Banyak Kebocoran dalam Penyaluran Raskin

Jakarta - Penyaluran beras miskin (raskin) ditengarai mengandung banyak kebocoran dalam hal kuantitas dan kualitas. Aparat disinyalir banyak melakukan kecurangan dan di sisi lain, pengawasan distribusi masih sangat kurang ketat.

Menurut Guru Besar Ilmu Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin, hampir setiap tahun, sejak 1998 hingga sekarang, pemerintah selalu mengalokasikan triliunan untuk mensubsidi masyarakat yang dikategorikan miskin. Akan tetapi penerima jatah raskin terus menurun sedangkan anggarannya selalu meningkat.

Berdasarkan data yang dihimpun, pada 2009 pemerintah mengalokasikan Rp12,9 triliun untuk 18,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS), pada 2010 dialokasikan Rp11,4 triliun untuk 17,5 juta RTS, pada 2011 dialokasikan Rp15 triliun untuk 17,5 juta RTS, pada 2012 dialokasikan Rp18,93 triliun untuk 15,53 juta RTS dan pada 2013 dialokasikan Rp17,1 triliun dengan target sasaran sebanyak 17,48 juta RTS.

"Terlihat aneh, ketika anggaran selalu meningkat tetapi penerima raskin trennya menurun setiap tahunnya," ungkap Bustanul kepada Neraca, Selasa (15/1).

Bustanul menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu ada usulan agar program raskin dihentikan akan tetapi DPR menolak. "DPR mempunyai kepentingan tersendiri dalam penyaluran raskin. Makanya, ketika ada usulan untuk dihentikan, DPR menolak karena ada kaitannya dengan konstituennya," jelasnya.

Bocor

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Ian Siagian mengungkapkan bahwa banyak sekali kebocoran yang terjadi dalam penyaluran raskin. Jumlah beras yang disalurkan tidak sesuai dengan seharusnya. “Misalnya di Pekanbaru. Catatan saya, mereka hanya mendapat 7 kg per KK, atau ada juga yang 10 kg. Tapi tidak ada satupun yang mendapat 15 kg sesuai kebijakan jatah raskin per keluarga.

Bentuk penyelewengan lain yang terjadi adalah kualitas beras yang diterima oleh masyarakat miskin. Di beberapa daerah, raskinnya tidak layak, seperti banyak kutu dan bau. Menurut dia, Kabulog sendiri mengakui kualitas yang buruk tersebut di beberapa tempat. Salah satu kemungkinan yang terjadi adalah terjadinya pengoplosan.

“Ada pemain. Mungkin kepala desa, mungkin yang lain. Mereka mencampur beras impor berkualitas bagus dengan beras jelek. Ini terjadi karena beras yang diimpor dibungkus per sak dengan bobot 50 kg. Jadi memang harus dibuka untuk memecah-mecah ke 15 kg. Di situ kesempatan mengoplos,” jelas Ian.

Ian yakin beras yang diimpor untuk raskin adalah beras kualitas bagus. “Karena waktu kemarin saya ke India yang menjadi sumber impor, yang kita impor untuk raskin itu beras kualitas nomor satu. Seharusnya masyarakat miskin mendapatkan beras kualitas premium,” kata dia

Salah satu akar dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah ketiadaan data penerima raskin by name by address. Ian menjelaskan, pihaknya pernah menanyakan ke Kabulog yang mengakui bahwa lembaganya mendapatkan daftar itu secara gelondongan dari pemerintah daerah setempat. “Misalkan Riau (butuh) sekian ribu ton, tetapi tidak ada penjabaran dari angka tersebut akan disalurkan ke siapa dengan alamat di mana,” kata Ian.

Yang seharusnya melakukan monitoring, kata Ian, adalah Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kota/Kabupaten. “Tim Koordinasi Raskin tersebut terdiri atas Bulog dan pemerintah,” jelas Ian.

Ketidaksinkronan Data

Iskandar, pengamat sosial dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menyatakan bahwa masalah raskin memang menjadi problem besar yang diakibatkan ketidaksinkronan data pemerintah. “Kalau kita lihat, data acuan utama raskin yakni BPS 2011 dengan BPS sesudahnya berbeda sangat jauh walaupun menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk miskin trennya menurun setiap tahun,” tukasnya.

Menurutnya, hal tersebut memicu ketidakpuasan warga di daerah yang seharusnya berhak menerima akibat perbedaan data BPS dengan verikasi faktual. “Kalaupun terjadi proses ketimpangan anggaran, salah satu pintu rawannya adalah di Bulog. Dari beberapa temuan kami, ada permainan antara penguasa gudang dengan beberapa pengusaha distributor beras, sehingga banyak beras raskin dioplos dengan beras yang bukan raskin,” kata Iskandar.

Dia menambahkan bahwa terjadinya praktik semacam itu dikarenakan rendahnya kontrol kualitas dari Bulog selaku agen tunggal pemasok raskin. “Bulog hanya mengontrol kualitas pada saat pembelian dari petani, sedangkan saat penyimpanan dan penyaluran tidak ada sama sekali”, tegasnya.

Ditindak

Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, kalau sampai ada anggota Bulog yang ikut penyelewengan raskin, dia berjanji akan menindaknya. Sutarto menjelaskan, tugas Bulog saat ini hanya menyalurkan beras miskin sampai titik distribusi sedangkan penyaluran ke rakyat miskin merupakan tugas pemerintah daerah.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, tugas pemerintah daerah ialah memastikan tiap keluarga miskin menerima raskin dengan besaran 15 kg. "Itu kesalahan ada di aksesnya, bukan kebijakan. Aksesnya yang harus diperbaiki," ujarnya.

Pemerintah daerah, lanjut dia, harus bertanggung jawab jika ada praktik kecurangan dalam daerah otoritasnya. Agar distribusi tepat sasaran maka sistem pengawasan harus diperketat. "Ya, kebijakan dari pemerintah daerah karena pada akhirnya yang menyalurkan itu menjadi tanggung jawab Pemda," tuturnya

Sutarto menambahkan, di Bulog ada tim penyidik mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat daerah. Sejauh ini, dia mengaku belum menerima laporan ketidakberesan penyaluran beras miskin.

Sutarto tidak memungkiri adanya kejadian semacam ini.Oleh karena itu Sutarto selalu meminta agar penyaluran beras miskin diatur by name by address. Jadi penerima beras miskin akan didata dan diberikan kartu sehingga memberikan kemudahan dalam penyaluran.

Iskandar juga menyoroti masalah kurangnya transparansi terkait penyaluran raskin. “Tidak ada sama sekali informasi secara detail dari pemerintah kepada publik berapa banyak yang menerima raskin, lalu alokasinya berapa,” katanya.

Solusi yang ditawarkan Iskandar agar penyaluran raskin bisa lebih baik adalah dengan manajemen kontrol kualitas yakni pada saat penyimpanan, distribusi, dan pembayaran. “Jangan sampai nanti warga dibebani biaya di luar yang sudah ditetapkan hanya karena rendahnya pengawasan dari pemerintah,” tandasnya. bari/dias/iqbal/novi/doko

BERITA TERKAIT

Digitalisasi Penyaluran Kredit Ultra Mikro untuk Akuntabilitas

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proses digitalisasi penyaluran kredit ultra mikro akan…

LBH Minta OJK Tuntaskan Kasus Fintech - LBH DAN YLKI TERIMA BANYAK PENGADUAN PINJAMAN ONLINE

Jakarta- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diketahui telah menerima pengaduan 1.330 korban pinjaman online selama kurun waktu 4-25 November 2018.…

Program Sejuta Rumah Kerja Banyak Pihak

Program Sejuta Rumah Kerja Banyak Pihak NERACA Nusa Dua - Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

BANYAK FINTECH ILEGAL DARI CHINA - Satgas OJK Tindak Tegas 404 Fintech Ilegal

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi akhirnya menghentikan kegiatan usaha dari 404 penyelenggara layanan pinjam meminjam (peer to…

Butuh Kolaborasi Tingkatkan Daya Saing Pasar Rakyat

NERACA Jakarta – Daya saing yang dimiliki oleh pasar rakyat memiliki potensi besar dibandingkan dengan pasar swalayan. "Artinya secara daya…

Indonesia Terlambat Kembangkan Ekonomi Syariah

  NERACA Surabaya - Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Muslim perlu lebih cepat mengejar ketertinggalan ekonomi syariah dibanding negara-negara…