NERACA

Jakarta - Memang tidak salah bila disebutkan bahwa Indonesia merupakan kawasan yang menarik bagi para investor asing untuk melebarkan sayap bisnisnya. Namun, langkah itu tertahan ketika republik ini masih terkendala ketidaksiapan infrastruktur sebagai penunjang laju pertumbuhan ekonomi.

Diakui atau tidak, negeri ini memang masih kekurangan akan ketersediaan jalan tol, listrik, jembatan, jalan tol, irigasi pertanian, kereta api, pelabuhan, dan juga bandara. Dengan kondisi seperti itu, tak pelak realisasi target percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur nasional yang kerap didengungkan, bakal sulit tercapai.

Yang menjadi pertanyaan, dimana peran perbankan nasional? Bank Indonesia (BI) pernah mengakui bahwa performa kredit infrastruktur memang meningkat namun amat lamban. Data BI menyebutkan, outstanding kredit perbankan untuk sektor infrastruktur hingga Februari lalu meningkat Rp1,245 triliun dari Rp79,794 pada Januari menjadi Rp81,038 triliun.

Dari total kredit Rp81,038 triliun itu terdiri dari kredit untuk jalan tol Rp6,81 triliun dan kredit jalan arteri dan konstruksi Rp5,08 triliun. Jumlah ini naik dibanding angka Januari masing-masing Rp6,32 triliun dan Rp5,07 triliun. Sementara untuk kredit sektor kelistrikan meningkat dari Rp25,82 triliun pada Januari menjadi Rp26,44 triliun pada Februari dan kredit sektor transportasi menurun dibanding Januari dari Rp6,86 triliun menjadi Rp6,59 triliun.

Sementara kredit untuk sektor pengairan tetap Rp2 miliar dan kredit untuk air minum dan sanitasi meningkat dari Rp72 miliar menjadi Rp76 miliar.

Data BI juga menyebutkan bahwa pada 2009 tercatat perjanjian kredit infrastruktur sebanyak Rp50,44 triliun dengan jumlah penarikan kredit sebesar Rp31,34 triliun. Di tahun 2010 perjanjian kredit mencapai Rp39,80 triliun dengan jumlah penarikan kredit Rp20,78 triliun. Sedangkan di 2011 sampai Februari terdapat perjanjian kredit senilai Rp1,14 triliun dengan penarikan kredit Rp123 miliar.

Dari data tersebut, jelas tergambar bahwa perbankan nasional khususnya bank-bank milik pemerintah memang mengucurkan kredit infrastruktur, namun hanya sekadar “menggugurkan kewajiban” saja.

Pengamat perbankan Lana Soelistianingsih tak menampik fenomena tersebut. Menurut Lana, ada dua faktor mengapa perbankan sampai sekarang masih enggan kucurkan kredit di sektor ini. Pertama, persepsi risiko antara perbankan dan pelaku usaha berbeda. “Bank BUMN seperti Bank Mandiri ini kasih kredit ke infrastruktur karena proyek pemerintah. Berarti, ini kaitannya dengan APBN. Masalahnya, disinilah banyak aturan yang belum selesai”, ungkap Lana kepada Neraca, Selasa 14/6).

Lana menambahkan, kredit tidak cair karena memang dari APBN-nya lama cair. Dari Rp3 triliun yang dikucurkan Bank Mandiri, paling cuma Rp2,5 triliun yang cair. “Sisanya kan stanby. Pengusaha baru ambil kalau proyeknya jalan. Bagaimana mau jalan kalau lahan belum dibebaskan. Pemerintah sendiri sampai sekarang masih belum selesai UU Infrastruktur dan Pembebasan Lahan,” jelas dia.

Menurut Lana, bola sekarang ada di tangan pemerintah. “Harus ada goodwiil kalau sektor riil berjalan lancar. Kedua, dari Bank Indonesia sendiri seperti memanjakan perbankan nasional. Ini dibuktikan dengan pemberian fasilitas simpanan dalam bentuk SUN dan SBI”, tegas Lana.

Lana mencontohkan, rata-rata LDR 75% dan dana pihak ketiga (DPK) Rp100 miliar, yang disalurkan untuk kredit hanya Rp75 miliar. Sisanya disimpan sebagai SUN atau SBI. “Bank lebih suka salurkan kredit ke konsumsi. Selain risikonya kecil, modalnya pun cepat balik,” papar Lana.

Hal senada dikatakan Paul Sutaryono. Menurut pengamat perbankan itu, memang masih ada keengganan bank swasta nasional termasuk BUMN untuk masuk ke sektor infrastruktur. “Karena sifatnya jangka lama sehingga risikonya pun tinggi”, katanya kemarin.

Paul mengakui, sedikit demi sedikit perbankan nasional memang mulai masuk ke pembiayaan infrastruktur. Hanya saja, itu semua masih tergolong sangat kecil dibandingkan dengan adanya dana kredit “nganggur” sebesar Rp625 triliun. “Saya akan lebih menyetujui kalau bank swasta nasional pun ikut serta membantu kredit sektor infrastruktur dalam negeri, jangan maunya hanya mengambil keuntungan di Indonesia saja”, tegas Paul seraya menyebutkan, kepemilikan saham yang 99% milik asing sudah terlalu banyak mengambil keuntungan untuk mereka semenjak UU tersebut berlaku. “Saya rasa sudah cukuplah. Kini saatnya mulai membantu permbangunan infrastruktur”, imbuh dia.

Namun, kata Paul, semua itu bisa berjalan apabila didukung oleh Bank Indonesia dan Departemen Keuangan sebagai regulator moneter. iwan/ardi/rin