"Jatah" DPR Jatuhkan Harga IPO BUMN - PERLU TRANSPARANSI SAAT LOBI

NERACA

Jakarta – Tuduhan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan soal adanya pemerasan terhadap BUMN oleh oknum anggota DPR, sudah menjadi rahasia umum. Hanya saja, kondisi ini dinilai mengancam prospek BUMN yang bakal melakukan penawaran saham perdana (IPO) sebagai tuntutan menjawab peningkatan kinerja dan tranparansi menuju perusahaan go public.

Ketua Dewan Pakar Masyarakat Investor Sekuritas Seluruh Indonesia (MISSI) Johanes Soetikno mengatakan, adanya korupsi atau 'minta jatah' DPR akan berdampak terhadap BUMN yang bakal melakukan initial public offering (IPO), “Suatu isu tertentu tentu memiliki pengaruh. Itu bisa positif, bisa negatif. Perusahaan penerbangan dan krakatau steel misalnya, yang sebelumnya berpotensi memiliki saham yang bagus, tiba-tiba terjadi penurunan saham yang cukup drastis,”katanya kepada Neraca di Jakarta, Kamis (8/11).

Menurutnya, adanya minta jatah DPR terhadap BUMN sangat dimungkinkan dan berimplikasi terhadap kinerja perseroan. Oleh karena itu, akibat kondisi yang tidak sehat akhirnya perlu disampaikan kepada publik soal permasalah BUMN, “Minta jatah BUMN pasti ada, kalau tidak ada api, mana ada asap.” tandasnya.

Meski demikian, Yohanes menyakini, cara ampuh menangkal "sapi perah" BUMN oleh DPR adalah dengan IPO. Pasalnya, dengan dicatatkannya sebagai perusahaan terbuka akan mempersulit orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelewengan. “Tidak mungkin bisa dipalak, meskipun direkayasa pasti persentasenya akan menunjukkan penurunan, dan orang awam sekalipun pasti akan tahu,”tegasnya.

Oleh karena itu, dia menilai pentingnya perusahaan-perusahaan milik negara, baik yang sifatnya BUMN maupun BUMD untuk melakukan IPO. Selama ini, banyak perusahaan besar milik negara yang sebenarnya memiliki potensi dan prospek positif dalam pelepasan sebagian sahamnya ke publik.

Namun sebaliknya, jika yang ditakutkan dikuasai asing, hal tersebut bisa disiasati dengan cara 'mengunci' atau membuat kepemilikan mayoritasnya berada di atas tangan pemerintah. Dengan catatan, perusahaan milik negara tersebut menunjukkan kinerja yang bagus. “Kalau takut dikuasai asing, kunci saja dengan majority kepemilikan negara sebesar 51% misalnya, saya pikir itu sudah cukup.”

Hal senada juga disampaikan Staf Khusus Menteri Perekonomian Purbaya Yudhi Sadewa, soal DPR minta "jatah" terhadap perusahaan BUMN sangat mungkin terjadi. Terlebih dalam penentuan IPO BUMN memang melibatkan DPR yang merupakan wakil rakyat dan sebagai lembaga kontrol atas perusahaan BUMN yang akan IPO.”Dalam setiap proses loby di DPR diperlukan unsur transparansi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan publik,”tandasnya.

Dipermaikan Politisi

Bahkan Purbaya memperkirakan pada tahun depan, IPO BUMN akan terganjal dalam permasalahan politik. Alasannya, para politisi bakal menyiasatinya dengan tuduhan BUMN yang IPO dianggap menjual aset negara ke publik dan akan bisa disamakan dengan menjual negara dalam perspektif politik.

Maka tidak heran, permasalahan politik, lanjutnya akan menjadi pengganjal bagi BUMN untuk IPO kemudian perusahaan BUMN harus menyakinkan kepada pemangku politik Indonesia bahwa IPO BUMN bukan berarti menjual negara.”IPO BUMN ini untuk kepentingan perusahaan BUMN itu sendiri sehingga akan menjadi lebih baik lagi pada masa yang akan datang,” ungkapnya.

Kata Purbaya, dalam proses IPO BUMN diperlukan transparan dari mulai meminta persetujuan kepada DPR hingga pelaksanaan IPO itu apabila disetujui oleh DPR. Selama tidak ada kongkalingkong antara perusahaan BUMN dengan DPR maka akan berjalan lancar proses IPO BUMN ini.”Diharapkan tahun depan akan banyak IPO BUMN yang terealisasikan sehingga akan menimbulkan efek yang bagus bagi perusahaan BUMN tersebut,”harapnya.

Meskipun demikian, dia menuturkan, tidak banyaknya BUMN yang IPO pada tahun ini maka tidak bisa sepenuhnya menyalahkan DPR melainkan perusahaan BUMN yang belum siap menuju IPO. Kesiapan perusahaan BUMN masuk dalam lantai bursa dikarenakan perusahaan itu ingin memperbaiki kinerjanya terlebih dahulu sebelum masuk ke IPO. ”Perusahaan BUMN belum siap masuk lantai bursa apabila kinerjanya belum baik,” ujarnya.

Sedangkan pengamat pasar modal Reza Priyambada mengatakan, politisasi di DPR mempengaruhi daya saing BUMN dengan swasta berbeda jauh. Alhasil, dalam kenyataannya swasta lebih banyak dan cepat melakukan IPO daripada BUMN. Padahal secara aset mereka lebih kecil ketimbang BUMN.

Reza menambahkan, berlarutnya IPO BUMN lebih disebabkan oleh faktor internal yang masih tarik-ulur. Pada dasarnya, pasar akan menilai sendiri valuasi suatu perusahaan, terutama BUMN yang melakukan IPO dan tentu akan melihat berdasarkan faktor fundamental dalam menentukan harga yang sesuai. Karena itu, BUMN yang melakukan IPO diperlukan kajian yang teliti, “Rencana IPO harus menetapkan secara pas, apakah BUMN tersebut siap atau tidak melakukan IPO sehingga terkesan tidak memaksakan,”tegasnya.

Kedepan, IPO BUMN harus disiapkan dengan matang sehingga investor tidak dirugikan dan tentunya, BUMN yang melakukan IPO harus memperbesar kuota untuk investor domestik sehingga masyarakat dan negara dapat menikmati manfaatnya.

Andil Underwriter

Pengamat pasar modal dari FE Univ. Pancasila Agus Irfani mengatakan, kerugian yang diderita BUMN saat ini lebih disebabkan karena underwriter menetapkan harga semurah mungkin agar oversubscribed, sehingga dapat terserap pasar sepenuhnya, “Kita lihat Krakatu Steel yang dianggap terlalu murah sedangkan Garuda Indonesia malah sebaliknya”ujarnya,

Menurut dia, agar kasus serupa tidak terulang kembali maka dalam setiap IPO BUMN harus melibatkan underwriter profesional yang non-BUMN agar bisa lebih objektif dalam menetapkan harga sehingga investor tidak dirugikan, “Kami optimis bahwa 2013 akan lebih baik bagi BUMN yang melakukan IPO, karena efek dari terkuaknya praktik kurang sehat antara BUMN dengan DPR olah Dahlan Iskan,”paparnya.

Selain itu, dia menyakini mekanisme dan regulasi sudah bagus, akan tetapi individu tertentu yang melemahkan regulasi tersebut. Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan membeberkan enam daftar nama baru anggota DPR pemeras BUMN ke Badan Kehormatan DPR Rabu kemarin.

Diakui pula, Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro soal "pemerasan" BUMN oleh oknum anggota DPR. Dia menceritakan modusnya, meminta 2.000 ton gula dengan alasan program Corporate Social Responsibility (CSR). dias/lia/mohar/bani

BERITA TERKAIT

Makanan Alami Pereda Nyeri saat Haid

Nyeri saat haid sering kali tak tertahankan. Beberapa perempuan bahkan mengalami mual, muntah, sakit kepala, hingga diare. Gejala ini dikenal…

Kelancaran Pembahasan RUU Tergantung Kesungguhan DPR-Pemerintah

Kelancaran Pembahasan RUU Tergantung Kesungguhan DPR-Pemerintah NERACA Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai kecepatan dan kelancaran pembahasan Rancangan…

Berikan Payung Hukum Khusus - Pemerintah Kritik Unicorn Yang Belum IPO

NERACA Jakarta – Desakan pemerintah lewat Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara agar empat perusahaan starup…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

MASALAH KEPATUHAN WP DIPERTANYAKAN - Kontribusi Pajak Orang Kaya Masih Minim

Jakarta-Pengamat perpajakan menilai, meski nilai harta orang terkaya di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan data majalah Forbes…

BSSN: Jelang Pemilu 2019, Serangan Siber Meningkat Pesat

NERACA Jakarta-Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memprediksi ada tiga pola serangan siber yang berpotensi mengganggu jalannya proses Pilpres 2019.…

DINILAI MELANGGAR UU MINERBA - Iress Tolak Revisi PP 23/2010

Jakarta-Indonesian Resources Studies (Iress) menolak rencana pemerintah kembali merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan…