Pengusaha Daerah Keluhkan Perizinan Ekspor

NERACA

Jakarta – Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Modal Ventura dan Pendanaan Alternatif Safari Azis menatakan bahwa selama ini kalangan dunia usaha khususnya di daerah banyak menemukan kesulitan untuk melakukan ekspor. Pasalnya pengusaha daerah harus mengeluarkan tambahan biaya untuk dokumen-dokumen yang sebenarnya tidak diperlukan untuk ekspor barang.

Menurut dia, hal tersebut berkenaan dengan kebijakan pemerintah yang berusaha untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari komoditas ekspor. \"Kami menilai hal tersebut bisa menurunkan daya saing komoditas ekspor daerah. Di sisi lain, seyogyanya justru PAD bisa lebih ditekankan kepada komoditi impor, agar produk lokal bisa diserap pasar domestik,\" jelas Azis dalam keterangan pers, Kamis (13/6).

Untuk itu, ia meminta peran pemerintah pusat untuk mendukung aspek pembiayaan dari perbankan maupun non perbankan. Karena menurut dia, dukungan pemerintah ini memiliki peranan penting dalam pemberdayaan pelaku usaha dan potensi daerah untuk meningkatkan ekspor. Selain itu, sinergitas regulasi antara pusat dan daerah serta kemudahan dalam perizinan ekspor sangat dibutuhkan pelaku usaha nasional.

Ia memaparkan untuk dapat melakukan ekspor, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki keahlian logistik, manajemen ekspor, pemasaran, keuangan, dan hukum perdagangan internasional. Pentingnya edukasi dan pengelolaan hal itu, Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial bekerja sama dengan Dirjen Kemendag melakukan upaya pengembangan dan penguatan usahawan daerah.

Caranya dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan klinik bisnis yang kali ini dilaksanakan di Makassar-Sulawesi Selatan. Klinik bisnis ini sudah dilakukan sebelumnya di Pronvinsi DKI Jakarta, Gorontalo, Bali, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat. \"Hal ini sejalan dengan amanat dari misi Kadin Pusat Kepengurusan Periode 2010-2015 yang berkomitmen untuk menjadi motor pendorong agar daerah dapat berperan lebih besar dalam penguatan dan pemerataan ekonomi nasional,\" kata Azis.

Sebelumnya, sejumlah perajin usaha kecil menengah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengaku, kesulitan mengakses pasar ekspor. Pasalnya, mereka terbentur proses perizinan pasar ekspor yang terlalu lama dan memerlukan biaya besar.

Seorang pelaku UKM Kota Pekalongan Nazie Kadir mengatakan, selama ini hasil produksi alat tenun bukan mesin yang dikelolanya mampu merambah pasaran mancanegara tetapi ekspor barang kerajinan itu harus melalui pihak ketiga.

\"Ekspor produk kerajinan yang kami jual ke Eropa dan Asia ini tidak bisa langsung ke pembeli melainkan melalui pihak ketiga. Kesulitan yang dihadapi pelaku UKM ini akibat persyaratan proses perizinan pasar ekspor yang bertele-tele,\" katanya.

Selain proses perizinan, katanya, para perajin UKM juga mengeluhkan ketatnya penyeleksian dan kualitas barang ke luar negeri, serta biaya transportasi. \"Kami berharap pada pemerintah dapat memfasilitasi masalah yang sedang dihadapi perajin UKM ini agar hasil produk andalan Indonesia ini lebih dikenal lagi oleh konsumen luar negeri,\" katanya.

Kepala Seksi Pengembangan, Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan Ikbal Khafid mengatakan, lemahnya akses pasar ekspor pelaku UKM akibat mereka terbatas menerima informasi, keterbatasan modal, dan permintaan barang di pasar domestik cukup baik.

\"Sebenarnya pelaku UKM cenderung memasarkan produknya di pasar lokal karena permintaan barang juga bagus. Kami pun akan siap membantu memberikan informasi pada pelaku UKM yang membutuhkan akses pasar ekspor,\" katanya.

Menurut dia, proses perizinan ekspor dan impor untuk jenis produk dan besaran yang tidak tercatat di Pemkot Pekalongan akan ditangani oleh Pemprov Jawa Tengah dan pusat. \"Hanya produk tertentu saja yang kami ketahui yaitu ikan dan batik. Selain itu, produk usaha akan menjadi kewenangan provinsi dan pusat,\" katanya.

Biaya Tinggi

Sementara untuk industry permebelan. Salah satu cara agar produk mabel bisa diterima di pasar ekspor adalah mengantorngi sertifikas sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). Namun, Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia mengeluhkan tingginya biaya pengurusan SVLK tersebut. Padahal, SVLK merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan ekspor furnitur Indonesia.

Ketua Umum Asmindo Ambar Tjahyono mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan pengusaha untuk mengurus SVLK mencapai Rp60 juta-70 juta. Biaya tersebut membengkak akibat ditumpangi pungutan di tingkat pemerintah daerah. \"Yang buat high cost itu pemerintah, otonomi yang ditumpangi pemda,\" ujarnya.

Ambar menuturkan untuk mengurus SVLK, industri harus memenuhi izin analisis dampak lingkungan (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL), upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL), serta izin gangguan (HO). \"Untuk HO itu bisa Rp10 juta, izin lingkungannya Rp20 juta. Bagaimana UKM yang kecil-kecil bisa mengantongi SVLK kalau biayanya tinggi,\" ungkapnya.

Asmindo, imbuhnya, berupaya memfasilitasi dengan memberikan pelatihan dan mencari donor untuk meringankan biaya pengurusan SVLK sejumlah UKM dan UMKM yang bernaung di bawahnya. \"Kita kerjasama dengan WWF sehingga 40 perusahan itu tidak bayar mengurus SVLK. Yang kecil-kecil, 15 UMKM akan kita grouping,\" tuturnya.

Related posts