Oleh : Kamsari

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Kertanegara, Raja terakhir dari Singasari, atau Gajah Mada, Mahapatih kerajaan Majapahit, kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara, sama sekali tak punya latar belakang kehidupan di lautan. Tapi keduanya sangat menyadari pentingnya menguasai perairan di nusantara.

Adalah Sri Maharaja Kertanegara yang mengirim Mahisa Anabrang, salah satu patihnya, untuk menggelar ekspedisi Pamalayu, ekspedisi yang ingin menjaga agar laut tak bisa diambil orang asing.

Sementara Gajah Mada, adalah konseptor Majapahit hingga kekuasaan membentang dari Papua sampai Afrika. Salah satu modal utamanya adalah memiliki kekuatan militer di laut yang amat dahsyat. Itu sebabnya lahir istilah “Jalesu Eva Jaya Mahe” atau “Jalasveva Jayamahe” yang berarti “Di Laut Kita Jaya”. Istilah itu kini menjadi pegangan TNI Angkatan Laut.

Mungkin, berkaca dari dua tokoh yang sangat memperhitungkan penguasaan atas laut di nusantara, maka lahirnya lagu tentang nenek moyang bangsa ini yang disebut pelaut. Menguasai laut dalam arti berkuasa terhadap apapun yang ada di laut.

Tapi kini kebanggaan terhadap laut sudah sangat berkurang. Tak heran kalau kekuatan maritim Indonesia kedodoran. Bangsa ini tak lagi menguasai lautnya sendiri.

Barangkali, kalau perompak Somalia yang membajak kapal Indonesia itu hidup di zaman Gajah Mada, semua perompak itu sudah habis dibabat tentara nusantara. Barangkali, di zaman Gajah Mada dan Laksamana Mpu Nala, tak ada satupun nelayan China atau Thailand yang berani mengambil satu ekor pun ikan di laut nusantara. Bahkan mungkin Malaysia tak akan berpikir untuk mendekati pulau Ambalat.

Tapi salah satu yang paling menyesakan dada adalah mudahnya segala macam barang diselundupkan lewat laut. Bahkan, Indonesia harus mengimpor ikan dari China, secara ilegal lagi. Padahal, lautan Indonesia sangat kaya oleh ikan.

Tak heran kalau LSM Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) memandang ada yang salah dalam kebijakan pemerintah soal pengelolaan kelautan. Salah satu yang harus segera dilakukan pembenahan adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) terkait dengan ikan impor ilegal yang saat ini marak terjadi.

Alasannya, Permen KP No 17/2010 hanya mengatur prosedur administratif semata, bukan melarang impor ikan yang jenisnya sama dengan ikan yang diproduksi oleh para nelayan lokal.

Peraturan yang tidak tegas tersebut dapat mengakibatkan adanya beragam interpretasi menyangkut pemberian izin impor ikan untuk kepentingan pengolahan, kebutuhan umpan, serta ikan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri.

Semua hal tersebut dapat berpotensi menjadi "lubang" bagi diloloskannya impor ikan ilegal yang masuk ke pasar domestik.

Lemahnya kekuatan Indonesia di laut bukan saja karena peralatan persenjataan militer yang minim. Tapi lebih kepada ketidakmampuan bangsa ini memanfaatkan lautnya secara tepat dan maksimal. Kita sudah tak jaya lagi di laut.