KPK Belajar Pada Lembaga Integritas Australia - Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi belajar pada Lembaga Integritas Australia untuk mengawasi integritas penegak hukum. \"Jadi kami saling bertukar pengetahuan bagaimana mengawasi penegak hukum,\" kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Gedung KPK Jakarta, Rabu. Lembaga yang dimaksud adalah Australian Commission for Law Enforcement Integrity (ACLEI).

KPK dan ACLEI melangsungkan diskusi dengan komisioner ACLEI Philip Moss sejak Selasa (16/4). \"Jadi kami punya MoU, tujuannya untuk kerja sama yang saling menguntungkan, kami punya beberapa tantangan dan isu yang mirip, termasuk mempelajari bagaimana penegak hukum di tempat masing-masing,\" ungkap Philip.

MoU tersebut, menurut Bambang, sudah berlangsung selama dua tahun dan akan diperpanjang. \"Kami sama-sama belajar bagaimana membangun integritas, misalnya KPK mempresentasikan \'National Integrity System\' kepada mereka karena mereka belum memiliki hal itu, sedangkan mereka mempunyai \'integrity testing\' yaitu bagaimana menguji lembaga penegak hukum,\" jelas Bambang.

Perbedaan keduanya adalah \"National Integrity System \"diterapkan di seluruh badan pemerintah, sedangkan \"Integrity Testing\" diterapkan hanya untuk penegak hukum. \"Misalnya penegak hukum bisa dijebak supaya integritasnya ketahuan, hal ini untuk menjaga kehormatan sosialisasi etik dan perilaku, kalau perlu diuji dengan cara-cara tertentu supaya teruji integritasnya,\" tambah Bambang.

Namun sistem integritas tersebut baru dipelajari oleh KPK dan setelah diterapkan KPK maka akan dipakai oleh kejaksaan maupun kepolisian. \"Badan kami bertujuan untuk memastikan integritas yang tinggi penegak hukum di Australia sehingga integritas penegak hukum memiliki kehormatan, saat ini sudah ada 6 lembaga yang akan menerapkan yuridiksi kami,\" jelas Philip yang menjadi komisioner sejak 2007.

BERITA TERKAIT

Wakil Presiden - Keterpilihan Ketua Baru KPK Harus Diterima

Jusuf Kalla  Wakil Presiden Keterpilihan Ketua Baru KPK Harus Diterima Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan keterpilihan Firli Bahuri…

Wakil Ketua MPR RI - Adanya GBHN Semakin Jelas

Hidayat Nur Wahid  Wakil Ketua MPR RI Adanya GBHN Semakin Jelas Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid…

Menteri Luar Negeri RI - Diplomasi Digital Alat untuk Perlindungan Warga

Retno Marsudi Menteri Luar Negeri RI Diplomasi Digital Alat untuk Perlindungan Warga  Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Pengamat : Grab dan Gojek Bukan Koperasi

Pengamat : Grab dan Gojek Bukan Koperasi   NERACA Jakarta - Akhir-akhir ini ada pernyataan pejabat pemerintah yang secara keliru dan…

KPK Lantik Dua Pejabat Baru

KPK Lantik Dua Pejabat Baru NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik Cahya Hardianto Harefa sebagai Sekretaris Jenderal…

Peserta Tur Kecewa Gugat Biro Perjalanan

Peserta Tur Kecewa Gugat Biro Perjalanan NERACA Jakarta - Perusahaan yang bergerak dibidang tour and travel, PT Antavaya Tbk., diminta…