Taspen Menyusun Roadmap Jelang BPJS

Senin, 11/02/2013

NERACA

Jakarta - PT Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau Taspen menyatakan pihaknya mulai menyusun roadmap transformasi ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 2013. Penyelesaian roadmap ini paling lambat pada 2014 mendatang sebagaimana tercantum dalam UU BPJS. Sekretaris Perusahaan Taspen, Sudiyatmoko Sentot S, mengatakan pihaknya akan berdiskusi dengan dua kementerian selaku pemegang saham perseroan.

"Roadmap baru kita mulai tahun ini. Kita juga harus diskusi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian BUMN sebagai pemangku kepentingan," kata Sudiyatmoko di Jakarta, Jumat (8/2), pekan lalu. Menurut dia, diskusi dengan kedua kementerian tersebut diperlukan untuk mengetahui kemauan dari pihak pemerintah.

Dengan demikian, dirinya berharap dapat menyelesaikan roadmap untuk memenuhi batas waktu pada 2014 untuk diserahkan pada 2029 mendatang. “Tahun 2014 kan Askes dan Jamsostek melebur ke BPJS. Taspen tahun 2029. Mudah-mudahan, tidak ada halangan dalam penyelesaian roadmap ini,” kata dia, berharap.

Sudiyatmoko juga mengatakan, Taspen ingin dan berharap terus dapat melaksanakan program pembayaran Tabungan Hari Tua (THT) dan pensiun. Artinya, kedua program tersebut tidak dilalihkan pengelolaannya. Namun dia kembali mempertegas bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait penyelesaian roadmap transformasi ke BPJS.

Untuk diketahui, pada ayat (2) UU BPJS ditentukan, PT Taspen (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

Dalam penjelasannya dikemukakan, PT Taspen (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan.

Sudiyatmoko juga menuturkan, pihaknya mengelola dana milik pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) sebesar Rp60 triliun. Dana ini digunakan untuk mengelola sekitar 2,3 juta pensiunan. Khusus dana pensiun TNI, Taspen menegaskan bahwa saat ini fungsi itu telah dilimpahkan kepada Asabri.

Akan tetapi, Taspen masih diberi wewenang untuk mengurusi dana pensiun perwira TNI angkatan 89. "Tidak begitu banyak, presentasinya sangat kecil," tambahnya. Dia pun berpendapat, sampai saat ini pemerintah rutin mengirimkan uang pensiunan untuk PNS setiap bulannya.

Tunggu due diligence

Terkait kepemilikan saham Taspen di Bank Sinar Harapan Bali (SHB), Sudiyatmoko mengaku harus menunggu uji tuntas (due diligence) yang rencananya dilaksanakan tahun ini. “Kalau perusahaannya (Bank SHB) sangat prospektif, tentu, kami ingin sahamnya besar. Tapi itu semua tergantung due diligence,” ucapnya.

Informasi saja, Taspen bersama PT Pos Indonesia (Persero) atau Posindo melakukan kerja sama strategis dengan menggandeng PT Bank Mandiri Tbk dalam membeli saham Bank SHB. Menurut Direktur Utama Bank Mandiri, Zulkifli Zaini, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, kepemilikan dari lembaga nonkeuangan maksimal 30% di dalam sebuah bank umum.

Oleh karena itu, apabila Mandiri ingin menjadi pemegang saham pengendali maka harus memiliki 51% dari porsi saham keseluruhan. Sehingga sisa saham SHB dapat dimiliki oleh Posindo dan Taspen. Selama ini perseroan tersebut memiliki 81,46% saham di bank yang berkantor di Bali itu. [ardi]