NERACA

Batam - Sekalipun status hukumnya bakal  berubah dari perseroan terbatas menjadi badan hukum publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Menko Kesra Agung Laksono menekankan agar pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan  tetap memberikan  imbal hasil  optimal bagi seluruh pekerja. \"Pengelolaannya mesti tetap prudent dan memberikan hasil optimal bagi pesertanya,\" kata Agung Laksono dalam  acara Forum Konsolidasi BPJS ke-3 di Batam, Kamis (13/6) pekan lalu.

Agung juga menekankan agar kelompok kerja yang telah dibentuk pemerintah meliputi Kementrian Kesehatan untuk BPJS Kesehatan serta Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans)  untuk BPJS Ketenagakerjaan  segera menyelesaikan harmonisasi berbagai peraturan perundangan dan menyiapkan institusi,  perangkat maupun regulasinya.

Sementara itu Direktur PT Jamsostek (Persero) Elvyn G Masassya berharap, untuk tetap memberikan manfaat optimal bagi pekerja, lembaga yang akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan itu tetap dapat melakukan pengelolaan dana, dalam portofolio investasi yang telah dilakukan selama ini. 

\"Jamsostek telah memberikan  imbal hasil sebesar dua digit. Kami berharap minimal tetap dapat melakukan investasi dalam penyertaan saham, deposito, obligasi dan penyertaan langsung property,\" terangnya. Menurut Elvyn, merujuk pada  best practice yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di sejumlah negara, mereka bisa melakukan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan melalui sejumlah portofolio investasi.

Bahkan di Singapura, lembaga sejenis memiliki anak perusahaan  Temasek yang melakukan berbagai investasi. Begitu juga dengan lembaga sejenis di Malaysia memiliki anak usaha Khazanah yang melakukan investasi di berbagai sektor. \"Dengan begitu, nantinya BPJS bisa ikut serta menggerakkan perekonomian sehingga menyerap banyak tenaga kerja,\" terangnya.

Sementara itu terkait dengan  pengalihan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) kepada BPJS Kesehatan, Elvyn mengatakan, beralihnya iuran dari program JPK tidak akan mempengaruhi perolehan imbal hasil dari para pekerja. \"Karena program JPK itu kan bentuknya jangka pendek, berbeda dengan iuran program Jaminan Hari Tua (JHT) yang sifatnya investasi jangka panjang. Apalagi nanti akan mengelola tambahan program baru Jaminan Pensiun,\" terangnya.

Elvyn menekankan juga kesiapan PT Jamsostek untuk bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. \"Kita sudah siap, bahkan menyelenggrakan program Jaminan Pensoun,\" terangnya. Hanya saja, lanjut Elvyn, pihaknya masih menunggu peraturan pelaksaan dan regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah. \"Untuk program pensiun, kami mengusulkan besaran iurannya 15 persen agar tetap terjaga sustainability. Memang besar, tapi ini juga suatu bentuk upaya menabung dari masyarakat,\" pungkasnya. [kam]