NERACA

Jakarta – Ibukota Jakarta jadi lautan. Kalimat itu benar adanya. Tidak kurang dari 20% wilayah di Ibukota tergenangi air pada Kamis (17/1), mulai dari ujung Jakarta Utara hingga ujung Jakarta Selatan, baik dari ujung Jakarta Barat Hingga ujung Jakarta Timur.

Pusat kota Jakarta seperti kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), bahkan Istana Negara, termasuk kawasan yang digenangi banjir hingga berpuluh centimeter di atas tanah. Tak pelak, fasilitas publik seperti kereta rel listrik (KRL), busway, sekolah, bahkan kantor pemerintahan lumpuh. Total kerugian di luar korban tewas dan luka-luka ditaksir mencapai triliunan rupiah.

Buruknya infrastruktur di Jakarta, mulai dari penyempitan saluran air, pendangkalan sungai, hingga tata kelola bangunan turut andil dalam memperparah banjir di Jakarta. Berdasarkan data yang dihimpun Neraca, ada beberapa kali di sekitar Jakarta yang mengalami penyempitan. Seperti terjadi di Kali Cipinang, Keluarahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara yang mengalami penyempitan hingga 1,5 meter. Hal itu disebabkan karena dipenuhi oleh sampah, pepohonan, rerumputan liar, gubuk-gubuk dan kandang ayam milik warga sekitar.

Sementara itu, di Kali Krukut juga mengalami hal yang sama yaitu penyempitan. Berdasarkan keterangan warga setempat, Kali Krukut mengalami penyempitan dari yang awalnya lebarnya mencapai 8 meter, pada saat ini tersisa tinggal 2 meter. Hal ini juga diperparah dengan banyaknya sampah yang tersumbat.

Yang tak kalah parah, berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, hampir semua kali yang berada di Jakarta mengalami penyempitan hingga saat ini tersisa 5 meter. Padahal idealnya untuk kali di Jakarta harus mencapai 20 meter.

Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo menjelaskan bahwa penyempitan sungai dan kali menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di Jakarta. Pasalnya hampir disetiap pinggiran sungai yang ada di Jakarta justru dijadikan tempat tinggal atau lahan budidaya.

Belum lagi dengan banyaknya bantaran sungai yang dijadikan kawasan perdagangan ataupun pusat perbelanjaan. Padahal, peraturannya daerah bantaran sungai 25 meter kiri kanan dari tanggul sungai merupakan daerah lindung untuk di kawasan perkotaan. Tapi kenyataannya dilanggar oleh Pemprov DKI Jakarta.

Di pihak lain, pemerintah telah mematok anggaran penanganan banjir di Jakarta periode 2012-2016 sebesar Rp 11,89 triliun. Jumlah anggaran yang sangat besar. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 5,18 triliun sudah digunakan untuk peningkatan kapasitas infrastruktur Kanal Banjir Barat (KBB) dan Kanal Banjir Timur (KBT).

Khusus untuk pembangunan KBT yang anggarannya sebesar Rp4,9 triliun, di mana sebesar 52% atau Rp2,6 triliun berasal dari APBD DKI dan sisanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp2,3 triliun, belum juga bisa menekan titik banjir secara sangat signifikan.

Terhadap penanganan banjir di Jakarta ini, tak kurang dari seorang Presiden ketiga RI, BJ Habibie, menyarankan banjir di Jakarta tidak hanya diatasi di hilir, tetapi juga di hulu tempat air berasal. Lebih jelasnya, lanjut Habibie, permasalahan hulu banjir bukan hanya urusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi juga berkaitan dengan Provinsi Jawa Barat, di mana Bogor menjadi hulu dari sumber air yang melimpah ruah ke sungai-sungai di Jakarta.

Yang lebih memprihatinkan lagi, kerusakan infrastruktur kini semakin lebih parah. Padahal setiap tahun untuk penanganan proyek banjir, DPRD selalu menyiapkan APBD yang nilainya cukup signifikan hingga miliaran rupiah. Misalnya untuk program pembersihan dan pengerukkan kali-kali di Jakarta tahun lalu disediakan sekitar Rp 92 miliar yang dikelola Dinas PU DKI.

Namun kenyataan di lapangan, kondisi sejumlah sungai terlihat banyak sampah menumpuk sehingga menyumbat aliran air di atasnya. Alternatif jalan keluar sekarang, anggaran tersebut sekarang dihapuskan diganti dengan program pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar sungai, untuk menjadi petugas pembersihan kali dengan diberikan honor sebesar Rp 2 juta per orang, yang siap diberlakukan pada tahun anggaran baru (2013). bari/iwan/munib