Ketidakpastian Bayangi Perekonomian Indonesia 2013

Tampaknya tidak ada yang menarik melihat prospek perekonomian nasional 2013. Mengapa? Karena banyak tantangan yang tidak ringan dan diliputi banyak ketidakpastian. Idealnya, pemerintah lebih berani mengambil langkah progresif demi kemajuan perekonomian kita dalam jangka panjang. Bagaimanapun, sisi pertumbuhan ekonomi sepertinya tidak jauh berbeda dengan kinerja 2012. Begitu juga sisi kontribusinya,permintaan domestik dan investasi masih akan dominan.

Kita melihat kondisi 2013 dan 2014 hampir mirip dengan situasi 2008 dan 2009. Pada paruh pertama 2008 perekonomian nasional diguncang oleh kenaikan harga minyak dan pangan sehingga ekonomi berjalan agak tersendat. Belum usai masalah harga minyak dan pangan ditangani, secara tak terduga datang bencana lain: krisis ekonomi yang dipicu oleh subprime mortgage di AS. Perekonomian nasional saat itu benar-benar terganggu hingga pada 2009, dimana ekonomi hanya tumbuh 4,5%. Pertumbuhan positif itu diselamatkan oleh konsumsi rumah tangga yang relatif stabil, tapi investasi dan ekspor jatuh dan tak tertolong.

Pemerintah saat itu kurang tanggap untuk menangani persoalan tersebut karena para petinggi politik mulai menyiapkan pesta pemilu 2009. Tak banyak yang bisa dikerjakan karena puncak pelaksanaan pemilu terjadi. Ritme seperti ini sekarang berulang lagi, saat krisis ekonomi global menerjang ke negeri ini, sementara persiapan pemilu 2014 sudah makin dekat.

Bila pada 2012 pertumbuhan ekonomi tumbuh sekitar 6,3%, proyeksi pertumbuhan 2013 berada pada kisaran yang cukup lebar. Komite Ekonomi Nasional (KEN) memprediksi pertumbuhan 2013 antara 6,1-6,6%. Versi pemerintah (Kemenkeu) yang masih belum direvisi masih 6,8- 7,2%. Bank Indonesia (BI) memprediksi antara 6,3- 6,5%. Namun terlepas dari bervariasinya proyeksi pertumbuhan tersebut, perekonomian kita akan tumbuh sedikitnya 6%.

Walau tetap tumbuh, bukan berarti lesunya perekonomian global tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perekonomian kita. Pertumbuhan ekspor misalnya, mengalami tekanan yang cukup berat. Sejak April 2012 ekspor Indonesia mulai mengalami kontraksi, dan pada Agustus ekspor sudah mengalami penurunan 24,7% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, pertumbuhan domestik yang kuat menyebabkan impor kita mengalami pertumbuhan yang kuat juga. Akibatnya, neraca perdagangan kita sempat negatif dalam periode April-Juli 2012. Turunnya neraca perdagangan ini membuat neraca transaksi berjalan (current account balance) mengalami defisit hingga triwulan II-2012 mencapai US$6,94 miliar atau 3,1% dari PDB.

Adapun impor terbesar kita selama periode Januari-September 2012 adalah mesin dan peralatan mekanik (18,5% dari total impor nonmigas), disusul oleh mesin dan peralatan listrik (12,4%), besi dan baja (6,8%) serta kendaraan dan bagiannya (6,5%). Ini menunjukkan indikasi yang kuat bahwa memang pertumbuhan impor kita terutama dipicu oleh kenaikan permintaan barang modal, karena impor barang konsumsi kontribusinya tidak dominan.

Jadi, defisit transaksi berjalan bukan disebabkan semata-mata oleh kenaikan konsumsi. Dalam kondisi demikian, tidaklah bijak jika otoritas moneter dan fiskal berupaya menekan defisit transaksi berjalan dengan strategi jangka pendek seperti memperlambatpertumbuhan ekonomi agar impor turun. Padahal seharusnya defisit transaksi berjalan dipecahkan melalui strategi industri jangka panjang, dengan cara mendorong tumbuhnya industri barang modal atau bahan mentah yang saat ini banyak diimpor, agar ketergantungan kita terhadap suplai dari luar negeri menjadi berkurang.

Kebijakan Target Inflasi

Laju inflasi agak sulit diprediksi, karena terkait dengan beberapa hal lain yang krusial. Walau harga bahan bakar minyak (BBM) belum dinaikkan, tarif dasar listrik (TDL) 2013 dipastikan naik 15% dan upah buruh minimum provinsi (UMP) meningkat 40%, setidaknya akan mempengaruhi laju inflasi pada tahun ini.

BI yang menerapkan kebijakan inflation targetting dengan tujuan tunggal yaitu menciptakan inflasi yang terkendali, tentu akan menghadap risiko tidak ringan. Walau saat ini BI menggunakan bauran kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan moneternya, inflasi masih merupakan acuan utama. Anggapan bahwa prospek inflasi akan amat rendah dapat membuat BI menurunkan BI Rate ke tingkat yang lebih rendah , pada kenyataannya suku bunga acuan itu tetap bertahan di level 5,75% pada 2012.

Namun dengan adanya kenaikan TDL dan UMP tersebut, apakah BI mampu mempertahankan tingkat BI Rate sebesar itu pada 2013? Jika BI Rate tidak dapat dipertahankan, maka implikasinya terhadap suku bunga perbankan semakin terbuka dinaikkan ke level lebih tinggi dari sekarang.

Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belakangan ini dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian global. Setelah sempat menguat di level Rp 8.500 per US$ di medio 2011, rupiah semakin tertekan pada 2012. Menjelang akhir Mei 2012, kurs rupiah melemah mendekati Rp 9.500, dan pada akhir 2012 kian melemah mencapai level Rp 9.600 per US$.

Menurut kalangan analis moneter, faktor utama pelemahan rupiah tersebut adalah pandangan BI yang “merasa” rupiah yang lemah diperlukan untuk memperbaiki kondisi neraca pembayaran Indonesia. Pandangan itu akhirnya membentuk opini di pasar bahwa rupiah akan “dibuat” lemah. Akibatnya, nilai tukar rupiah terhadap US$ terbukti cenderung melemah.

Dibandingkan dengan mata uang negara tetangga, kinerja rupiah relatif lebih buruk. Sejak awal tahun lalu rupiah melemah 5,8%, sedangkan mata uang negara Asia lainnya cenderung menguat. Baht Thailand misalnya, sudah mulai menguat 3,4% sejak awal 2012. Begitu juga dolar Singapura dalam periode yang sama menguat 6,3%. Mungkinkah nilai rupiah menguat pada 2013?

Tantangan lain adalah, perselisihan antara pengusaha dan buruh sepertinya masih akan terus berlanjut, sehingga kondisi ketenagakerjaan masih belum akan stabil. Padahal, persoalan perburuhan kita sudah dianggap buruk, paling tidak oleh survei tahunan laporan daya saing global (global competitiveness report) yang diterbitkan oleh Forum Ekonomi Dunia yang berbasis di Davos,Swiss. Pada 2010, daya saing perekonomian Indonesia berada di level 44. Setahun kemudian

merosot ke-46 dan pada survei terakhir 2012 kembali terjadi penurunan peringkat ke-50.

Dari sisi APBN, kita melihat proporsinya pembiayaan infrastruktur baru sekitar 2% terhadap PDB. Padahal, kesepakatan negara berkembang seharusnya pembiayaan pembangunan infrastruktur sekitar 5%. Untuk itu, kalangan pengamat mengusulkan agar belanja subsidi, terutama BBM dikurangi dan belanja modal ditambah. Namun, persoalan penambahan biaya modal mungkin juga bukan solusi, karena selama selama ini belanja modal tidak pernah dibelanjakan dengan baik. Fakta pada 2012 kegiatan belanja modal pemerintah tidak maksimal mencapai 100%.

Jadi, apabila pemerintah tidak memperbaiki kinerja birokrasi serta mendorong pola kebijakan yang lebih progresif, kalangan pengusaha tentu akan bersikap wait and see terhadap keadaan perekonomian Indonesia saat ini. Kebijakan UMP dan subsidi BBM kini menjadi kunci penting dalam kerangka kebijakan secara umum pemerintah pada 2013 (fb).

BERITA TERKAIT

Ekonomi Kreatif Andalan Indonesia Lesatkan Kesejahteraan Masyarakat

Oleh: Muhammad Razi Rahman Generasi milenial pada saat ini memiliki ciri-ciri lebih memahami mengenai teknologi digital, seperti penggunaan ponsel pintar,…

Kemenperin Terus Kembangkan Industri Fesyen Muslim Indonesia

NERACA Jakarta – Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Gati Wibawaningsih mengatakan fesyen Indonesia saat ini masih menjadi andalan untuk…

BPOM: Pemerintah Indonesia Berkomitmen Pembangunan Kesehatan Palestina

BPOM: Pemerintah Indonesia Berkomitmen Pembangunan Kesehatan Palestina NERACA Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Diversifikasi Pasar Ekspor Antisipasi Perang Dagang

NERACA Jakarta – Indonesia perlu melakukan berbagai langkah sebagai bentuk antisipasi dari dampak negatif perang dagang antara Amerika serikat dengan…

YLKI DESAK PERLINDUNGAN KONSUMEN MEIKARTA - KPK Siap Periksa Petinggi Lippo Group

Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan segera memanggil sejumlah pihak dari Lippo Group, untuk selanjutnya diperiksa dalam kasus dugaan suap pengurusan…

Tahun Depan, Upah Minimum Provinsi Naik 8%

NERACA Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%. Dikutip…