Jero Wacik: Tidak Ada Pembatasan BBM - Beda Pernyataan Dengan Wamen ESDM

NERACA

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menegaskan bahwa tidak ada pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk sepeda motor 0,7 liter/hari dan untuk mobil 3 liter/hari. \"Tidak ada pembatasan model seperti itu, nggak ada, kalau kuota BBM subsidi terbatas memang iya (tahun 2013 cuma 46 Juta kiloliter),\" ujar Jero di Jakarta, Rabu (15/5).

Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo pada minggu lalu. Ia menyebutkan bahwa pemerintah akan membatasi konsumsi BBM untuk motor hanya 0,7 liter per hari atau hanya 4,9 liter per minggu. Sedangkan untuk mobil, maksimal hanya 3 liter per hari atau 21 liter per minggu.

Jero meluruskan bahwa yang diungkapkan oleh Wamen ESDM bukanlah untuk pembatasan melainkan hasil riset Lemigas (Pusat Penelitian dan Pengemangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi). “Itu hasil riset yang dilakukan oleh Lemigas, kalau rata-rata konsumsi BBM bersubsidi untuk sepeda motor per harinya segitu (0,7 liter/hari dan kalau mobil rata-rata segitu (3 liter/hari). Akan tetapi hal itu bukanlah yang akan dilakukan oleh pemerintah,” tambahnya.

Menurut dia, hingga saat ini pemerintah belum memiliki rencana untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi. Namun rencana untuk menaikkan harga BBM. “Belum-belum, belum ada pembatasan BBM subsidi. Yang jelas jika harga BBM subsidi disesuaikan maka masyarakat pasti akan melakukan penghematan,” ucapnya.

Sementara itu, PT Pertamina selaku distributor Bahan Bahan Bakar (BBM) bersubsidi, mengaku belum mendapat perintah terkait pembatasan BBM untuk sepeda motor sebesar 0,7 liter per hari dan mobil 3 liter per hari. “Belum ada perintah, apapun yang ditugaskan akan kami dijalankan,” jelas VP Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budy.

Hanung membenarkan Radio Frequency Identification (RFID) dapat digunakan sebagai alat monitoring dan pengendalian BBM. Alat ini akan digunakan sebagai pemantau kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan ini.

BERITA TERKAIT

Ahli Hukum Pidana: Perlu Bukti Ada Kick Back untuk Menentukan Terjadinya Kerugian Negara

Ahli Hukum Pidana: Perlu Bukti Ada Kick Back untuk Menentukan Terjadinya Kerugian Negara NERACA Jakarta - Ahli hukum pidana Prof.…

Pemerintah Siapkan Digitalisasi Nozzle BBM “Real Time”

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyiapkan perangkat digitalisasi untuk nozzle bahan bakar minyak (BBM) agar dapat tercatat secara…

Dengan SEED, Siapapun Dapat Berperan Aktif Perangi Global Warming

Dengan SEED, Siapapun Dapat Berperan Aktif Perangi Global Warming NERACA Jakarta - "Dilaporkan gelombang hawa dingin, gelombang hawa panas, salju…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Produk Warga Binaan Bakal Dipamerkan Dalam Ajang TEI

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan akan memfasilitasi produk-produk buatan warga binaan pemasyarakatan dengan kualitas ekspor untuk dipamerkan pada pameran dagang…

RI Tingkatkan Konektivitas Dengan Afrika Lewat Ethiopia

NERACA Jakarta – Pemerintah RI berupaya meningkatkan konektivitas Indonesia dengan negara-negara di Afrika melalui Ethiopia, seiring dengan dibukanya rute penerbangan…

Perdagangan Daring - Pengguna Internet 93,4 Juta, Bisnis Online RI Tembus US$12 Miliar

NERACA Jakarta – Nilai bisnis online di Indonesia mencapai US$12 miliar seiring dengan tingginya pengguna internet yang tercatat 93,4 juta…