DPR Keberatan Kenaikan Harga Elpiji 50 Kg - PERTAMINA INGIN PANGKAS KERUGIAN Rp 2 TRILIUN

Jakarta – Keinginan PT Pertamina untuk menaikkan harga jual elpiji nonsubsidi kapasitas 50 kg mulai akhir Juni 2011 tampaknya tidak segera berjalan mulus. Kalangan DPR keberatan dengan perubahan harga itu karena memberatkan kalangan industri dan berefek domino berupa kelangkaan elpiji akibat rentetan migrasi konsumsi dari 50 kg ke 12 dan lantas merembet ke 3 kg.

NERACA

“Saya sangat keberatan sekali dengan adanya rencana kenaikan elpiji 50 kg itu. Dalih Pertamina juga jangan parsial dan hanya melihat dari kepentingan korporasi saja,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima kepada Neraca, Kamis (16/6). Dia mendesak BUMN migas itu mempertimbangkan dampak kenaikan terhadap daya saing industri.

Menurut dia, kenaikan elpiji ini akan banyak berakibat buruk bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menyebabkan banyaknya produksi industri macet dan tidak bisa bersaing dengan produk asing di pasar domestik maupun ekspor. Aria juga menilai wacana harga elpiji terhitung mendadak apalagi Pertamina berharap mulai berlaku akhir Juni yang tinggal dua minggu lagi.

“Jika mereka beralasan untuk mensiasati kerugian, bukan berarti ini bisa membuat mereka latah untuk menaikan elpiji 50 kg. Seharusnya dibicarakan atau dikonsultasikan dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Aria juga memperingatkan efek negatif kenaikan elpiji 50 kg ini berupa migrasi ke elpiji kapasitas lebih rendah, 12 kg dan 3 kg. “Rentetannya akan sampai ke situ dan rakyat kecil juga yang akan menderita dengan kelangkaan elpiji sedangkan mereka tidak memiliki pilihan energi lainnya. Minyak tanah sudah tanpa subsidi,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mendesak Pertamina dan pemerintah berkomitmen untuk membantu ketersediaan elpiji 50 kg untuk industri dan bukannya mencari solusi dengan menaikkan harga secara tiba-tiba.

Senada, pengamat energi dari Pascasarjana UI Dr. Kurtubi menilai kenaikan harga bukanlah penyelesaian masalah tetapi malah menambah kerumitan di tingkat konsumen industri dan rumah tangga.

Dia juga menuding, kerugian yang dialami Pertamina akibat salah perhitungan. “Mereka selalu mengacu pada harga pasar Elpiji internasional (Aramco) lalu dibandingkan dengan harga penjualan. Kalau saja seluruh Elpiji yang kita konsumsi impor, barulah rumus ini benar,” jelas Kurtubi kemarin.

Faktanya, lanjut dia, sekitar 70%-80% elpiji, baik produksi maupun penjualan, berasal dari dalam negeri atau lokal. Sisanya impor. Hitungan yang benar menurut Kurtubi adalah biaya pokok tertimbang. Artinya, produksi dalam negeri dikurangi Elpiji impor. “Saran saya, BPK harus masuk untuk mengaudit keuangan Pertamina. Jangan naikkan harga dulu. Audit berapa biaya pokok Elpiji secara menyeluruh. Jadi, kita yakin Pertamina benar-benar rugi,” tegasnya.

PT Pertamina sendiri berencana mengerek harga elpiji kemasan 50 kg sebesar 10% atau menjadi Rp 412 ribu. Saat ini, Pertamina menjual elpiji 50 kg sebesar Rp7.355 per kg atau total Rp 367.750. Sedangkan elpiji 12 kg seharga Rp 5.850 per kg atau Rp 70.200. Padahal, Pertamina memperhitungkan harga keekonomian kedua jenis elpiji lebih dari Rp 9.000 per kg.

Vice President Pertamina Mochamad Harun mengungkapkan, kenaikan harga ini dimaksudkan Pertamina untuk memangkas kerugian dari jualan elpiji hingga Rp 2 triliun lebih. Selama ini, pihaknya menderita kerugian yang cukup besar dari penjualan elpiji. Total kerugian Pertamina dari berjualan elpiji di 2010 mencapai Rp 3,24 triliun. Bahkan, jika harga tidak berubahh, kerugian diprediksi terus membengkak menjadi Rp 4,7 triliun.

Dia juga mengakui, pihaknya selama ini berkelit dari kerugian yang lebih besar menahan pasok elpiji ke pelanggan industri. “Permintaan elpiji 50 kg dari industri itu sebenarnya tinggi sekali, tetapi kita tahan pasokan karena kalau kita penuhi, ruginya bisa tambah besar. Mau tidak mau harus begini,” tegas Harun. Terkait kekhawatiran terjadi migrasi, dia menilai hal itu tidak akan terjadi karena instalasi atau instrumen di industri pada umumnya di-setting untuk jenis elpiji 50 kg.

Pertamina terakhir kali menaikkan harga elpiji 12 kg pada 6 Februari 2010, dari Rp 5.850 per kg menjadi Rp 5.950 per kg. Perubahan harga dijadwalkan berlaku akhir Juni 2011. Setelah 50 kg, tambah Harun, pihaknya juga berencana menaikkan harga elpiji 12 kg. "Dengan kenaikan ini, kami berharap sampai akhir tahun ini kerugian tidak lebih dari Rp2 triliun," kata dia.

Penyebab kerugian adalah kenaikan harga elpiji internasional menyusul peningkatan harga minyak dunia. Nah, karena Pertamina tidak bisa serta merta menaikkan alias mesti direstui pemerintah, adanya kerugian tersebut berarti Pertamina memberikan subsidi kepada konsumen.

Sebelumnya, Kementerian BUMN menyetujui rencana Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg dan 50 kg. Kerugian Rp4,7 triliun tersebut meningkat lebih dari 100% dibandingkan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2011 yang ditargetkan hanya Rp2,3 triliun.

Sebaliknya, pemerintah melalui Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Legowo telah melarang Pertamina mengatrol harga elpiji 12 kg. "Kita tidak bisa semudah itu memutuskan, memang waktu itu ada permintaaan Pertamina (menaikkan elpiji 12 Kg) tapi kami minta jangan, tahan dulu," ujar Evita.

Dengan demikian, lanjut Evita, Pertamina tetap harus menanggung kelebihan anggaran untuk menahan harga LPG 12 kg tersebut. Pasalnya, "Karena nantinya dapat mempengaruhi ekonomi. Untuk saat ini masih Pertamina yang urus kekurangannya," kata Evita. iwan/ardi/inung

BERITA TERKAIT

KABUPATEN SUKABUMI - Harga Telur dan Ayam Potong Semakin Melambung

KABUPATEN SUKABUMI  Harga Telur dan Ayam Potong Semakin Melambung NERACA Sukabumi - Harga telur dan ayam potong di wilayah Kabupaten…

WTON dan WEGE Raih Kontrak Rp 20,22 Triliun

NERACA Jakarta – Di paruh pertama 2018, dua anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mencatatkan total kontrak yang akan…

Kemensos Pede Kenaikan PKH Rp32 Triliun Disetujui DPR

    NERACA Jakarta – Kementerian Sosial optimistis kenaikan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) hingga dua kali lipat mencapai Rp32…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Sudah Waktunya BUMN Direstrukturisasi

  NERACA Jakarta - Mantan Menko Maritim Rizal Ramli menilai sudah waktunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan restrukturisasi menjaga…

MASIH ADA 4 POIN PROSES NEGOSIASI RI-FREEPORT - Menkeu: Penerimaan Negara Harus Lebih Besar

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih harus memastikan empat poin dalam proses negosiasi dengan Freeport tercapai. Salah satunya soal…

BPS: Ketimpangan Pendapatan Masih Tinggi

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, tingkat ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin di Indonesia (gini ratio) turun tipis dari 0,391…