Direksi Jasa Marga Lakukan Pembohongan Publik?

NERACA

Jakarta – Penjelasan direktur operasional PT Jasa Marga Tbk, Hasanudin, soal penyebab longsornya bukti di tepi jalan tol Cipularang Km 100+300 beberapa waktu lalu dinilai tidak sesuai dengan kondisi teknis yang sebenarnya, sementara pengguna jalan tol sudah jelas dirugikan akibat terjadinya longsor tersebut.

Menurut Hasanudin, pada Km 100 adalah daerah cutting dengan ketinggian tebing antara 25-30 meter. Selama ini tebing itu tidak menunjukkan tanda akan mengalami longsor hingga peristiwa tadi malam.

Dari pemeriksaan petugas Jasa Marga, ternyata memang terdapat perubahan fungsi lahan. "Lahan yang tadinya hutan bambu dijadikan kebun singkong," ujarnya kepada pers saat itu.

Namun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga kini belum mengetahui penyebab pasti longsor ruas jalan tol Cipularang. Mereka saat ini masih menunggu hasil penelitian yang dilakukan PT Jasa Marga dan Pusat Litbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan).

Direktur Jenderal Bina Marga PU Djoko Murjanto kepada media elektronik mengatakan, pihaknya juga belum bisa melakukan tindakan apapun selama analisis di lapangan belum usai.

Dari penjelasan direktur operasional JM itu terkesan peristiwa longsor tersebut terjadi akibat penyalagunaan tataguna atau alih fungsi lahan oleh warga setempat. Padahal yg sebenar nya, menurut sumber lain, adalah akibat kelalaian pihak JM melakukan inspeksi rutin seperti tercantum dalam “Buku Manual Pemeliharaan” terutama di daerah kritis perbukitan sekitar tol Cipularang.

Menurut dia, pihak JM juga dituding lalai memantau tekanan air di daerah perbukitan melalui alat visiometer, yang seharusnya dapat terdeteksi lebih dini akan bahaya longsor jika tekanan air akibat hujan yang terus menerus, dapat berakibat fatal menggerus tanah perbukitan yang rawan longsor tersebut. “ Jadi tidak benar jika longsor akibat ada penyimpangan tataguna atau alih fungsi lahan di daerah milik jalan (DMJ), bahkan jika terjadi alih fungsi harus seizin Jasa Marga,” ujar sumber dari kalangan akademisi kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Bahkan Hasanudin, mengatakan struktur tanah pada ruas jalan tersebut merupakan clay shale yang keras jika belum terekspos udara, tapi lunak seperti bubur jika sebaliknya. "Akibatnya kalau terkena air rawan longsor," katanya kepada pers (14/2).

Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, JM telah membuat dinding penahan untuk menahan longsor. Selain itu, Hasanudin mengatakan, Jasa Marga juga akan membuat bor pile atau pondasi dengan kedalaman lebih dari 2 meter. Fungsi bor pile ini adalah untuk menahan geseran jika terjadi longsor.

Hasanudin mengakui, bahwa secara umum kondisi tanah pada ruas Tol Cipularang masih aman. "Kecuali terjadi perubahan tata guna lahan di puncak bukit pada kilometer itu," katanya.

Merugikan Konsumen

Pengurus Harian YLKI,Tulus Abadi mengungkapkan kalau Jasa Marga melakukan pembohongan publik dan berpotensi merugikan konsumen, ini sangat keterlaluan sekali.Pasalnya konsumen jalan tol sampai saat ini belum menikmati sesuai apa yang mereka bayarkan.

"Konsumen membayar lebih,untuk masuk jalan tol,dengan tujuan mendapat kenyamanan,cepat sampai tujuan," ujarnya, Sabtu.

Akan tetapi,ujar Tulus keadaan jalan tol yang ada saat ini,masih jauh dengan harapan konsumen.Jalan tol masih banyak yang berlubang,terkena banjir dan yang lebih ironis lagi jalan tol dalam kota sudah seperti jalan biasa,macet.

Oleh karena itu,Tulus berharap adanya perbaikan di sektor jalan tol tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya, Direksi BUMN public services seperti JM lebih proaktif kepada konsumen dan transparan supaya faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan tol bisa terjamin.

Menanggapi transparansi BUMN, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng mengatakan bahwa praktik korupsi di BUMN sudah sangat membahayakan sehingga melupakan azas transparansi dan akuntabilitas. .

“Praktik korupsi yang berlangsung luas pada seluruh tingkatan penyelenggara kekuasaan, yang menjadikan proyek-proyek infrastuktur publik sebagai lahan korupsi, menyebabkan kualitas jalan tol, jembatan, dan lain-lain, sangat buruk dan membahayakan keselamatan manusia,” ujarnya, akhir pekan lalu.

“Saya kurang paham soal spesifik tol, yang jelas masyarakat saat ini sangat kuatir dengan seluruh sarana dan prasarana umun, infrastuktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara yang dibangun dalam era reformasi,” jelas Daeng.

Daeng menduga patut dilakukan audit forensik yang menyeluruh terhadap BUMN public services, termasuk mekanisme perawatan rutin, apakah sudah sesuai buktu petunjuk manual pemeliharaan atau belum melaksanakan sesuai buku panduan tersebut, karena semua ini terkait dengan biaya yang ditanggung konsumen untuk mambayar karcis tol. iqbal/iwan/fba

BERITA TERKAIT

Pemda Kabupaten Sukabumi Diminta Lakukan Operasi Pasar

Pemda Kabupaten Sukabumi Diminta Lakukan Operasi Pasar NERACA Sukabumi – Elemen masyarakat meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi, untuk melakukan…

Potensi Global US$88 Miliar, Ekspor Komponen Pesawat akan Dipacu - Kebijakan Publik

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan daya saing industri nasional agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas sehingga kompetitif…

2 Inovasi Program Pemkab Klungkung Masuk TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Menpan-RB

2 Inovasi Program Pemkab Klungkung Masuk TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Menpan-RB NERACA Jakarta - Dua inovasi program Pemerintah Kabupaten…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Akademisi: 'Permainan' Pedagang Atas Lonjakan Harga Telur

NERACA Jakarta - Penyebab melonjaknya harga bahan pangan, seperti telur ayam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dapat terjadi…

KURS RUPIAH MELESAT HINGGA Rp 14.442 PER US$ - BI Tahan Suku Bunga Acuan 5,25%

Jakarta-Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan (7 Days Reverse Repo Rate-7DRRR) tetap 5,25%. Sementara itu, nilai…

Perundingan Dagang Indonesia-UE Bahas Isu Khusus

NERACA Jakarta – Perundingan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif atau "comprehensive economic partnership agreement" (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa…