NERACA

Jakarta - Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menyalakan pembangkit listrik dinilai cukup besar. Bahkan, Kementerian Keuangan menilai dengan peningkatan elektrifikasi yang ditargetkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) bisa membuat kuota BBM menjadi jebol. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Direktur Utama PLN, Nur Pamudji ketika ditemui di Hotel Shangri-la, Jakarta, Kamis (28/2).

"Setiap tahunnya, PLN mencoba untuk mengurangi penggunaan BBM untuk pembangkit listrik. Seperti pada 2011, penggunaan BBM hampir mencapai 23% dari kuota, namun pada 2012 turun menjadi 15%. Dengan tren yang selalu turun, kami menargetkan pada 2013 bisa mencapai single digit. Paling tidak di bawah 15%," tegas Nur.

Menurut dia, upaya pengurangan BBM untuk pembangkit listrik seiring dengan banyaknya pembangunan pembangkit listrik yang tidak mengandalkan BBM untuk mengaktifkannya. "Kami menginginkan ada pergerakan menurun dari penggunaan BBM. Sebab banyak pembangkit listrik seperti batubara dan pembangkit listrik tenaga uap atau gas yang akan mulai beroperasi pada 2013. Sehingga bisa mengurangi konsumsi BBM," lanjutnya.

Nur menjelaskan setidaknya ada 6 pembangkit listrik yang telah di proses sehingga pada 2013 sudah bisa dilaksanakan. Diantara pembangkitnya antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Naganraya, PLTU Bangkalan Susu yang akan selesai di akhir tahun, PLTU Tarahan di Lampung, PLTU Asam-asam di Kalimantan Selatan, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Samarinda dan Lombok dan beberapa pembangkit listrik di Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro meminta kepada PLN dan Direktorat Jenderal Listrik Kementerian ESDM untuk melihat asumsi pertumbuhan konsumsi listrik. Hal itu agar subsidi listrik tidak membengkak. "Kalau ujungnya cuma kebijakan fiskal yang diandalkan, kita cuma nambah-nambah subsidi listrik, jadi menurut saya growth ditambah harusnya sudah dihitung," ujarnya.

Bambang menjelaskan, PLN atau Ditjen listrik harus bisa memperkirakan. Misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,5 persen, pertumbuhan listriknya juga harus diperkirakan dari awal. "Nah, dari situ dilihat dengan apa dia bisa memenuhi itu, jadi tidak apa-apa pertumbuhan konsumsi listrik sembilan persen, selama pertumbuhan tadi di-generate dengan bahan bakar yang non-BBM," ujar Bambang.

Menurut Bambang, pertumbuhan konsumsi listrik harus terukur, karena kalau PLN pertumbuhannya tidak terukur, sehingga malah merugi. "Berarti kan, apakah pelanggan barunya dibatasi, atau tidak semudah itu menambah elektrifikasi dengan BBM. Elektrifikasi harus ditambah, tapi jangan pakai BBM, harus ada keseimbangan antara energi mix dengan pertumbuhan permintaan, tapi kita harus kendalikan energi mix kita sampainya berapa," ujar Bambang.

Sampai saat ini, pemerintah masih memberikan subsidi listrik sebesar Rp 37,08 triliun untuk golongan rumah tangga Rp 450 VA dan 900 VA. sementara industri golongan 1.3 di atas 200 kVa disubsidi Rp 13,18 triliun dengan jumlah 10.486 pelanggan. Golongan industri 1.4 atau 30.000 kVa ke atas mendapatkan subsidi Rp 4,74 triliun dengan jumlah 74 pelanggan, kemudian industri golongan 1.2 di atas 14 kVA sampai dengan 200 kVA disubsidi hingga Rp 1,48 triliun dengan jumlah pelanggan sebanyak 31.347 pelanggan.

1% pada 2020

Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menjelaskan untuk menghemat stok bahan bakar minyak (BBM), pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengurangi konsumsi BBM. Pada 2013 Kementerian ESDM menargetkan pengurangan konsumsi BBM sampai 9,7%.

Jarman, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, mengatakan pada 2020, pihaknya akan mengurangi konsumsi BBM untuk pembangkit listrik hanya tinggal 1% saja. "Nanti sampai 2020 hanya 1% pemakaian BBM untuk pembangkit tenaga listrik," ujar Jarman.

Untuk mengurangi konsumsi BBM, dalam pelaksanaannya pemerintah akan memantau melalui pelayanan listrik di semua pembangkit listrik. Sehingga target penurunan listrik dari 13,9% pada 2012 bisa menjadi 9,7% pada tahun ini. Lalu, pihaknya juga telah berkomitmen untuk menurunkan pemadaman listrik dan memonitor pelayanan listrik baru sehingga menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. "Penggunaan BBM juga sudah lebih baik, tapi kalau diperhatikan," ungkap Jarman.