Lampu Kuning Utang Swasta - TWIN DEFICIT ANCAM EKONOMI INDONESIA

Jakarta - Utang luar negeri swasta sudah hampir mencapai ambang batas. Ini terlihat dari komposisi utang luar negeri Indonesia per 31 Desember 2012, diantaranya utang swasta mencapai US$125 miliar, hampir menyamai besarnya utang pemerintah yang tercatat US$126 miliar. Selain itu, tingginya impor yang melampaui ekspor dan meningkatnya beban repatriasi (keuntungan perusahaan swasta asing yang beroperasi di Indonesia lalu dibawa ke negara asalnya), juga berpotensi menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan (NTB) dan defisit fiskal, atau dikenal dengan defisit ganda (twin deficit) yang menjadi ancaman terbesar perekonomian Indonesia pada 2013.

NERACA

Chief Executive Officer (CEO) EC-Think, Iman Sugema, menilai tingginya utang luar negeri swasta ini harus diwaspadai lantaran bisa menjadisilent killerterhadap pertumbuhan ekonomi. “Klaim ekonomi kita bagus memang benar, karena ditopang sama konsumsi domestik serta pertumbuhan masyarakat kelas menengah. Tapi anehnya, kok, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah? Lalu, cadangan devisa kita sejak 2001-2012 juga terus menurun,” ungkap dia di Jakarta, Kamis (21/3).

Dia pun memprediksi defisit anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013 sebesar 1,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedikit lebih tinggi ketimbang defisit APBN 2013 yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp150,2 triliun atau 1,6% dari PDB. Selama periode 2004 sampai 2012, keseimbangan fiskal pemerintah selalu mengalami defisit, sedangkan swasta, hingga 2011 justru selalu mengalami surplus.

Beban pembayaran kembali utang luar negeri swasta terus melonjak dari US$6,1 miliar di kuartal III-2006 menjadi US$40 miliar pada kuartal III-2012. Sementara beban pembayaran kembali utang luar negeri pemerintah hanya US$1,1 miliar. Beban swasta kian besar itu diakibatkan tenornya jangka pendek. Hal ini berbeda dengan pemerintah yang beban utangnya kecil lantaran tenornya jangka panjang.

“Karena defisit pemerintah selama ini ditutupi oleh surplus swasta. Tahun 2012, keseimbangan fiskal pemerintah defisit 1,9%. Sementara swasta defisit 0,9%. Nah, karena swasta “memerah” maka total defisit menjadi 2,8% dari PDB. Lalu Pemerintah sendiri tidak mampu menekan defisit anggaran. Jika ini dibiarkan bisa berbahaya bagi perekonomian kita. Untuk perkirakan defisit APBN 2013, tampaknya defisit masih berpotensi terus membengkak sejalan dengan beban subsidi BBM (bahan bakar minyak),\" papar Iman.

Oleh karena itu, dengan asumsi kondisi defisit swasta dan pemerintah sama, maka Iman memprediksi total NTB tahun 2013 sebesar 2,6% dari PDB atau sekitar Rp200 triliun. Kaitannya dengan repatriasi, keuntungan perusahaan asing meningkat pada periode 2009-2013, dari US$8,6 miliar menjadi US$17,01 miliar. Sedangkan pembayaran bunga utang luar negeri dari US$1,4 miliar menjadi US$3,2 miliar.

“Meningkatnya beban repatriasi keuntungan perusahaan asing dan beban pembayaran beban utang luar negeri menjadi penyebab. Ditambah lagi tenor atau jangka waktu utang swasta sejak 2002 terus menurun,” ujar dia. Iman mengatakan, turunnya tenor pembayaran utang swasta ini dikarenakan tingkat kepercayaan kreditor semakin rendah. Informasi saja, tenor swasta pada 2002 sekitar lima tahun. Namun, sepuluh tahun kemudian turun drastis di bawah satu tahun.

Dengan demikian, dibutuhkan peran aktif pemerintah untuk menyelesaikannya. “Harus diakui, selama ini pemerintah seperti tidak peduli terhadap persoalan-persoalan yang dialami swasta. Salah satunya masalah utang. Jalan terbaiknya, ya, pemerintah harus proaktif,” tegas dia. Lebih lanjut dia menjelaskan, posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia hingga Februari 2013 tinggal US$105 miliar.

Hal ini, kata Iman, sudah berada pada posisi lampu kuning. Terlebih Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution pernah bilang kalau bank sentral akan mencoba membatasi posisi cadev maksimal US$100 miliar. \"Krisis nilai tukar harus dicegah dan dapat dihindari sepanjang pemerintah dan Bank Indonesia mampu menarik investasi asing. Selain itu, pengendalian utang luar negeri swasta menjadi sebuah keharusan,\" ujarnya.

Kredibilitas Dipertaruhkan

Di kesempatan yang sama, Ekonom Aviliani mengungkapkan, defisit yang dialami oleh swasta disebabkan oleh pertumbuhan impor yang melampaui pertumbuhan ekspor.

“Karena itu, membutuhkan solusi untuk pembiayaan dalam bentuk aliran modal asing yang masuk ke Indonesia. Yaitu melakukan pinjaman baru namun berjangka panjang guna menutupi seluruh utang yang berjangka pendek. Lalu, Pemerintah mesti duduk bersama dengan pengusaha untuk mengendalikan nilai tukar rupiah supaya tetap stabil. Karena Bank Indonesia (BI) tidak bisa bekerja sendiri mengendalikan valuta asing (valas),” ujarnya.

Namun, lanjut Aviliani, semakin besar beban pembayaran utang luar negeri swasta, artinya semakin besarnya potensi arus modal keluar, membuat Indonesia semakin harus bekerja keras untuk menarik modal asing yang masuk. Aviliani menambahkan, Indonesia telah memasuki fase kecanduan modal asing. Tanpa modal asing, ekonomi dapat terjerembab ke dalam pusaran krisis nilai tukar yang kemudian dapat memicu krisis finansial yang lebih akut.

Ekonom FEUI Aris Yunanto sangat setuju bahwa utang luar negeri swasta yang tenornya pendek harus segera diganti dengan utang yang tenornya lebih panjang. “Memang harus begitu, ganti dengan utang yang tenornya lebih tinggi,” kata Aris, kemarin. Itu adalah jalan satu-satunya untuk meringankan beban utang swasta.

“Tidak mungkin utang tersebut diputuskan begitu saja, sangat berisiko pada kepercayaan pihak luar negeri terhadap dunia usaha Indonesia. Kredibilitas dipertaruhkan di situ,” jelas Aris. Menurut dia, utang luar negeri swasta dengan tenor pendek sekitar delapan bulan hanya bisa dikembalikan oleh industri di sektor keuangan.

“Dalam jangka delapan bulan, tidak ada aktivitas bisnis yang bisa mengembalikan secepat itu, kecuali sektor keuangan. Sementara untuk sektor produksi, tenor sependek itu akan sangat sulit. Kalau sektor manufaktur, bisabreak event point(BEP) ketika di atas lima tahun, jadi paling tidak sebaiknya tenor utangnya dua kali masa BEP, jadi 10 tahun,” paparnya.

Untuk mengubah utang dari tenor pendek ke tenor panjang, kata Aris, ada beberapa cara. Salah satunya adalah dengan meminta bank di Indonesia melakukan take over. Bank tersebut akan membayarkan utang luar negeri swasta yang sudah dibuat sebelumnya dengan tenor pendek, lalu mengubahnya dengan tenor panjang dengan penyesuaian bunga.

Sementara untuk jalan lain adalah berutang ke luar negeri lagi tetapi dengan tenor yang lebih panjang. Tetapi menurut Aris jalan ini sulit dilakukan. “Orang mau ngutangin ke Indonesia jadi mikir, karena balikinnya lama,” kata Aris. Namun, imbuh dia, meskipun utang luar negeri swasta melebihi jumlah utang luar negeri Pemerintah, lalu nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah sampai lebih dari Rp10 ribu, tetap tidak akan sampai menyebabkan krisis seperti tahun 1997-1998 terulang lagi. Krisis waktu itu terjadi karena ada selisih kurs dan dunia perbankan kita banyak melakukan kesalahan yang kreditnya di atas BMTK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), sehingga banyak kredit macet. Kita sudah sangat ketat untuk itu,” ungkapnya.

Suku Bunga

Ketika dihubungi Neraca, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, mengatakan alasan perusahaan swasta lebih memilih utang luar negeri adalah karena suku bunga yang lebih murah daripada meminjam di perbankan dalam negeri. \"Utang di bank-bank asing tenyata bunganya jauh lebih murah. Kalau di Indonesia bisa mencapai 10%, sedangkan di luar negeri bisa 1%,\" ujar Sofjan.

Dia juga mengakui, utang luar negeri swasta akan berpengaruh terhadap cadangan devisa. Namun, dia mengaku optimistis bank sentral bisa mengelola aliran devisa di dalam negeri, sehingga ketersediaan valuta asing masih dalam posisi yang aman. Dia juga berpendapat, utang swasta tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah.

Tren pelemahan rupiah pada akhir-akhir ini, menurut Sofjan, disebabkan oleh penurunan nilai ekspor. \"Neraca perdagangan kita melemah. Jadi bukan karena utang swasta sehingga (terjadi) pelemahan rupiah,\" jelasnya. Untuk itu, Sofjan menyarankan agar otoritas moneter segera menciptakan kondisi perbankan yang baik, sehingga memberikan efek efisiensi di dalam perbankan yang nantinya akan berdampak pada penurunan bunga kredit. bari/iqbal/ardhi

Related posts