikaji,\" ujarnya.

Dengan data hasil kajian Badan Geologi yang dikembalikan pada instansi dan perusahaan terkait, diharapkan investasi di sektor migas di wilayah Indonesia timur semakin atraktif. Ia mengklaim, pada tahun 2023, akan ada puncak (peak) produksi gas nasional di wilayah tersebut. Hasil pemetaan geofisika udara sepanjang 2010-2012 di wilayah tersebut, ditemukan potensi gas 174 triliun kaki kubik dan 86 miliar barel minyak bumi.

Sementara itu, pemerintah mengklaim telah membuat sejumlah kebijakan untuk mendorong percepatan penemuan cadangan migas baru. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi, Edy Hermantoro mengatakan terkait kebutuhan data, pemerintah sudah mencoba membuat pusat data. \"Kami menyurati sejumlah company untuk meminta datanya sebagai upaya memperkaya bank data kami,\" ujarnya.

Tidak hanya data, pemerintah juga telah melakukan penawaran wilayah kerja melalui penawaran langsung (Direct Offer). \"Dari seluruh hasil yang dicermati, kami tidak enggan untuk sharing risk dengan investor dengan cara mengeluarkan uang untuk survei seismik,\" ujarnya. Adapun untuk kebijakan fiskal, pihaknya sudah membicarakan pemberian tax holiday bagi investor kepada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini juga berkomentar. Menurut dia, tidak mudah menemukan cadangan migas di wilayah Indonesia Timur. Faktor medan yang berat membuat investasi yang dikeluarkan juga sangat besar. Sebab, infrastruktur di wilayah itu tidak sebaik di wilayah barat. Dia mencontohkan, fakta 6 KKKS yang tidak mendapatkan apa-apa setelah eksplorasi selama 3-6 tahun. Karena sumur yang dibor semuanya dry hole, akhirnya hengkang. Padahal, untuk setiap sumur yang dieksplorasi menghabiskan hingga US$ 200 juta.

BERITA TERKAIT

Kemenparekraf Sertifikasi Halal Produk Mamin di 3.000 Desa Wisata

NERACA Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) melakukan kick off akselerasi sertifikasi halal produk…

Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster Terus Dikawal

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola…

Nilai Impor di Bulan Maret Sebesar USD 17,96 Miliar

NERACA Jakarta – Nilai impor selama Maret 2024 tercatat sebesar USD 17,96 miliar. Kinerja impor ini melemah 2,60 persen dibandingkan…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Kemenparekraf Sertifikasi Halal Produk Mamin di 3.000 Desa Wisata

NERACA Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) melakukan kick off akselerasi sertifikasi halal produk…

Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster Terus Dikawal

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola…

Nilai Impor di Bulan Maret Sebesar USD 17,96 Miliar

NERACA Jakarta – Nilai impor selama Maret 2024 tercatat sebesar USD 17,96 miliar. Kinerja impor ini melemah 2,60 persen dibandingkan…