NERACA

Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Dr. Yenti Garnasih membenarkan membenarkan pasar modal kini menjadi ajang pencucian uang (money laundering) bagi koruptor, sebagai langkah untuk menghilangkan jejak atas jarahan uang hasil korupsinya. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah merampas saham Garuda senilai Rp 300 miliar milik terpidana Nazaruddin, salah satu pelaku korupsi Wisma Atlet.

\"Benar, pasar modal bisa menjadi tempat pencucian uang,\" ujar Yenti via ponsel kepada Neraca, Selasa.   

Yenti menegaskan, memang ada beberapa koruptor yang memanfaatkan kegiatan pasar modal untuk mencuci uang. Pasalnya, selain merupakan tempat transaksi keuangan, pasar bursa juga merupakan pusat pengaturan perekonomian.

Menurut dia, tindak pidana pencucian uang di pasar modal lebih berbahaya bila dibandingkan tindak pidana pencucian uang melalui penyedia jasa keuangan lain seperti dana pensiun dan asuransi.
Alasannya, pencucian uang di pasar modal dapat mempengaruhi nilai harga saham, nilai tukar mata uang yang berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dan kestabilan moneter.

Hal ini menunjukkan, perbankan sudah tidak lagi aman menjadi tempat untuk kejahatan pencucian uang (money laundering), kini pelaku mulai melirik industri pasar modal dengan modus membeli saham pada saat penawaran saham perdana. Namun lambat tapi pasti, praktik semacam ini juga sudah mulai terbongkar kedoknya seperti yang dialami tersangka mantan bendahara umum Demokrat M. Nazaruddin dalam kasus Wisma Atlet.

Sebelumnya KPK berhasil menyita aset milik M. Nazarudin hasil pencucian uang dalam bentuk saham di PT Garuda Indonesia Tbk senilai Rp 300 miliar. Kondisi ini tentunya memberikan dampak negatif terhadap performance saham Garuda terkait kasus tersebut.

Menurutpengamat pasar modal dari Universal Broker Satrio Utomo, uang bisa masuk dan keluar dengan mudah di pasar modal. Oleh karena itu, mekanisme know your customer (KYC) yang diterapkan broker terkadang tidak bisa dilacak uangnya dari mana, “Paling buat broker, harus lebih hati-hati lagi. Perusahaan sekuritas juga semakin hati-hati. Tidak bisa dikatakan OJK kurang pengawasannya, karena pengawasan yang ada hanya dari sekuritas,” katanya, kemarin.

Kasus penyitaan aset saham M. Nazarudin di Garuda Indonesia oleh KPK diyakini tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan Garuda Indonesia, “Tidak ada pengaruhnya. Kalau pemerintah mau melepas sahamnya juga tetap akan mendapat harga yang bagus,” ujarnya.

Penyitaan saham Garuda senilai Rp300 miliar, kata Satrio, nilainya masih terlalu kecil untuk bisa mengguncangkan kinerja Garuda. Oleh karena itu, bisa dipastikan pemegang saham tidak perlu pusing dengan kejadian ini dan investor diminta tetap hold untuk saham Garuda.

Kemudian adanya kejadian ini, tetap tidak bisa dikatakan bahwa pasar modal adalah tempat yang nyaman untuk pencucian uang. “Tidak segampang itu cuci uang di pasar modal. Kalau ada uang luar biasa banyak, broker-nya akan tanya itu uangnya dari mana. Kalau di pasar modal itu ada proses know your customer (KYC). Jika ada kejadian pencucian uang, berarti proses KYC nya tidak benar,” jelasnya.

Tidak Pengaruhi Pasar

Keyakinan yang sama juga disampaikan Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Isaka Yoga, penyitaan aset saham Garuda milik Nazarudin tidak berpengaruh terhadap kinerja emiten maupun prospek Garuda ke depan. Pasalnya, saham yang dilepas ke publik oleh emiten merupakan milik para pemegang saham emiten tersebut. “Pada waktu membeli, artinya mereka sudah membayar. Jadi, kalaupun ada kasus yang menyangkut pembeli saham, sudah di luar yurisdiksi emiten.”katanya.

Dia mengatakan, kalaupun misalnya emiten mengetahui bahwa pembelian saham merupakan uang curang, sangat sulit bagi pihak otoritas maupun regulator untuk menindaknya karena transaksi yang terjadi di pasar modal, bukan transaksi secara langsung (cash). Dana tersebut masuk melalui sistem perbankan. Jadi, yang lebih tepat adalah bagaimana meningkatkan pengawasan di perbankan.

Oleh karena itu, lanjut dia, dengan diintegrasikannya pengawasan industri keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan pengawasan bisa lebih kuat. Mengingat, sikap regulator dalam menyikapi permasalahan hukum secara tidak langsung dapat memberikan sentimen positif bagi perkembangan investasi di dalam negeri. Terlebih masyarakat kita masih dibayangi risiko yang tinggi untuk masuk ke pasar saham.

Sejauh ini, dia menilai, investor yang masuk ke pasar modal memiliki pengetahuan yang lebih untuk menanamkan uangnya melalui transaksi pembelian saham. Jadi, adanya sentimen negatif seperti mengalirnya uang hasil korupsi di pasar modal tidak memberikan pengaruh secara signifikan. “Investor di pasar modal lebih educated, di mana saat mereka masuk paling tidak mereka mengetahui kinerja emiten dan saham-saham mana yang akan diambil.” ujarnya.

Namun, jika ingin meningkatkan pertumbuhan pasar modal, kata dia, perlu ada instrumen yang dapat menjembatani nasabah tradisional yang ada di perbankan untuk masuk pasar saham. “Nasabah punya giro, deposito dan mendapatkan keuntungan secara fix dari perbankan, sedang di pasar modal tergantung dari kondisi pasar karena itu, perlu adanya instrumen yang mendekati karakteristik seperti itu, atau instrumen yang punya portofolio saham di loket-loket bank.” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Asosiasi Profesi Pasar Modal Indonesia (APPMI), Saidu Solihin, bahwa penyitaan saham nazarudin di pembelian saham Garuda tidak berpengaruh terhadap kinerja emiten. Pasalnya, kinerja emiten ditentukan oleh pengembangan usaha atau rencana bisnisnya ke depan. Hal inilah yang akan menjadi tolok ukur investor untuk membeli saham. “Saham yang dilepas, artinya transaksi terjadi di sekender market antara pihak investor sehingga tidak berpengaruh.” ujarnya. iqbal/lia/bani