Andalkan Pasokan Pangan dari Impor Rawan Gejolak Harga - KURS RUPIAH JEBLOK TERHADAP US$

NERACA

Jakarta –Pemerintah jangan terlalu mengandalkan pasokan pangan dari impor. Pasalnya, saat nilai tukar rupiah rendah, harga pangan di pasar global rawan gejolak. Oleh sebab itu, sebaiknya mendahulukan komoditas dari dalam negeri. Impor hanya jalan terakhir bila ketersediaan pasokan pangan tidak cukup.

“Pemerintah harus diskusi dengan stakeholders sektor pangan hingga mendapat masukan mengenai kekurangan pasokan pangan dan tidak salah dalam menutupi pasokan pangan. Kita khawatir impor untuk menutup kekurangan pasokan pangan terlalu banyak hingga pasokannya berlebih dan menjadi mubazir,” kata Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir di Jakarta, Kamis(20/6).

Menurut Winarno, nilai impor akan menjadi tinggi apabila kurs rupiah ini terus melemah dan akan mempengaruhi harga pangan menjadi naik. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola dan pengendalian impor pangan oleh pemerintah sehingga impor tidak berpengaruh besar terhadap nilai harga bahan pokok. “Jangan sampai pemerintah mengandalkan impor untuk mencukupi pasokan pangan tapi tidak melihat efek yang akan terjadi di masyarakat akibat impor ini,” ujarnya.

Winarno mengingatkan kepada pengusaha impor pangan untuk memaksimalkan barang lokal lebih dahulu dalam memenuhi pasokan pangan. Undang-undang Pangan telah menyebutkan bahwa dalam memenuhi pasokan pangan maka perlu memaksimalkan barang lokal terlebih dahulu dibandingkan barang impor. “Undang-undang pangan ini harus dipatuhi oleh pemerintah dan tidak harus mengandalkan impor dalam memenuhi pasakon pangan ini,” tambah dia.

Dia juga mengungkap, dengan pemenuhan kebutuhan pangan yang bisa didapatkan dari impor maka hal ini hanya disebut ketahanan pangan, dan bukanlah swasembada pangan. Indonesia harus mencapai swasembada pangan hingga terdapat kemandirian dalam pemenuhan pasokan pangan. “Jika mengandalkan ketahanan pangan ini, apabila kurs rupiah melemah maka akan ikut terpengaruh terhadap harga barang pangan yang akan naik,” jelas Winarno.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis menyatakan, harga kebutuhan pangan dalam negeri akan tetap stabil jika antara supply dan demand seimbang. “Impor untuk menambah suplai dalam negeri, jika suplai banyak, harga tentu akan turun sesuai dengan teorinya”, ujar dia.

Dia menambahkan, jika kebutuhan impor terus meningkat, kebutuhan dolar untuk membayar impor juga ikut meningkat. “Pengaruhnya terhadap harga dalam negeri tinggal dihitung saja, berapa banyak impor yang masuk sehingga harus dibayarkan dengan dolar,” jelasnya.

Harry Azhar menyatakan, pemerintah dihadapi dua pilihan, impor besar untuk memenuhi kebutuhan dometik namun menghancurkan industri domestik atau sebaliknya. “Pilih melindungi konsumen atau industri domestik?”, ujarnya.

Mengenai bagaimana pemerintah mengantisipasi lonjakan impor, Dia menyatakan semuanya tergantung pada kekuatan pihak-pihak yang melobi ke Kementerian Pertanian. “Sebut saja seperti kasus Fathanah yang bisa menambah-nambah kuota impor daging. Dalam hal ini yang menentukan impor adalah Kementerian Pertanian yang terkait dengan masalah ini. Kementerian Pertanian mendapat persetujuan dari siapa? Kementerian Pertanian juga tidak memiliki kisaran jumlah minimal dan maksimal untuk impor seperti gula, beras”, ujar dia.

Dengan kurs rupiah yang melemah seperti saat ini, menurut Dia, akan membuat negara importir seperti Indonesia semakin merugi. Namun begitu, jika rupiah semakin meluncur tak terkendali, menurutnya impor akan berhenti. Hal ini disebabkan para importir tidak mungkin mampu bersaing dengan produk lokal jika harga untuk impornya sudah sangat tinggi.

“Misalnya anggap rupiah saat ini Rp 12.000 per dolar dan harga suatu produk impor memang satu dolar. Tidak mungkin importir tersebut menjual harga produk tersebut disini senilai harga belinya Rp12.000 juga, pasti dia tidak dapat keuntungan. Jika harga serupa produk domestik Rp 10.000, tentu saja ini akan mengakhiri impor,” jelas dia.

Pengamat pertanian, Husein Sawit mengutarakan, nilai tukar rupiah yang merosot akan mengakibatkan harga bahan pangan impor melonjak drastis. Apalagi saat saat menjelang bulan Ramadhan dan hari raya lebaran seperti sekarang. “Jelas permintaan akan semakin tinggi, apalagi diikuti efek domino yang ditimbulkan akibat kenaikan BBM, seperti naiknya biaya angkut, biaya giling, upah buruh juga naik,” ujarnya kepada Neraca (20/6)

Dia menjelaskan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dalam jangka pendek, pemerintah harus melakukan impor. Sementara itu, untuk produksi jangka panjang harus mendorong produksi dalam negeri dengan mengurangi konversi lahan yang saat ini makin besar, perbaikan irigasi. \\\"Pokoknya pemerintah haru perbaiki infrastruktur untuk menunjang produksi yang baik,\\\" kata dia.

Mengenai suplai yang dijamin pemerintah cukup dengan mengandalkan impor, Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati, Diah Maulida mengatakan, yang akan diimpor adalah yang benar-benar dibutuhkan dan belum cukup dipenuhi dalam negeri. “Misalnya untuk produk hortikultura yang suplainya kurang. Impor sudah diatur oleh Kementerian Perdagangan. Masuknya saat puasa dan lebaran,” kata Diah lewat pesan singkatnya kepada Neraca, Kamis (20/6).

Dengan kurs rupiah yang melemah, nilai impor nantinya akan menjadi tinggi. Tetapi Diah menjelaskan bahwa pada umumnya barang-barang yang diimpor harganya jauh di bawah harga lokal.

Dalam realisasinya, Diah mengakui, bahwa tahun lalu terjadi keterlambatan di dalam importasinya. “Untuk Semester II ini, semua izin impor untuk beberapa jenis hortikultura sudah keluar. Tinggal pelaksanaannya nanti Juli,” kata dia.

Terdapat tiga belas jenis hortikultura yang akan diimpor, kata Diah. “Tentunya yang kita ketahui bawang putih sudah kita lepas, dan beberapa komoditi sudah sama sekali tidak diatur. Yang masih (rawan harganya melonjak) memang cabe, bawang merah, kemudian buah-buahan seperti pisang, lalu kentang, wortel,” kata dia.

Namun di samping itu, lanjut Diah, ada beberapa juga yang sama sekali tidak perlu impor. Pemerintah berjanji akan tetap melakukan evaluasinya. Kalau ternyata pasokan kurang, maka akan terus ditambah suplainya.

Related posts