Rugi Jual Elpiji, Pertamina Diminta Subsidi Silang - Pemerintah Tak Kompak Soal Rencana Kenaikan Harga

NERACA

Jakarta - PT Pertamina (Persero) mengaku mengalami kerugian sekitar Rp5 triliun setiap tahunnya dalam penjualan gas elpiji 12 kg. Namun disisi lain, perusahaan tersebut justru mengantongi deviden sekitar Rp19 triliun pada 2012. Hal inilah yang membuat Menteri Energi dan Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Jero Wacik untuk dibikin adanya subsidi silang sehingga kenaikan gas elpiji 12 kg per Maret tidak terjadi.

"Subsidi silang bisa saja terjadi sebagai alternatif dari kenaikan harga. Saya lihat kemarin dividen Pertamina mencapai Rp 19 triliun. Sementara kerugiannya Rp 5 triliun. Dari sini mari kita hitung subsidi silang yang mungkin," kata Jero di Jakarta, Selasa (5/3).

Jero Wacik bahkan menyatakan keengganannya untuk menyetujui usul kenaikan itu, walaupun sikapnya ini ia katakan masih sebagai sikap pribadi. "Kemarin kan dikatakan Pertamina menanggung kerugian sekian triliun dari gas Elpiji 12 kg. Kita hitung saja Pertamina untungnya berapa setahun. Lalu kita hitung juga berapa rugi setahun dari gas Elpiji. Kita bandingkan, apakah kerugian itu (berkurang) signifikan kalau harga dinaikkan," tutur Jero.

Ia mengatakan bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam memutuskan kenaikan harga gas Elpiji 12 kg seperti yang diusulkan oleh Pertamina (Persero). "Saya sebetulnya berpendapat kalau untuk kenaikan yang menyangkut rakyat harus hati-hati, harus kita hitung," kata Jero Wacik.

Berbeda dengan Jero, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menilai wajar usulan Pertamina untuk menaikkan harga gas elpiji lantaran merugi. Pasalnya, elpiji 12 kg tidak disubsidi oleh pemerintah sehingga harus dijual di harga keekonomian. "Pertamina harus mengusulkan seperti itu (tidak lagi jual rugi elpiji 12 kg). Baik disetujui maupun tidak disetujui, Pertamina sudah terbebas dari kesalahan," ungkap Dahlan.

Ia menilai, justru jika Pertamina tidak mengatakan rugi dengan menjual gas elpiji 12 kg maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyalahkan Pertamina. BPK akan menilai secara kinerja Pertamina memperoleh laba Rp 25 triliun. "Kalau dia (Pertamina) tidak mengusulkan rugi maka BPK akan menyalahkan seolah membiarkan kerugian. Kalau dari elpiji itu ruginya Rp 5 triliun total secara keseluruhan Pertamina memperoleh laba Rp 25 triliun," ujarnya.

Dahlan pun hanya menyerahkan urusan naik tidaknya elpiji ukuran 12 kg kepada pemerintah. "Kalo usulan ini ditolak pemerintah tidak apa-apa juga," singkatnya.

Tak hanya Dahlan yang setuju dengan kenaikan gas elpiji 12 kg, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan usulan Pertamina untuk menaikkan harga gas sudah tepat. Menurut Hatta, produk Elpiji 12 Kg masuk kategori non subsidi yang secara bisnis Pertamina harus untung. Kenyataanya produk tersebut masih mendapat subsidi yang ditalangi oleh Pertamina. "Usulan memang betul, saya sudah bilang, apa yang diusulkan Pertamina sudah benar. Ia harus making profit untuk yang non subsidi," ujar Hatta.

Hatta mengatakan persoalan Pertamina merugi gara-gara menjual rugi elpiji 12 Kg sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga pertimbangan untuk menaikan semakin kuat. "Ia sudah jadi temuan BPK sekarang, (kata Pertamina) saya sudah jadi temuan pak, kenapa kok merugi. Sehingga dianjurkan untuk menaikkan," jelasnya.

Pengusaha Rugi

Kalau memang benar terjadi kenaikan gas elpiji 12 kg per Maret 2013. Maka imbas hasil kenaikan elpiji tersebut akan timbul keluhan dari para pengusaha. Asosiasi Pengusaha Bakery Indonesia (APEBI) dan Asosiasi Warung Tegal (Warteg) adalah dua kumpulan pengusaha yang mengeluh dari kenaikan tersebut.

Ketua Apebi, Chris Hardijaya menyatakan keluhannya terhadap sikap Pemerintah yang membiarkan menaikkan harga elpiji 12 kilogram (kg). Hal itu lantaran memberatkan produsen sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). "Rencana kenaikan elpiji 12 kg akan berdampak besar sekali bagi para pelaku usaha kecil dan menengah roti. Apalagi, awal tahun para pengusaha sudah dibebani oleh kenaikan tarif tenaga listrik (TTL)," kata Chris.

UMKM roti, menurut Chris, sangat tergantung dengan gas karena untuk ovennya masih menggunakan elpiji 12 kg dan sangat boros. "Setiap hari industri roti kelas UMKM menghabiskan 3 tabung gas elpiji 12 kg. Kenaikan elpiji 12 kg sebesar Rp 25.400 dari sebelumnya Rp 70.200 menjadi Rp 95.600 sangat memberatkan industri bakery dan kami masih menghitung dan melakukan penyesuaian akibat kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)," paparnya.

Related posts