Mengawali perdagangan di awal tahun 2013, indeks harga saham gabungan berhasil (IHSG) dibuka naik 1,59 poin atau 0,04% ke posisi 4.318,28 dan saat penutupan perdagangan menguat 24,026 poin (0,56%) ke level 4.340,713. Meski indeks BEI dibuka menguat, kondisi di tahun ular air sekarang menjadi tantangan terberat bagi industri pasar modal ke depan.

Menurut Wakil Presiden Boediono saat pembukaan perdagangan awal tahun, tahun ini terberat karena memasuki tahun politik. Dimana sistem politik akan menimbulkan understress di samping terdapat siklus kegiatan politik, “Siklus politik selalu ada jelang pemilu, tentunya kita berharap siklus ini bisa mentaati rambu dan menjaga ketenangan perekonomian,”katanya.

Tantangan berikutnya adalah situasi global yang belum menentu. Karena itu, Wapres mengibaratkan laju perekonomian Indonesia sebagai bahtera yang masuk dalam cuaca yang belum pasti. Kendati demikian, dia tetap optimis bahtera ini tetap solid dan bisa keluar dari ketidakpastian karena pemerintah selalu mencoba kendalikan keadaan perekonomian nasional.

Selain itu, rencana kenaikan harga tarif listrik, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dinilai bakal menjadi hambatan kinerja emiten. Pasalnya, hal ini bakal meningkatkan biaya produksi. Menurut Dirut PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Ito Warsito, kenaikan tarif listrik dan UMP dapat mempengaruhi kinerja emiten,  yang setidaknya akan mengurangi laba bersih perseroan secara umum.

Oleh karena itu, perusahaan di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya sehingga pedapatan emiten dapat lebih tinggi dibanding pencapaian sebelumnya menyusul kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) dan upah minimum provinsi (UMP).

Ito juga menilai emiten sektor pertambangan dan perkebunan masih akan terkena dampak negatif menyusul harga komoditas dunia yang mengalami tekanan, “Pada 2013 sektor batubara diperkirakan masih akan terkena dampak negatif dari harga komoditas dunia yang melemah,"ungkapnya.

Alhasil, di tahun lalu, perusahaan sektor pertambangan yang melakukan pelaksanaan penawaran umum saham perdana (IPO) juga terkena dampaknya dengan mengurangi jumlah saham yang dicatatkan di BEI, “Perusahaan sektor pertambangan yang mencatatkan saham di BEI pada 2012 dengan jumlah saham yang ditawarkan diperkecil karena harga batu bara kurang bagus," ujarnya.

Selain itu, dampak dari penurunan harga komoditas dunia juga memicu perusahaan sektor perkebunan yang menunda pelaksanaan IPO-nya. Karena itu, lanjut Ito, jika ditahun 2013 kalau harga komoditas tidak banyak berubah, barangkali sektor pertambangan dan perkebunan akan menunda IPO sampai harga berkembang bagus.

Kendati demikian, otoritas bursa tampaknya masih menyakini kenaikan tarif listrik dan UMP tidak akan berpengaruh pada investor asing di bursa saham Indonesia. Pasalnya, investor asing lebih melihat kinerja keuangan emiten dan kebijakan jurang fiskal di Amerika Serikat yang sudah dapat teratasi saat ini. 

Masih Marak

Keyakinan ekonomi Indonesia masih tetap solid juga disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Analis Efek Indonesia, Pardomuan Sihombing. Dimana tahun 2013, Pardomuan memproyeksikan, IPO dan penawaran saham terbatas (rights issue) akan mengalami peningkatan.

Hal tersebut dinilai dari situasi perekonomian global yang diperkirakan akan membaik, “Kebijakan-kebijakan mengenai moneter dan fiskal telah dilakukan di negara-negara luar sehingga kekhawatiran sudah mulai berkurang. Hal tersebut menjadi sinyal bagi pertumbuhan ekonomi global yang mulai akan membaik,”tegasnya.

Sejumlah perusahaan akan melakukan IPO pada saat kondisi pasar sedang dalam kondisi baik. Walau demikian, otoritas bursa perlu secara aktif melakukan sosialisasi untuk menjelaskan manfaat pencatatan saham perusahaan, utamanya mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan IPO. “Untuk menambah minat perusahaan melakukan IPO maka otoritas BEI perlu mengajak perusahaan berskala besar untuk melakukan IPO serta mengajak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga,” ujar Pardomuan.

Di sisi lain, beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditahun 2013 menjadi tantangan untuk meningkatkan minat perusahaan go public dan termasuk memperbaiki aturan dalam industri pasar modal. Hal ini sangat beralasan, karena target pencapaian IPO di 2012 sebanyak 25 emiten gagal tercapai.

Ketua OJK Muliaman D. Hadad mengatakan, akan terus mengajak perusahaan untuk listing di pasar modal dan termasuk BUMN. Disamping itu, OJK akan terus meningkatkan perannya dalam perlindungan konsumen serta meningkatkan informasi tentang industri keuangan lebih baik, “Kita akan terus mengedukasi masyarakat tentang industri keuangan dan termasuk pasar modal,”tandasnya.

Soal imbauan Wapres Boediono agar usaha kecil menengah bisa masuk pasar modal, sepertinya juga menjadi perhatian dan agenda bagi OJK. Bahkan hal itu dinilai akan mampu meningkatkan jumlah emiten saat ini, “Industri pasar modal sangat terbuka bagi usaha kecil menengah (UKM),” ujar Muliaman.

Menurut dia, dengan akses UKM masuk pasar modal tentunya akan mengurangi ketergantungan pendanaan modal usaha terhadap pinjaman perbankan. Sebaliknya, bisa masuk ke pasar modal baik melalui IPO atau penerbitan surat utang. Soal bagaimana aturan mainnya, hal ini tidak perlu ada penambahan payung hukum baru, tapi cukup dengan peraturan yang ada sekarang saja.

Hal senada juga disampaikan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan, UKM atau Small and Medium Enterprises (SME) perlu didorong masuk ke pasar modal karena perlu pendanaan, “Dulu aturannya ada tapi peminatnya enggak ada, itu perlu didorong. Penawaran umum skala kecil ada beberapa dispensasi. Kalau normal jika ingin IPO harus diumumkan dulu di dua koran tapi dia bisa satu koran saja. Bisa juga tidak melalui IPO tapi susah dibedakan antara UKM dan perusahaan besar,”tuturnya.

Nurhaida mengakui bahwa biaya akuntan, notaris dan konsultan hukum memang memberatkan emiten skala UKM. Kecuali ada ketentuan khusus misalnya, tidak harus diperiksa oleh akuntan publik, namun ada jalan keluar lain dengan cara menerbitkan obligasi atau efek yang diterbitkan dengan di-back up oleh jaminan pemerintah. bani