NERACA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta tidak menyetujui rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan depan. Pasalnya, saat itu telah memasuki bulan Ramadhan.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengaku bulan depan sangat berdekatan dengan bulan Ramadhan dan biasanya pada bulan tersebut kebutuhan meningkat dan harga barang menjadi naik. \"Kalau Juni tidak pas karena dekat dengan lebaran, harga BBM saja nggak naik psikologis pasar bisa naik,\" ujar dia di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sarman meminta pemerintah untuk segera memberikan kepastian jadi atau tidaknya langkah kenaikan harga BBM. Sebab, jika tidak dibiarkan maka expected inflation akan semakin membesar. \"Kita belum tahu karena pemerintah masih sering berubah. Sekarang harga-harga naik 15% gara-gara isu BBM naik lagi,\" tuturnya.

Menurut dia, pemerintah sebaiknya tidak bergantung pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menentukan kebijakan BBM. DPR yang sedang menghadapi masa reses atau libur saat ini menjadikan keputusan berlarut-larut.

\"Pilihan kedua abis lebaran karena daya beli mulai normal dan tidak ada lagi pembelian besar, momennya harus pas dan harus ketika saat daya beli masyarakat tinggi. Kalau Juni sangat riskan,\" kata dia.

Masih Ragu

Sementara itu, pengamat perminyakan Kurtubi menilai bahwa Presiden SBY selaku kepala negara yang memutuskan kebijakan BBM bersubsidi masih mencla-mencle. Pasalnya puluhan studi dan kajian tentang BBM bersubsidi telah disampaikan kepadanya, namun hingga kini Presiden masih belum tegas dalam memutuskan kenaikan harga BBM. \"Presiden masih mencla-mencle padahal puluhan studi dan kebijakan telah disampaikan. Tapi lagi-lagi SBY dan pemerintah tidak bisa memutuskan dengan tegas,\" ujarnya, pekan sebelumnya.

Kurtubi mengusulkan agar subsidi BBM dikurangi tapi tidak membebankan kepada masyarakat. Caranya adalah dengan mendiversifikasi energi dari BBM ke BBG (Bahan Bakar Gas). \"Cara itu paling baik dan tidak membebankan ke masyarakat. Selain itu, harga gas juga tidak setinggi harga BBM karena dengan begitu, masyarakat miskin juga terlindungi,\" imbuhnya.

Ketua Lembaga Peneliti Kajian Ekonomi Indef, Enny Sri Hartati, mengatakan pemerintah seharusnya tidak melemparkan wacana kebijakan kenaikan BBM kepada publik sehingga menimbulkan kesimpangsiuran di dalam masyarakat. Beredarnya banyak berita tentang wacana kenaikan BBM ini memunculkan banyak persoalan dalam pembahasannya yang pro dan kontra.

“Pemerintah semestinya mematangkan terlebih dahulu konsep kenaikan BBM ini dan jangan melemparkan wacana kenaikan BBM kepada publik dan akhirnya akan membuat kebingungan,” ujarnya.

Enny menjelaskan, pelaku ekonomi dan lembaga konsumen menyerukan agar pemerintah segera mengumumkan sikap terkait wacana menaikkan harga BBM. Para pelaku usaha membutuhkan kepastian dalam kenaikan BBM ini sehingga akan bisa memberikan kepastian kepada pelaku usaha. “Kebijakan kenaikan BBM ini harus segera diputuskan, sudah berbulan-bulan masih dibahas dan sekarang saatnya untuk menaikkan BBM,” ujarnya.

Di mata Enny, pemerintah yang hanya memberikan wacana saja mengenai kenaikan BBM. Oleh karena itu, pemerintah harus mematangkan konsepnya terlebih dahulu sebelum melemparkan kepada publik. “Perencanaan harus dilakukan secara komprehensif dengan melihat dampak yang akan diambil seperti dampak sosial maupun ekonominya. Kebijakan kenaikan BBM ini pasti akan menimbulkan resikonya dan pemerintah harus bisa menjelaskan kepada publik,” ungkapnya.

Enny juga menyayangkan pemerintah yang tidak kunjung memberikan keputusan atas kenaikan BBM ini, padahal pemerintah terdiri dari lembaga pemerintahan yang terkait dan menteri-menterinya. Presiden SBY harusnya mendapatkan konsep yang matang dari para pembantunya (menteri) dan tidak membingungkan masyarakat. “Seluruh stakeholder diajak bicara untuk membicarakan konsep kebijakan kenaikan BBM yang terbaik untuk semua lapisan masyarakat,” tambahnya.

Maju-Mundur

Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai Presiden SBY terlihat sebagai peragu karena maju mundur dalam memutuskan permasalahan BBM). “Kemarin diusulkan dua harga, kemudian tidak jadi,” ucap Sofjan.

Dalam pandangan Sofjan, ketidakjelasan sikap Presiden soal BBM akan berdampak langsung pada masyarakat dandunia usaha. “Karena kita semua butuh kepastian,” tandasnya.

Banyak produsen dan distributor, sebut Sofjan, menahan barang mereka karena kesimpangsiuran harga BBM. Banyak terjadi penimbunan solar dan premium, yang mana intinya adalah semakin banyak pihak yang berspekulasi karena ketidakpastian ini. Ia menyebut sikap ragu-ragu pemerintah ini bagaikan anak sekolah yang takut sekolah. \"Kenapa mesti takut nunggu 1 Mei? Ini kayak kita memutuskan sekolah, tapi tidak mau masuk,\" cetusnya.

Menurut hitungan Sofjan, rencana pemerintah dengan menaikkan solar dan premium Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter, tidak berpengaruh besar terhadap penghematan. \"Anda tahu berapa yang bisa dihemat dengan rencana ini? Hanya Rp 20 triliun. Ini tidak ada apa-apanya kalau mau menghemat Rp 300 triliun,\" tegasnya.