DPRD Setujui Konsep Tata Ruang Depok

Proses RTRW Selama Tiga tahun

Jumat, 28/12/2012

Depok – Proses selama tiga tahun sejak 2009, pemerintahan Kota Depok berupaya menjalani proses pengajuan konsep Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) agar menjadi peraturan Daerah (Perda).pembahasan kajian maksimal oleh DPRD Kota Depok. Akhirnya, memberikan penetapan persetujuan rencana Perdanya secara aklamasi dalam Rapat Paripurna (26/12) yang dihadiri 45 orang dari 50 anggota DPRD. Perda ini akan memberikan kepastian hukum bagi investor dalam investasinya mempercepat pembangunan dalam berbagai sektor di Kota Depok ini.

Baca juga: Kota Depok - Dua Pasangan Cawalkot Depok Segera Daftar Pilkada

Demikian rangkuman keterangan yang diperoleh NERACA dari Walikota Depok Dr H Nur Mahmudi Ismail MSc, Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukinan (Distarkim) Kota Depok, H Nunu Heriyana SH, MM dan Laporan Pansus III DPRD Kota Depok Bidang RTRW dalam penandatangan penetapan persetujuan Raperda RTRW oleh Pimpinan DPRD Drs H Rintis Yanto MM yang diserahkan kepada Walikota Depok untuk proses lanjutannya.

“Persetujuan Raperda RTRW oleh DPRD, masih dengan semangat untuk terus mendukung setiap program dan kebijakan yang diajukan Pemerintah Kota Depok, utamanya dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Depok,” ujar Nur Mahmudi.

Baca juga: Kota Depok - Meski Terjadi Lonjakan Harga, Depok Tetap Deflasi

Dikatakan, salah satu pelajaran penting untuk dimaknai dari esensi pemerintahan adalah Pemda menurut UU No.32/2004 merupakan harmonisasi dan sinergitas antara Pemda yang dalam hal ini adalah Kepala Daerah beserta seluruh perangkatnya, dan DPRD dengan tiga fungsi utama yang melekat di dalamnya. “Artinya, Pemda dan DPRD adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah dalam kerangka sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya menjelaskan.

Baca juga: Kota Depok - Pemkot Galang Dana Untuk Papua

Nunu Heriyana menambahkan, RTRW Kota Depok 2012-2032 disusun dan diproses sesuai UU No.26/207 tentang penataan Ruang; dalam Pasal 78 Ayat 4; yakni semua Perda Kabupaten/Kota tentang RTRW harus disesuaikan paling lambat 3 tahun terhitung sejak UU diberlakukan, serta selesainya masa berlaku Perda Kota Depok No.2/2009 tentang Perubahan atas Perda No.12/2001 tentang RTRW Kota Depok 2001-2010. Juga mengacu pada PP No.26/2008 tentang RTRW Nasional dan Perpres No.34/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek Punjur serta RTRW Provinsi Jabar.

Baca juga: Rugikan Warga Depok dan Investor - Komnas HAM Tegaskan Perda BIMB Harus Direvisi

Dijelaskan pula, penyusunan RTRW Kota Depok 2012-2032 dilaksanakan melalui proses tahap penyusunan naskah akademis pada tahun 2009 dan proses penetapan Raperda RTRW mulai tahun 2010. Proses legislasinya atau penetapan Raperda RTRW Kota Depok 2012-2032 dilakukan sesuai amanat Permen PU No.11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan substansi dalam penetapan Raperda RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota, berserta Rencana rincinya sesuai Permendagri No.28/2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RTRD.

Baca juga: Kota Depok - Meski LPJ APBD 2014 Dikritik, DPRD Tetap Setujui

Sehingga, lanjut Nunu Heriyana, dilakukan persetujuan substansi rekomendasi Gubernur Jabar No.650/5931/BAPP tanggal 28 Desember 2011 tentang Rekomendasi Pemberian Persetujuan Substansi Menteri PU No.HK.01-03-Dr/281 tentang Persetujuan Substansi atas Raperda RTRW Kota Depok 2012-2032.

Kemudian, lanjut Nunu Heriyana, final persetujuan adalah dengan DPRD Kota Depok, untuk diperoleh Persetujuan dari Gubernur Jabar, sebagai tahapan ditetapkannya Raperda RTRW menjadi Perda melalui koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Baca juga: Kota Depok - Wali Kota Imbau Supermarket Beri Label Makanan