KPK Belajar Pada Lembaga Integritas Australia - Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi belajar pada Lembaga Integritas Australia untuk mengawasi integritas penegak hukum. \"Jadi kami saling bertukar pengetahuan bagaimana mengawasi penegak hukum,\" kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Gedung KPK Jakarta, Rabu. Lembaga yang dimaksud adalah Australian Commission for Law Enforcement Integrity (ACLEI).

KPK dan ACLEI melangsungkan diskusi dengan komisioner ACLEI Philip Moss sejak Selasa (16/4). \"Jadi kami punya MoU, tujuannya untuk kerja sama yang saling menguntungkan, kami punya beberapa tantangan dan isu yang mirip, termasuk mempelajari bagaimana penegak hukum di tempat masing-masing,\" ungkap Philip.

MoU tersebut, menurut Bambang, sudah berlangsung selama dua tahun dan akan diperpanjang. \"Kami sama-sama belajar bagaimana membangun integritas, misalnya KPK mempresentasikan \'National Integrity System\' kepada mereka karena mereka belum memiliki hal itu, sedangkan mereka mempunyai \'integrity testing\' yaitu bagaimana menguji lembaga penegak hukum,\" jelas Bambang.

Perbedaan keduanya adalah \"National Integrity System \"diterapkan di seluruh badan pemerintah, sedangkan \"Integrity Testing\" diterapkan hanya untuk penegak hukum. \"Misalnya penegak hukum bisa dijebak supaya integritasnya ketahuan, hal ini untuk menjaga kehormatan sosialisasi etik dan perilaku, kalau perlu diuji dengan cara-cara tertentu supaya teruji integritasnya,\" tambah Bambang.

Namun sistem integritas tersebut baru dipelajari oleh KPK dan setelah diterapkan KPK maka akan dipakai oleh kejaksaan maupun kepolisian. \"Badan kami bertujuan untuk memastikan integritas yang tinggi penegak hukum di Australia sehingga integritas penegak hukum memiliki kehormatan, saat ini sudah ada 6 lembaga yang akan menerapkan yuridiksi kami,\" jelas Philip yang menjadi komisioner sejak 2007.

BERITA TERKAIT

KPK: 15 Anggota DPRD Sumut Kembalikan Uang

KPK: 15 Anggota DPRD Sumut Kembalikan Uang NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan 15 anggota DPRD Sumatera Utara…

Wakil Ketua DPR: UU Desa Perlu Direvisi

Wakil Ketua DPR: UU Desa Perlu Direvisi NERACA Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan UU Desa perlu…

Pemerintah akan Bagikan Sertifikat Lahan Secara Masal pada Juni

  NERACA   Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menargetkan pembagian sertifikat lahan masyarakat…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

CBA: Ujian Notaris Penuh Kejanggalan

CBA: Ujian Notaris Penuh Kejanggalan NERACA Jakarta - Pelaksanaan Ujian Pengangkatan Notaris yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian…

Menteri Kelautan dan Perikanan - Indonesia Bisa Menjadi Negara Besar

Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Bisa Menjadi Negara Besar NERACA Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti…

KPK: Kekayaan Pasangan Calon Pilkada Harus Verifikasi

KPK: Kekayaan Pasangan Calon Pilkada Harus Verifikasi NERACA Kendari - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa harta kekayaan milik pasangan…