NERACA

Jakarta – Sistem yang salah dan Sumber Daya Manusia yang bermasalah menjadi biang keladi kegagalan Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mencapai target pendapatan pajak sesuai yang dibebankan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, ada yang salah dalam sistem perpajakan Indonesia. “Sistem harus diubah secara fundamental,” kata Enny kepada Neraca, Selasa (4/6).

Menurut Enny, sistem self assessment yang dipakai dalam perpajakan Indonesia kurang tepat. “Memang self assesment bagus untuk kelembagaan yang sudah bagus, tapi kalau seperti kita di Indonesia, dengan kesadaran dan kesiplinannya yang masih rendah, itu sulit. Akan sangat lemah kalau diterapkan self assessment. Yang ada hukumannya saja dilanggar, apalagi yang tidak,” jelas Enny.

Sistem ini, imbuh Enny, juga keliru. Karena biasa dipakai di negara-negara yang sudah bersih dari praktek-praktek kotor. Jika negaranya belum bersih, maka akan sangat rawan untuk bocor. Kebocoran pada sistem perpajakan bisa dilihat dari tidak sampainya target penerimaan pajak yang sering kali terjadi.

“Pemerintah menetapkan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) yang rendah sekali, kira-kira yang gajinya Rp2 juta per bulan kena pajak. Dengan PTKP yang serendah itu, seharusnya jumlah penerimaan pajak tinggi. Tapi ini tidak. Berarti ada yang bocor,” jelas Enny.

Dia menegaskan, sangat keliru kalau mengatakan Ditjen Pajak kekurangan pegawai hinga tak mampu maksimal dalam mengumpulkan pajak. “Yang ada saja belum maksimal. Masih rawan bocor sana-sini. Tingkat kebocoran dibuat minimal dahulu,” tandas Enny.

Enny membeberkan, penambahan pegawai pajak tidaklah penting. Pasalnya, tak ada penjelasan konkret, akan bertambah seberapa banyak penerimaan pajak jika pegawainya ditambah. Belum lagi jika melihat postur APBN Indonesia yang sudah memberikan porsi besar sekali untuk belanja pegawai. “Masak mau nambah pegawai lagi?” ujar dia.

Dia mengakui, Ditjen Pajak sudah mempunyai pengawas internal. Tetapi Enny juga mempertanyakan efektifitas pengawasan yang dilakukan. “Semua kementerian juga punya pengawas internal, tapi kita pernah dengar tidak pengawas internal itu menemukan kasus yang cukup signifikan. Kalau kasus kecil-kecil sih biasa. Tidak lucu kalau semua audit internalnya bilang tidak ada masalah, tapi ketika auditor luar seperti KPK dan BPK masuk, temuannya besar-besar sekali. Yang penting itu bukti kerjanya,” tukas Enny.

Dalam sepuluh tahun terakhir, Ditjen Pajak sering gagal mencapai target pendapatan yang ditugaskan APBN. Pada tahun 2011 misalnya, tak mampu merealisasikan target sesuai permintaan pemerintah. Melesetnya realisasi pajak tersebut terutama terjadi pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang hanya terealisasi 92,8% dari proyeksi.

Penerimaan PPN sepanjang 2011 mencapai Rp 277,0 triliun atau lebih rendah dari target di APBNP 2011 sebesar Rp 298,4 triliun. Meski demikian, capaian tersebut sebenarnya sudah lebih baik dari 2010 sebesar Rp 230,6 triliun atau 87,7% dari target di APBNP 2010.

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas juga meleset dari target. Dari target Rp 366,7 triliun, terealisasi 97,5% atau Rp 357,7 triliun. Namun penerimaan itu masih lebih tinggi dari tahun 2010 sebesar Rp 296,2 triliun atau 97,2% dari target tahun itu.

Penerimaan pajakan mencapai Rp 872,6 triliun atau 99,3% dari target. Sedangkan total pendapatan negara dan hibah telah menembus Rp 1.199,5 triliun atau 102,5% dari target Rp 1.169,9 triliun.

Sementara itu, sampai dengan akhir tahun 2012, Ditjen Pajak hanya mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 835,25% atau mencapai 94,38% dari target APBN-P tahun 2012 sebesar Rp 885,02 triliun.

\"Dan tahun ini kami harapkan bisa tumbuh sekitar 29% sehingga bisa merealisasikan target RAPBN-P 2013 yang diproyeksikan Rp 916,44 triliun. Sebab dalam 10 tahun terakhir ini, rata-rata pertumbuhan hanya sekitar 16%-17%,\" papar Dirjen Pajak Kemenkeu Fuad Rahmany di Jakarta.

Dia mengakui, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, Ditjen Pajak baru dua kali berhasil mencapai proyeksi penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah.

Pengamat Perpajakan dari Universitas Indonesia, Darussalam mengungkap penyebab target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Menurut Dia, karena Ditjen Pajak hanya mengandalkan pendapatan dari Wajib Pajak yang ada saja, tanpa menambah Wajib Pajak baru.

“Penambahan Wajib Pajak baru seakan akan mati suri karena kurangnya Sumber Daya Manusia di Direktorat tersebut dan minimnya sosialisasi untuk menggenjot Wajib Pajak baru,” terang Darussalam kepada Neraca.

Dia memaparkan, selama ini pemerintah tidak pernah terbuka kepada masyarakat bagaimana cara perhitungan target penerimaan pajak yang tepat. Pasalnya masyarakat akan terus bertanya bagaimana cara Pemerintah untuk menghitung target penerimaan pajak tersebut.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, ujar Darussalam, seharusnya Ditjen Pajak memakai sistem pengelompokan pajak yang berdasarkan organisasi dan segmentasi wajib pajak besar atau kecil. Sebagai contoh kelompok wajib pajak perusahaan pertambangan dan migas dan perusahaan asing (PMA).

“Ini semua dikelompokkan sesuai dengan segmen dan kelompok masing-masing usaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak,” terang Darussalam.

Dia menyebut, faktor eksternal juga mempengaruhi pendapatan pajak. “Dampak krisis Eropa sampai ke Indonesia. Daya beli berkurang dan banyak perusahaan yang meminta penurunan angsuran pajak,” ujarnya.

Sepakat dengan Darussalam, Anggota Komisi XI DPR RI, Achsanul Qosasi mengatakan penurunan pajak dalam 10 tahun terakhir disebabkan turunnya kinerja ekspor, sehingga berimbas kepada turunnya penerimaan pajak yang berasal dari perusahaan-perusahaan besar yang diandalkan untuk perolehan pajak negara. Penerimaan pajak Indonesia memang masih bergantung kepada perusahaan-perusahaan besar yang sebagian besar barang-barangnya diekspor.

“Penerimaan pajak berkurang lebih banyak disebabkan oleh perusahaan tambang yang kinerja ekspornya menurun,” katanya.

Achsanul menjelaskan dengan ketergantungan dengan perusahaan besar maka hal ini merupakan kelemahan dari struktur penerimaan pajak yang sangat bergantung kepada perusahaan besar. Ketergantungan ini harus dikurangi dan masih banyak perusahaan-perusahaan kecil yang bisa menambah penerimaan pajak.

“Perusahaan kecil seperti UKM belum bayar pajak, padahal sektor UKM sekarang sedang tumbuh sehingga dapat membayar pajak untuk penerimaan pajak bagi negara,” tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya, Direktorat Pajak harus mempunyai alternatif lain untuk menyerap pajak untuk penerimaan pajak yang besar untuk negara. Salah satunya dengan lebih menggali wajib pajak lebih banyak lagi sehingga penerimaan pajak bisa tumbuh kembali.

“Dengan adanya alternatif tersebut, maka ketergantungan negara atas perusahaan-perusahaan besar atas penerimaan pajak bisa dikurangi, kemudian lebih menggali tentang sistem wajib pajak,” ujar Achsanul.

Dia mengungkapkan terkait dengan SDM pegawai pajak yang belakangan ini tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus pajak. Maka diperlukan sinergi yang baik antara Direktorat Pajak dengan KPK dalam menangani kasus pajak yang melibatkan pegawai pajak tersebut.