Jakarta - Majunya kewirausahaaan sangat penting, khususnya bagi negara berkembang. Sebab, sektor ini dapat menjadi pendorong perekonomian bangsa. Sayangnya, jumlah wirausaha di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia. Berdasarkan survei, jumlah wirausaha di Indonesia hanya 1,56% dari jumlah penduduk. Bandingkan di Malaysia mencapai 4%, Thailand (4,1%), Singapura (7,2%), AS (12%), serta Jepang tercatat 10%. Padahal, menurut teori, suatu negara dapat maju kalau minimal memiliki entrepreuner sebesar 2% dari jumlah penduduknya.

NERACA

Tak pelak, aneka program pemerintah pun digulirkan untuk menumbuhkan jumlah wirausaha di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, kini tercatat ada 13 kementrian yang mengusung program gerakan kewirausahaan nasional (lihat tabel, red.)

Namun, langkah pemerintah tersebut bukannya tanpa cela. Di mata pendiri UKM Center UI Nining Indroyono Soesilo, desain program wirausaha yang dilakukan pemerintah tidak jelas arahnya. “Program-program dari banyak kementerian itu belum terintegrasi dengan baik. Ini karena orang-orang kementerian itu kan bukan orang wirausaha. Tidak pernah menjalani wirausaha. Mereka tidak paham, jadinya program kewirausahaan tercerai berai,” jelas Nining kepada Neraca, Selasa (5/3).

Menurut dia, tahapan yang paling sering terlupakan dalam program-program kewirausahaan yang dilakukan pemerintah adalah monitoring. “Monitoringnya tidak ada,” ujarnya. Selain itu, pendataannya juga kurang baik. Ini yang mengakibatkan monitoring kurang maksimal.

Seharusnya, lanjut Nining, pemerintah mensinergikan program-programnya dengan pihak lain, termasuk swasta. “Saya kira akan banyak yang bisa disinergikan,” ujarnya.

Mengenai program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN), Nining mengatakan bahwa program tersebut dan banyak program pemerintah lainnya masih terlalu domestik oriented. “Mereka kurang berorientasi internasional. Orang-orang yang berorientasi internasional justru dipangkas. Banyak program kewirausahaan yang seharusnya bisa berorientasi internasional. Misalnya kerjasama dengan ASEAN atau APEC. Orang yang mau penetrasi keluar itu harus disupport,” papar Nining.

Bahkan, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai, program pemerintah yang memberikan dana puluhan juta bagi mahasiswa lewat Gerakan Kewirausahaan Nasional terlalu seremonial. Pasalnya, tidak adanya program tersebut yang terhubung langsung dengan pelaku usaha riil yang sudah sukses. "Tahun ini Kementerian UKM bikin kegiatan wirausaha besar-besaran, tapi efektivitasnya bagaimana. Jangan sampai seremonial saja. Mahasiswa itu jangan diberi uang saja, nanti kembali dari Gelora Bung Karno Senayan tidak melanjutkan usahanya," kata dia di Jakarta, kemarin.

Maka dari itu, Sarman berharap agar peran pemerintah yang telah memberikan bantuan perlu juga memonitoring usaha tersebut sehingga bisa meningkatkan penghasilan.

Sarman mengaku, bulan lalu telah berdiskusi dengan Kadin Jerman. Dia menilai bahwa pemberdayaan pelajar untuk berwirausaha di negara pemimpin Uni Eropa itu lebih efektif. Di sana, siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) wajib magang di perusahaan terkemuka untuk dilatih menjadi pengusaha. "Ternyata di Jerman perusahaan besar wajib menampung siswa-siswi SMK itu 10 orang selama tiga bulan untuk dilatih menjadi wirausaha, saya kira itu gagasan baik," kata Sarman.

Sarman membandingkan situasi yang berbeda di Indonesia. Siswa-siswi SMK di Tanah Air rupanya banyak yang belum siap bekerja, apalagi menjadi wirausaha. "Dari informasi teman-teman pengusaha yang saya dengar, lulusan SMK kita seharusnya siap bekerja sesuai bidangnya. Ternyata lulusan SMK tetap saja ikut pelatihan kerja enam bulan dulu," bebernya.

Sarman pun mengusulkan Kadin seluruh daerah mengadopsi program Kadin Jawa Barat yang melatih 40 lulusan D3 atau sarjana selama dua bulan. "Itu lebih konkret dalam menumbuhkan wirausaha, misalnya cuma 20 orang jadi tidak masalah. Asalkan ada tanggungjawabnya dari perusahaan yang memberikan bantuan tersebut," tegasnya.

Dihubungi terpisah, Guru Besar Fakultas Ekonomi Unpad Ina Primiana mengungkapkan dana yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan wirausaha kurang efektif. Pasalnya, tidak ada ukuran yang jelas bahwa terjadi peningkatan jumlah wirausaha. "Dari 2008 jumlahnya mencapai 1,56% bahkan hingga sekarang tidak berubah angkanya. Maka dari itu perlu dipertanyakan efektifitasnya," lanjut dia.

Menurut Ina, ada dua tipe orang yang mengajukan proposal kepada Kementerian untuk diberikan dana bantuan untuk berwirausaha. Pertama, proposal yang tidak ditindaklanjuti dan proposal yang serius untuk ditindaklanjuti. "Sudah bukan rahasia umum lagi, kalau ada orang yang hanya mengincar dananya saja akan tetapi kelanjutan usahanya tidak terealisasi," kata Ina.

Untuk itu, Ina menyarankan agar setiap kementerian yang mempunyai program kewirausahaan untuk didata dengan baik. "Perlu ada database dari kementerian terkait dan perlu ada tindaklanjut dari program tersebut," imbuhnya.

Ina juga mengatakan, penjaringan dalam memilih wirausaha yang mendapatkan bantuan perlu selektif karena tidak semua yang mengajukan proposal mempunyai jiwa wirausaha yang menciptakan pekerjaan.

Sinergi 13 Kementerian

Meski begitu, Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Euis Saedah mengungkapkan, sampai saat ini sinergisitas 13 kementerian untuk menumbuhkan wirausahawan masih sangat baik dan berjalan lancar. “Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) telah menjadi strategi jangka panjang pemerintah guna mengintegrasikan pembelajaran kewirausahaan antara berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, dunia usaha, maupun tokoh masyarakat”, ujarnya, Selasa.

Lebih jauh Euis menerangkan bahwa pengembangan kewirausahaan melalui pendekatan by design dan pendekatan fast track. Rencana tersebut bertujuan untuk menciptakan lapangan usaha kreatif bagi generasi muda Indonesia dan mengelola sumber daya lokal menjadi produk yang akan menguasai pasar domestik dan internasional.

“Pendekatan by design dilakukan melalui serangkaian kegiatan rekrutmen, pelatihan, magang dan pemberian modal usaha sebelum menjadi wirausaha. Sedangkan pendekatan fast track dilakukan melalui kegiatan pemberian mesin dan peralatan kepada wirausaha baru”, kata Euis

Tujuan program kewirausahaan ini, kata Euis, dimaksudkan untuk mengisi ketidakseimbangan antara Jawa dan luar Jawa serta memperkuat kemampuan wirausaha agar menjadi wirausaha yang mandiri dan profesional. “Untuk mendukung program, pemerintah telah menyiapkan juga program Kredit Usaha rakyat (KUR) yang khusus disediakan bagi pengusaha kecil dan menengah yang disalurkan melalui bank pemerintah, termasuk Bank Pembangunan Daerah”, pungkas Euis. iqbal/bari/iwan

Beberapa Kementerian dan Program Kewirausahaan

Sumber: Dari Berbagai Sumber