Holding Perusahaan Peti Kemas Segera Dibentuk

NERACA

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan akan menjadikan satu perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang peti kemas. Hal itu diungkapkan Dahlan dalam seminar Peran Industri Semen Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia dan Asia di Jakarta, Senin (25/3).

\"Dalam 2 minggu kedepan, kita sedang berusaha untuk menjadikan satu perusahaan-perusahaan peti kemas yang ada di Indonesia dengan nama PT Terminal Peti Kemas Indonesia. Penjadian satu perusahaan ini akan menjadikan salah satu perusahaan gabungan tersebut menjadi perusahaan terminal peti kemas yang terbesar di dunia,\" ungkap Dahlan.

Ia mengakui agak sulit untuk menjadikan perusahaan-perusahaan peti kemas antara lain Pelindo I, II, III dan IV. Pasalnya ada beberapa undang-undang yang harus dilewati dalam rencana penggabungan ini. \"Tapi kita akan coba berkelit untuk tidak kena uu tersebut sehingga pendirian PT Terminal Peti Kemas Indonesia bisa berjalan dengan lancar,\" katanya.

Nantinya, kata Dahlan, dengan penggabungan perusahaan Pelindo dari I, II, III, dan IV maka setiap Direktur Pelindo dari I-IV akan menjabat sebagai komisaris. Bahkan, ia mempertegas jika ada Direksi BUMN yang tidak setuju dengan aksi penggabungan atau holding perusahaan BUMN, maka ia tidak segan-segan untuk menggantinya. \"\"Kita punya ideologi mempercepat holding ini. Ketika pembentukan tidak sinkron akan kita sinkronkan. Kalau ada direksi yang tidak sinkron, akan kita ganti,\" ucapnya.

Menurut dia, dalam praktik kesehariannya, beberapa perusahaan sudah bekerja seperti perusahaan holding meskipun belum semua perusahaan BUMN yang sudah dibentuk holdingnya. Hingga kini, baru terbentuk PT Semen Indonesia dari penggabungan beberapa perusahaan BUMN yang bergerak dalam bisnis semen antara laian PT Semen Gresik, PT Semen Padang dan PT Semen Tanosa. Dahlan rencananya akan membentuk holding perkebunan yang hingga saat ini belum selesai.

Kendati upaya penggabungan perusahaan BUMN sudah dilontarkan. Namun, hal itu diakui Dahlan, tidak akan sempurna kalau belum ada keputusan dari Presiden dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). \"Ini memang alot mungkin karena semuanya perusahaan publik. Dan ternyata tidak sefleksibel perusahaan bukan publik,\" tutup Dahlan.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan agar right sizing atau perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan dengan prinsip kehatian-hatian. Presiden juga berpesan agar perampingan BUMN dilakukan secara bertahap pada BUMN yang benar-benar siap. \"Presiden memberikan arahan terhadap right sizing tersebut maka dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan lakukan secara bertahap,\" ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Hatta menjelaskan perampingan BUMN itu bisa dilakukan dengan berbagai mekanisme yang tersedia seperti merger atau akuisisi. Tanpa menyebutkan angka, Hatta mengatakan jumlah BUMN pada 2012 akan mengalami penurunan. \"Terhadap holding dari PT Perkebunan dirasakan sangat penting bagi kita karena akan timbul efek \'good corporate governance\' dan juga memberikan dampak besar terhadap pengelolaan,\" ujarnya.

Menurut Hatta, rencana pembentukan holding BUMN perkebunan diprediksi bisa meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Selain itu, pemerintah dalam rapat juga membahas rencana pembentukan BUMN pangan untuk mencetak area persawahan baru dengan metode pertanian intensif. Dengan sentuhan BUMN, Hatta mengharapkan tercipta lahan pertanian baru hingga 100 ribu hektar dengan produktivitas di atas 6 ton per hektar.

Rampingkan BUMN

Pemerintah menargetkan hanya terdapat 25 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2025. Perampingan dilakukan terkait program restrukturisasi dan revitalisasi BUMN. Ia menilai, banyaknya jumlah BUMN menyebabkan tugas perusahaan plat merah tersebut tidak fokus. Pasalnya, terdapat beberapa BUMN yang memegang sektor yang sama. \"Harusnya cuma empat lima sectoral holding, yang membidangi sektor seperti infrastruktur, investasi, transportasi,\" ujarnya.

Dalam Roadmap BUMN berdasarkan rekomendasi konsultan independen dinyatakan jumlah BUMN terlalu banyak dan tidak efisien dengan total BUMN sebanyak 141 BUMN. Kementerian BUMN merencanakan untuk membentuk holding sektoral dengan tim manajemen yang kuat dan terfokus. Untuk itu perlu dilakukan rightsizing, baik melalui marger, privatisasi, sectoral holding maupun likuidasi. Menurut roadmap tersebut pada tahun 2014 diharapkan menjadi 78 BUMN dan pada tahun 2025 hanya menjadi 25 BUMN.

Pada kesempatan itu pula, Hatta mengeluhkan masih adanya BUMN yang terus merugi. Saat ini tercatat ada 141 BUMN, namun yang sudah memiliki laba hanya 131 BUMN, sedangkan sudah bisa menghasilkan deviden sebanyak 67 BUMN. \"Ada sepuluh yang rugi terus. Jadi masih banyak Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan oleh BUMN,\" ujarnya.

Related posts