NERACA

Jakarta - Kerancuhan masalah harga kedelai di tanah air sudah dirasakan sejak lama. Oleh karena itu Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan, penyusunan ketentuan harga pembelian pemerintah dan harga penjualan pemerintah untuk komoditas kedelai bisa rampung Januari 2013.

Sebelumnya, wacana pemberlakuan harga pembelian pemerintah (HPP) kedelai ini diusung sejak bulan Agustus lalu. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan memaparkan dengan adanya HPP tersebut, petani kedelai akan mendapat insentif dan lebih bekerja keras untuk meningkatkan produksi. “Kebijakan HPP kedelai akan keluar dalam bentuk instruksi presiden (inpres)," katanya di Jakarta (27/12).

Tahun ini, produksi kedelai nasional tercatat sebanyak 783.000 ton. Karena harganya tak terkontrol, banyak petani beralih ke komoditas lain. Alhasil, banyak lahan kedelai berkurang dibandingkan tahun lalu. Sepanjang 2011, lahan kedelai tercatat 622.000 hektare (ha), namun di 2012 menyusut menjadi 566.693 ha.

Ketua Umum Dewan Kedelai Nasional, Benny A Kusbini, mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk kedelai petani. "Mumpung panen raya kedelai baru mau mulai. Kalau keluarnya HPP terlambat, maka kedelai petani sudah telanjur dijual ke tengkulak. Akibatnya yang menikmati HPP bukan petani," katanya.

Saat ini, kata Benny, para tengkulak menawar kedelai petani Rp 6.500 per kg. Kalau panen raya kedelai berlangsung, bisa-bisa harga kedelai petani hanya Rp 6.000 per kg. Dengan secepatnya mengeluarkan kebijakan HPP untuk kedelai, pemerintah akan menyelamatkan petani. Tidak harus menunggu tahun berikutnya, untuk membangkitkan semangat petani berproduksi. "Kalau bisa HPP dikeluarkan sekarang, kenapa harus menunggu," katanya.

Terkait besaran HPP, Benny meminta pemerintah menetapkan Rp 7.000 per kg. Ini sudah cukup bagus, sekalipun belum terlalu menggembirakan. Karena produktivitas kedelai petani hanya 1,5 ton per hektar.

Dengan produktivitas yang rendah, usaha budidaya kedelai kalah menguntungkan dibanding jagung atau padi. Karena itu, upaya yang harus dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pertanian adalah dengan meningkatkan produktivitas kedelai per hektar.

Namun para petani kedelai dan perajin tahu-tempe meminta, kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga jual pemerintah (HJP) untuk kedelai, harus menguntungkan. Bagi petani harga beli jangan terlalu rendah, bagi perajin tahu tempe jangan terlalu tinggi. HPP kedelai untuk petani diharapkan Rp 7.000 per kilogram. Sementara HJP kedelai untuk perajin tahu-tempe diharapkan Rp 6.500 per kilogram.

Menurut Sekretaris Jenderal Himpunan Perajin Tahu Tempe Indonesia, Johanda Fadhil mengungkapkan dengan harga jual kedelai Rp 6.500 per kg kepada perajin tahu-tempe, mereka akan bersemangat untuk berproduksi karena usahanya masih memberikan keuntungan.

Kalau dipaksakan harga jual terlalu tinggi, sulit mempertahankan produksi apalagi daya beli masyarakat yang sedang berat. Meski begitu, Johanda melihat masih ada toleransi tingkat harga jual kedelai ke perajin Rp 7.000 per kg. Dengan catatan harga tersebut tetap sepanjang tahun. Dengan harga yang tetap memungkinkan bagi perajin tahu-tempe untuk membuat perencanaan usaha dan mengatur strategi, bagaimana meningkatkan penjualan.

Johanda sangat mengapresiasi langkah pemerintah melalui Bulog yang akan menjadi stabilisator harga kedelai dalam negeri. Apalagi kalau Bulog mau menjaga harga jual kedelai ke perajin tetap Rp 7.000 per kg per tahun.

Pemerintah berencana akan mengeluarkan regulasi harga patokan petani (HPP) untuk komoditi kedelai di dalam negeri. Tujuannya agar petani lokal semangat menanam kedelai sehingga kedelai dalam negeri bisa meningkat produksinya. Masalahnya jika nanti harga kedelai impor jauh di bawah HPP kedelai yang ditetapkan pemerintah.