Menko Kesra Harapkan BPJS Ketenagakerjaan Tetap Memberikan Manfaat Optimal

NERACA

Batam -Sekalipun status hukumnya bakal berubah dari perseroan terbatas menjadi badan hukum publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Menko Kesra Agung Laksono menekankan agar pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan tetap memberikan imbal hasil optimal bagi seluruh pekerja.\"Pengelolaannya mesti tetap prudent dan memberikan hasil optimal bagi pesertanya,\" kata Agung Laksono dalam acara Forum Konsolidasi BPJS ke-3 di Batam, Kamis (13/6) pekan lalu.


Agung juga menekankan agar kelompok kerja yang telah dibentuk pemerintah meliputi Kementrian Kesehatan untuk BPJS Kesehatan serta Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans) untuk BPJS Ketenagakerjaan segera menyelesaikan harmonisasi berbagai peraturan perundangan dan menyiapkan institusi, perangkat maupun regulasinya.

Sementara itu Direktur PT Jamsostek (Persero) Elvyn G Masassya berharap, untuk tetap memberikan manfaat optimal bagi pekerja, lembaga yang akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan itu tetap dapat melakukan pengelolaan dana, dalam portofolio investasi yang telah dilakukan selama ini.

\"Jamsostek telah memberikan imbal hasil sebesar dua digit. Kami berharap minimal tetap dapat melakukan investasi dalam penyertaan saham, deposito, obligasi dan penyertaan langsung property,\" terangnya.Menurut Elvyn, merujuk pada best practice yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di sejumlah negara, mereka bisa melakukan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan melalui sejumlah portofolio investasi.


Bahkan di Singapura, lembaga sejenis memiliki anak perusahaan Temasek yang melakukan berbagai investasi. Begitu juga dengan lembaga sejenis di Malaysia memiliki anak usaha Khazanah yang melakukan investasi di berbagai sektor.\"Dengan begitu, nantinya BPJS bisa ikut serta menggerakkan perekonomian sehingga menyerap banyak tenaga kerja,\" terangnya.


Sementara itu terkait dengan pengalihan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) kepada BPJS Kesehatan, Elvyn mengatakan, beralihnya iuran dari program JPK tidak akan mempengaruhi perolehan imbal hasil dari para pekerja.\"Karena program JPK itu kan bentuknya jangka pendek, berbeda dengan iuran program Jaminan Hari Tua (JHT) yang sifatnya investasi jangka panjang. Apalagi nanti akan mengelola tambahan program baru Jaminan Pensiun,\" terangnya.


Elvyn menekankan juga kesiapan PT Jamsostek untuk bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. \"Kita sudah siap, bahkan menyelenggrakan program Jaminan Pensoun,\" terangnya.Hanya saja, lanjut Elvyn, pihaknya masih menunggu peraturan pelaksaan dan regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah. \"Untuk program pensiun, kami mengusulkan besaran iurannya 15 persen agar tetap terjaga sustainability. Memang besar, tapi ini juga suatu bentuk upaya menabung dari masyarakat,\" pungkasnya. [kam]

BERITA TERKAIT

Pelayanan Kartu Sehat dan BPJS?

Persoalan tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sejak beberapa tahun lalu hingga sekarang belum maksimal sehingga banyak peserta  BPJS…

Fintech Belum Optimal Dorong Perekonomian

    NERACA   Jakarta - Gebrakan industri finansial berbasis teknologi (financial technology/fintech) dalam beberapa tahun terakhir dinilai belum optimal…

BPJS Tenagakerja Divestasi Saham di Dua Bank

BPJS Ketenagakerjaan menyatakan akan melakukan divestasi saham di dua bank yakni Bank Bukopin Syariah dan Bank Muamalat. Langkah ini dilakukan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Yakin Dapat Kendalikan Rupiah

  NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) yakin dapat mengendalikan pelemahan nilai tukar Rupiah, dimana Senin inimelemah hingga level…

Penyaluran KUR Di Papua Capai Rp703 Miliar

      NERACA   Jayapura - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua dan Papua Barat mengungkapkan hingga semester I…

Asbanda Ingin BPD Berdaya Saing - Gelar Seminar Nasional

  NERACA   Jakarta - Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menggelar seminar nasional bertajuk Strategic Positioning Bank Pembangunan Daerah sebagai…