Pemerintah Dinilai Tak Becus Kelola Tataniaga Daging

Kamis, 07/02/2013

NERACA

Jakarta - Masalah daging sapi terus mendera Indonesia, mulai dari mahalnya harga hingga kongkalikong impor. Mahalnya harga daging sapi saat ini ditengarai akibat kesalahan kebijakan pemerintah. Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya Sarman Simanjorang mengungkapkan kejadian saat ini memang merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang tak becus urus tataniaga daging, sehingga salah dari perhitungan suplai dan permintaan.

Lebih jauh lagi Sarman memaparkan ketika pemerintah menurunkan kuota impor di 2011 itu masih 100 ribu ton, 2012 menjadi 34 ribu ton, itulah yang menjadi prahara terjadinya gejolak. Ini sangat kaget sekali kenapa pemerintah berani menurunkan kuota impor secara drastis begitu.

Menurut Sarman, angka impor daging sapi tahun ini yang ditargetkan pemerintah sebesar 80 ribu ton dinilai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang cukup besar. "Jangan salah, 80 ribu ton itu dibagi dua. Sebanyak 60% dalam bentuk sapi hidup, sisanya 32 ribu ton daging sapi beku. Jadi 32 ribu ton itu dibagi 2 semester, semester satu 60% atau 19.200 ton. Semester dua sekitar 12.100 ton. Harusnya semester dua lebih banyak karena ada hari-hari besar agama. Ditambah 80% kuota impor diserap di Jakarta karena konsumsinya sangat tinggi," ungkap Sarman di Jakarta, Rabu (6/2).

Apalagi, kata dia, pemerintah sudah menyatakan konsumsi daging per kapita masyarakat Indonesia tahun ini naik menjadi 2,2 kg per kapita per tahun, dibanding tahun lalu yang hanya 1,9 kg per kapita per tahun. "Bedanya 3 ons dikali 430 juta jiwa. Ini kebutuhan semakin tinggi," kata Sarman.

Namun, kata dia, pemerintah mengaku berdasarkan hasil sensus terdapat 14,8 juta ekor sapi dan 4,7 juta ekor sapi di Jawa Timur yang siap potong. "Itu hasil sensusnya. Jatim itu lumbung sapi nasional. Pertanyaannya, apakah sapi-sapi itu layak dijadikan stok? Itu punya masyarakat bukan pemerintah. Masyarakat menjadikan sapi sebagai tabungan bukan industri. Sapi itu tidak akan dijual, sedangkan dunia usaha tidak bisa menunggu itu. Jadi ngga bisa dijadikan stok," kata dia.

Kuota Impor

Sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) angkat bicara soal prosedur mengurus kuota impor daging sapi selama ini diatur Kementerian Pertanian (Kementan). Pengusaha merasa lembaga negara itu terlalu fokus membela peternak, sehingga konsumen dan industri terpinggirkan karena harga daging selalu melangit.

Wakil Sekretaris Jenderal Apindo Franky Sibarani menilai Kementan sebagai kementerian teknis diminta hanya fokus meningkatkan produksi sapi potong dalam negeri. Ikut mengurus izin impor membuat mereka tidak fokus menjalankan tugas. "Kementan pasti berpihak pada peternak, tapi kepentingan konsumen dan industri sekarang terabaikan, harga daging di masyarakat sekarang tidak terjangkau," ujarnya.

Bagi Apindo, lebih ideal bila urusan menentukan kuota impor daging sapi diserahkan pada Kemenperin dan Kemendag. Mekanismenya memakai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian. Pengusaha di sektor industri makanan minuman ini, tidak percaya masalah kuota impor bisa tuntas jika Kementan masih melakukan kerja ganda. Lembaga pimpinan Menteri Pertanian Suswono dinilai tidak mampu memberi data konkret berapa jumlah sapi nasional.

Tahun lalu, produksi daging sapi lokal mencapai 399.320 ton. Sementara tahun ini Suswono di pelbagai kesempatan menyatakan 85 % kebutuhan daging Indonesia bisa dicukupi dari dalam negeri. "Sekarang yang dipegang (Kementan) kan data sensus sapi, kita tidak memiliki data hasil survei, berapa kebutuhan daging industri, berapa rumah tangga," cetusnya.

Data yang dianggap tidak valid itu, membuat pengusaha merasa pemerintah memberi janji surga. Pasalnya, pelaku usaha yakin pasokan daging harus ditambah 10 % dari total kebutuhan nasional 2013 sebesar 550.000 ton.

"Kebutuhan diperkirakan tambah 10 persen, tapi sekarang sapi lokal kosong di rumah potong hewan. Semester dua tahun ini harus kita buktikan, tapi kalau tidak ada lagi ya kuota impor daging sepertinya harus ditambah lagi," kata Franky. Pihaknya menagih janji Kementan yang bisa mengamankan pasokan dalam negeri.