Praktik Eksploitasi Negara Maju di Indonesia - ASEAN HANYA JADI SASARAN KEPENTINGAN PASAR GLOBAL

Jakarta – ASEAN sebagai perhimpunan negara-negara Asia Tenggara dinilai lebih berperan sebagai pasar bagi produk negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa dan juga China. ASEAN, terutama Indonesia juga sekaligus menjadi pemasok bahan mentah atau raw material bagi mereka. Selaku Ketua ASEAN, Indonesia malah paling tidak mampu memanfaatkan peluang seperti terlihat dalam neraca perdagangan dengan China yang defisit, sedangkan negara lain mampu mendulang surplus.

NERACA

“Indonesia sebenarnya memiliki posisi tawar yang kuat di dalam kawasan Asia Tenggara secara geopolitik maupun geoekonomi namun perannya malah lemah,” kata pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, dalam diskusi "ASEAN: Pertarungan Antara Kepentingan Global dan Nasional" yang digelar di Jakarta, Rabu (4/5). Indonesia sendiri menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada 7-8 Mei mendatang bakal dihadiri para kepala negara dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Menurut dia, ASEAN sendiri yang berdiri pada 8 Agustus 1967 sarat dengan kepentingan politik AS pada era Perang Dingin. Saat ini, keberadaan ASEAN lebih untuk menjamin kepentingan ekonomi dari investasi, pemasok bahan baku dan pasar produk negara sekutu AS selain kepentingan politik luar negeri AS sendiri.

“Indonesia memiliki keunggulan tata letak udara, laut dan posisi strategis yang berpotensi untuk kontrol kawasan Asia Pasifik, namun hal ini malah tidak dimanfaatkan dan lantas lebih dinikmati oleh negara maju,” kata Noorsy. Hal ini, lanjut dia, menunjukkan kedaulatan kita secara ekonomi dan kewilayahan telah dieksploitasi negara lain lewat kesepakatan tingkat ASEAN seperti kerja sama pasar bebas, Open Sky maupun pembukaan jalur perlintasan kapal asing di beberapa selat strategis seperti Malaka, Sunda, Makassar dan Lombok.

Pada kesempatan yang sama, peneliti dari Institute for Global Justice Salamuddin Daeng menilai, Indonesia tidak mampu memperjuangkan kepentingannya sendiri di dalam di kalangan negara ASEAN sendiri. “Seperti terlihat dalam kasus pencurian ikan yang dilakukan kapal-kapal anggota ASEAN yang lain. Ini menunjukkan pemerintah Indonesia abai pada nasib nelayan sendiri,” katanya.

Kepentingan negara tetangga lainnya seperti Australia, juga merangsek ke Indonesia melalui jalur pasar bebas ASEAN. Salamuddin menunjukkan investasi Negara Kangguru di industri garam di Nusa Tenggara Timur merupakan kekeliruan pemerintah mengelola sumber daya alam dan kelalaian memberi pasokan pemenuhan kebutuhan bagi rakyat sendiri. “ASEAN tidak melindungi kepentingan anggotanya, bahkan membuka pintu bagi eksploitasi ASEAN oleh negara maju,” tegas Salamuddin.

Dia mencermati, kerjasama regional yang dibentuk oleh ASEAN merupakan rangkaian untuk mengintensifkan pelaksanaan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. "Sejak awal sebagian besar negara ASEAN telah menjalankan agenda ekonomi neoliberal sebagai strategi ekonominya," katanya.

Di Indonesia sendiri, Jepang, Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia merupakan tiga kreditor utama dengan kontribusi hingga 76% dari total utang luar negeri. Posisi tawar mereka juga menguat karena aktif membiayai proyek infrastruktur sejak awal 1970-an hingga sekarang.

Senada, Noorsy menilai bantuan itu diikuti dengan kesepakatan yang sejatinya pelonggaran hambatan-hambatan pasar ASEAN. Ke depan, dia pesimistis dengan komitmen keberpihakan negara maju pada ASEAN.

Dia membandingkan dengan sikap positif Uni Eropa dalam menyikapi krisis ekonomi di Portugal, Noorsyi pesimis jika negara-negara maju yang menjalin kerja sama dengan ASEAN akan turun tangan. “Apakah jika nanti Myanmar atau Laos mengalami krisis lantas Jepang dan AS akan membantu. Saya kira tidak. Mereka hanya memandang kepentingannya di Indonesia,” katanya.

"Buat Jepang, Amerika, China, dan Uni Eropa, yang terpenting adalah pasar Indonesia, negara-negara ASEAN lainnya, tinggalkan saja," katanya. Apalagi, Indonesia mulai tergantung pada pasokan impor komoditi minyak, bahan pangan dan barang modal. Ini terlihat dari tidak adanya keberanian pemerintah menjamin kepastian harga pangan dan BBM yang mulai dilepas mengikuti harga dunia.

Sementara terkait perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) yang berlaku 1 Januari 2010, Noorsy menilai Indonesia dan ASEAN hanya akan dijadikan pasar yang menjanjikan bagi China. Ia menepis pendapat bahwa ACFTA mendorong arus ekspor ke China. “Volume ekspor meningkat tapi impor juga lebih tinggi lagi,” katanya.

Dia mengingatkan, seharusnya pemerintah tidak hanya melihat statistik impor ekspor dari atau ke Amerika maupun China lebih tinggi. Lebih jauh lagi, mesti dicermati apakah Indonesia dan ASEAN mempunyai ketergantungan atau tidak terhadap barang modal," ujar dia. Badan Pusat Statistik sendiri mencatat impor terbesar dari Jepang masih didominasi barang modal berupa mesin produksi dan otomotif.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih berpendapat, perjanjian bebas yang dilakukan Indonesia dalam kerangka ASEAN hanya semakin meningkatkan impor yang akan berpotensi mematikan industri kecil dan pertanian di daerah pedesaan.

Arus buah-buahan dan sayur dari China dan Thailand mematikan petani hingga jalur distribusi tradisional seperti pasar-pasar di pelosok. Sedangkan Indonesia hanya mampu mengekspor minyak kelapa sawit atau CPO yang sejatinya mendorong eksploitasi besar-besaran lahan hutan bagi perkebunan sawit. Inung

BERITA TERKAIT

TIM SATGAS COVID-19 ATUR KEBIJAKAN BERSKALA BESAR - Presiden: Karantina Wilayah Wewenang Pusat

Jakarta- Presiden Jokowi menegaskan karantina kesehatan termasuk karantina wilayah merupakan keputusan Pemerintah Pusat. Daerah tidak bisa memutuskan hal tersebut. "Saya…

Sempat Stop Transaksi, IHSG Masih Tertekan Covid-19

NERACA Jakarta – Sentimen negatif Covid-19 masih menjadi tekanan terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG). Dimana sejak awal perdagangan IHSG…

MUDIK GRATIS LEBARAN DIBATALKAN - Presiden: K/L Berkinerja Buruk Siap Kena Sanksi

Jakarta-Presiden Jokowi akan memberi sanksi ke kementerian/lembaga (k/l) dan pemerintah daerah (pemda) yang berkinerja buruk. Sanksi berupa teguran tertulis, publikasi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

KEPPRES STATUS DARURAT KESEHATAN TERBIT - Presiden Siapkan Perppu Antisipasi Defisit APBN

Jakarta-Presiden Jokowi akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pelebaran defisit anggaran menjadi 5,07% dalam UU APBN 2020. Selain…

Rekomendasi Bank Dunia Atasi Dampak Covid-19

NERACA Jakarta - Bank Dunia merekomendasikan enam langkah dalam mengatasi dampak wabah Virus Corona baru atau COVID-19 terhadap perekonomian, khususnya…

TIM SATGAS COVID-19 ATUR KEBIJAKAN BERSKALA BESAR - Presiden: Karantina Wilayah Wewenang Pusat

Jakarta- Presiden Jokowi menegaskan karantina kesehatan termasuk karantina wilayah merupakan keputusan Pemerintah Pusat. Daerah tidak bisa memutuskan hal tersebut. "Saya…