Jakarta – Perkara dugaan korupsi penyaluran kredit Bank Bukopin sebesar Rp 69,8 miliar untuk pengadaan alat pengering gabah di sejumlah daerah ternyata masih berjalan di tempat meski telah diselidiki sejak tahun 2008. Sampai saat ini, para tersangka kasus ini belum juga dibawa ke penuntutan.

NERACA
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi, penyidik Kejagung sudah menetapkan 11 tersangka dalam perkara ini. Sepuluh diantaranya berasal dari Bank Bukopin. Para tersangka itu adalah Harry Harmono Busri (karyawan Bukopin), Zulfikar Kesuma Prakasa (Account Officer Bukopin), Elly Woeryandani (Manager Divisi Kredit Agribisnis Bukopin), Suherli (Manajer Pengembangan Bukopin dan bekas Anggota Komite Kredit).

Tersangka lainnya, Eddy Linson Harlianto (pimpinan Bukopin Cabang Medan, bekas Group Head Agribisnis dan anggota Komite Kredit), Eddy Cahyono H (General Manager Area III Bukopin, bekas Head Group UKK II dan anggota Komite Kredit), Dhani Tresno (Manajemen Bukopin Cabang Jember dan bekas anggota Kredit Komite Bukopin), Aris Wahyudi, Anto Kusmin Satoto dan Sulistiyohadi (karyawan Bukopin).
“Sedangkan Tersangka dari pihak penerima kredit adalah Gunawan Ng selaku Kuasa Direktur PT Agung Pratama Lestari,” kata Setia kepada Neraca di Jakarta, akhir pekan lalu.

Setia mengutarakan, sampai kini, belum ada pihak lain yang ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. Dia juga membantah bahwa Kejagung tebang pilih dalam menangani kasus ini. “Tentu berdasarkan pengembangan penyidikan, akan terlihat apakah ada bukti kuat untuk menetapkan tersangka baru. Siapa saja yang berdasarkan pengembangan penyidikan memang terlibat, tentu akan kami telusuri,” terangnya.

Dia menjelaskan sejumlah saksi dan para tersangka masih dalam tahap pengembangan penyidikan. Contohnya, pada 20 Desember 2012 lalu, penyidik mengagendakan pemeriksaan sembilan saksi dari pihak Bukopin. Namun yang hadir hanya satu saksi. “Sedangkan delapan saksi lainnya tidak hadir dengan alasan ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sebagaimana dijelaskan dalam surat dari Bank Bukopin Nomor :14357/DHKP/XI/12, tanggal 19 Desember 2012. Dalam surat itu, Kejagung diminta menjadwalkan kembali pemeriksaan para saksi tersebut,” ungkapnya.

Setia juga memaparkan bahwa pada 15 Januari 2013 lalu, penyidik mengagendakan pemeriksaan tiga saksi, yaitu Irwan Djajaatmadja, Irwan Suryanto dan Budiarto. Irwan Suryanto dan Budiarto hadir, sedangkan Irwan Djajaatmadja tidak datang. Pemeriksaan tersebut intinya mengenai tugas dan pelaksanaan saksi-saksi itu selaku kantor jasa penilai publik saat menghitung harga mesin pengering gabah. “Mereka dari Kantor Jasa Penilai Publik Sugeng, Irwan, Gunawan dan Rekan,” ujarnya.

Dia juga mengatakan pada 23 Januari 2013 lalu, penyidik mengagendakan pemeriksaan satu saksi, yaitu Kepala Divisi Regional Bulog Surabaya Muharto. Saksi ini memenuhi panggilan penyidik. Inti pemeriksaan ini mengenai tugas dan kewenangan saksi saat pengadaan alat pengering gabah (drying center). Selain itu, untuk mengetahui pasokan beras yang masuk dari petani. “Jadi, proses penyidikan ini berjalan terus,” katanya.

Sementara itu, saat dihubungi terpisah, Direktur Penyidikan Kejagung Adi Toegarisman menyatakan, penyidik sudah turun ke-35 kabupaten di lima provinsi untuk melakukan penyitaan sejumlah dokumen dan barang-barang terkait kasus ini. Lima provinsi itu yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. “Penyidikan kasus Bukopin berjalan lambat karena kejaksaan menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai kepemilikan saham pemerintah di bawah 50% di Bukopin, yang dianggap tidak mengandung kerugian negara,” jelasnya.

Namun dalam perkembangannya, Adi menyebut, muncul yurispridensi dari kasus pembobolan dana PT Elnusa sekitar Rp 111 miliar yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam kasus Elnusa, meski saham pemerintah di bawah 50%, namun dapat disidangkan. “Sekarang, sudah ada semacam yurisprudensi, ada perbandingannya di Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam kasus Elnusa itu, saham pemerintah kecil, tetapi sudah dianggap sebagai kerugian keuangan negara,” ujarnya.

Adi menjelaskan bahwa penyidik Kejaksaan Agung pernah memeriksa mantan Direktur Utama Bank Bukopin Sofyan Baasyir sebagai saksi. Dia juga membenarkan telah memanggil beberapa pihak terkait kasus korupsi Bank Bukopin. Diantaranya, mantan Kepala Divisi (Kadiv) Pengadaan Perum Bulog, Abdul Waris Pati Wiri. “Sofyan pernah diperiksa sebagai saksi. Namun, pada pemanggilan yang kedua, dia tidak datang. Sedangkan keterkaitan dengan keterlibatan Bulog masih perlu penyidikan yang lebih mendalam lagi,” katanya.

Kasus ini bermula dari pengucuran kredit Bank Bukopin ke PT Agung Pratama Lestari (APL) sebesar Rp 69,8 miliar selama tiga tahap pada tahun 2004. Dalam pengajuan kredit, PT APL berencana menggunakan pinjaman itu untuk pembangunan 45 unit alat pengering gabah pada Bulog Divisi Regional Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.

Berdasarkan perencanaan proyek, PT APL akan membeli mesin pengering gabah merk "Global Gea" buatan Taiwan. Namun, mesin yang dibeli bermerek "Sincui". Kemudian, mesin bermerk "Sincui" itu ditempeli merk "Global Gea". Persoalan lain muncul karena kredit ini macet. Total kredit macet beserta bunganya itu menjadi Rp 76,24 miliar. Kejagung menyangka ada upaya terstruktur dan terencana untuk membobol duit Bank Bukopin itu.

Bulog Terlibat?
Sementara itu, Pengamat Hukum Ahmad Suryono mengatakan, dalam kasus pengucuran kredit Bank Bukopin ke PT Agung Pratama Lestari sepatutnya mencurigai juga bahwa Bulog ikut andil.
“Kalau sudut pandangnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka parameternya adalah kerugian negara. Harusnya logika dibalik, yang diaudit oleh BPK seharusnya Bulog,” ujarnya, kemarin.

Namun begitu, Ahmad merasa memang arahnya sudah ke Bulog. “Saya dengar dua orang dari Bulog sudah diperiksa, walau belum tersangka. Informasi itu saya dapatkan dari teman-teman internal Bulog,” ujar Ahmad.

Dia juga menjelaskan bahwa kasus kredit antara Bukopin dan Bulog seperti ini sudah sering terjadi. Hal ini mudah dipahami karena saham pengendali Bukopin dipegang oleh Koperasi Karyawan Bulog. Negara hanya memiliki 19% saham Bukopin.

“Putusan direksi untuk memberikan kredit kepada debitur Bulog bisa jadi ada semacam intervensi, karena pemegang sahamnya orang Bulog sendiri. Jadi kredit serampangan memang sudah lama terjadi antara Bukopin dan Bulog,” ujarnya.

Itulah yang sering luput dari perhatian, imbuh Ahmad, karena sudut pandangnya, kerugian di Bukopin adalah kerugian perusahaan, bukan kerugian negara yang hanya memiliki 19% saham.
“Atas dasar itu, kalau orang Bulog tidak dijadikan tersangka, saya menduga ada sesuatu antara Kejaksaan dengan Bulog, sehingga alur tersangka hanya jatuh ke Bukopin dan PT APL,” kata Ahmad.

Secara logika hukum, lanjut Ahmad, tidak mungkin bank mau memberikan kredit kalau tidak ada kolateral. Si debitur sanggup bayar atau tidak. Permasalahannya, ini manipulasi bukan di Bukopin, tapi di Bulog, karena membeli mesin tidak sesuai spesifikasi. tim