Renegosiasi Kontrak Freeport Sulit Dilakukan

Sektor Tambang

Kamis, 23/05/2013

NERACA

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengakui bahwa untuk saat ini pembahasan mengenai renegosiasi kontrak dengan freeport sulit untuk dilakukan. Pasalnya, baik pemerintah Indonesia dengan perusahaan asal Amerika Serikat itu lebih memilih fokus untuk mencari tahu penyebab terjadinya longsor di lokasi proyek PT Freeport Indonesia, Big Gossan. Hingga sampai saat ini, dalam insiden tersebut telah menewaskan 28 orang.

"Renegosiasi itu sulit, diucapkan saja sulit, apalagi mengerjakan. Tapi kita berjalan terus dengan Freeport, Newmont, Vale, dan tambang-tambang lain," ujar Jero saat jumpa pers di kantornya, Rabu (22/5).

Wacik mengklaim renegosiasi tetap berjalan, namun prakteknya semua harus dibicarakan tidak hanya pada level Kementeriannya, melainkan koordinasi seluruh Kementerian Lembaga (K/L). Menurut dia, bagaimana pun kepentingan kesejahteraan Indonesia akan tetap diutamakan. "Kami pasti terus diskusi dengan Freepor soal negosiasi. Tapi tidak sekarang kami fokus dengan insiden ini saja dulu," tutur Wacik.

Mantan Menteri Pariwisata ini pun ikut mengomentari permasalahan rubuhnya terowongan di lokasi proyek. Pihaknya, mengklaim bahwa kejadian ambruknya terowongan tersebut murni karena kecelakaan. "Tempat itu safe. Ini murni kecelakaan. Terowongan di sana sudah ada sejak lama," kata Wacik.

Menurut dia, korban pada kejadian sebenarnya di lokasi proyek mencapai 40 orang. Namun, saat proses training sedang berjalan, terdapat dua orang yang terlambat untuk masuk ke dalam. Ketika ruang terowongan tiba-tiba ambruk dua orang tersebut bisa menghindar, sementara 38 orang lainnya masih terjebak di dalam sana. "Nah yang coba diselamatkan 38 orang tersebut. Cuma juga adayang berhasil dievakuasi sekitar 10 orang dengan lima luka ringan, dan lima luka berat. 28 orang tercatat meninggal dunia," ucapnya.

Tak hanya itu, fokus Kementerian ESDM saat ini untuk menerjunkan tim ahli guna memeriksa kualitas keamanan tambang bawah tanah seluruh Indonesia. Tim yang diisi oleh dosen-dosen ahli Institut Teknologi Bandung itu akan memeriksa dulu kondisi tambang di Tembagapura, lokasi Freeport. "Tim ahli diketuai dosen senior ITB, dibantu tim ahli, orang-orang independen untuk mengecek apa yg terjadi di (Freeport). Tim ini juga mengecek fasilitas tambang bawah tanah kita yang lain, tidak Freeport saja, agar mencegah kejadian seperti ini di masa depan," kata Wacik.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Thamrin Sihite mengungkapkan bahwa renegosiasi Kontrak Karya antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia terganjal oleh luas wilayah pertambangan dan pembangunan pengolahan pemurnian (smelter). "Intinya pengolahan pemurnian harus di Indonesia," ujarnya.

Thamrin mengatakan, saat ini Freeport masih enggan untuk berkeinginan membangun smelter di Indonesia, namun Thamrin telah menghimbau kepada Freeport untuk bekerjasama dengan konsorsium Nusantara Smelting. "Nusantara smelting itu kan kekurangan dana, ya bisa bekerjasama dengan mereka," terangnya.

Selain mentok dalam pembicaraan smelter, pemerintah dan Freeport pun masih tidak menemukan titik temu didalam pembicaraan luas wilayah pertambangan. Thamrin mengatakan, Freeport berkeinginan untuk menambahkan luas wilayah pertambangan mencapai lebih dari 25 ribu hektar, hal tersebut tidak sesuai dengan UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral Batubara yang mematok luas wilayah hanya sebesar 25 ribu hektar. "Tapi di UU juga disebutkan membolehkan luas wilayah dapat melebihi 25 ribu hektar dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan," tutupnya.

Tidak Tegas

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas menilai, pemerintah tidak tegas melakukan renegosiasi kontrak karya. Bahkan, terkesan takut dengan perusahaan tambang asing. "Sampai saat ini Freeport saja belum mau menyetujui renegosiasi terutama soal kenaikan royalti," katanya.

Menurut Firdaus, seharusnya pemerintah tegas dalam renegosiasi perusahaan tambang asing. Apalagi itu sudah diatur dan diamanatkan dalam Undang-Un­dang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 ten­tang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dia berpendapat, renegosiasi kontrak karya Freeport memang perlu dilakukan karena penerimaan royalti dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu belum maksimal. Bahkan, pada 2012 setoran ke negara mengalami penurunan.

Untuk diketahui, setoran Freeport pada 2012 ke negara sebesar US$955,6 juta. Pembayaran itu terdiri dari pajak penghasilan badan US$674,4 juta, pajak lain-lain US$205,2 juta dan royalti US$76 juta. Setoran itu turun dibanding 2011 yang mencapai US$2,4 miliar. Setoran itu terdiri dari pajak penghasilan badan US$1,6 miliar, pajak penghasilan pajak lainnya US$397 juta, royalti US$188 juta dan dividen bagian pemerintah US$202 juta.

Karena itu, menurut Firdaus, pemerintah harus segera menyelesaikan kontrak karya pertambangan yang merugikan negara. "Royalti yang dibayarkan Freeport sangat rendah, cuma 1%. Padahal, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disebutkan, royalti emas 3,75%," tambahnya.