Jaga Stabilitas Stok, Bulog Kemungkinan Bakal Impor Beras

Selasa, 16/10/2012

NERACA

Jakarta – Perum Bulog tidak menutup kemungkinan akan melakukan impor untuk mencukupi kebutuhan stok akhir tahun. Kendati bakal impor, namun jumlahnya tidak akan sebesar impor beras tahun 2011 yakni 1,8 juta ton.

Menurut Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso, sampai saat ini, stok beras Bulog sekitar 2,2 juta ton dengan jumlah pengadaan dalam negeri hingga Senin (15/10) yakni 3,326 juta ton.

Penyaluran raskin hingga akhir tahun, lanjut Sutarto, yakni sekitar 800 ribu ton. Jadi, sisa stok dikurangi penyaluran raskin sekitar 1,4 juta ton. Penyerapan hingga akhir tahun diperkirakan sekitar 200 ribu ton. Jika ditambah penyerapan tersebut, stok akhir tahun sekitar 1,6 juta ton. Sementara, target pemerintah untuk stok Bulog harus ada 2 juta ton. Jadi, untuk stok akhir tahun Bulog masih ada kekurangan sekitar 400 ribu ton.

“Pekan lalu penyerapan turun di bawah 10 ribu ton. Pekan-pekan sebelumnya kan penyerapan di atas 10 ribu ton. Tidak menutup kemungkinan untuk impor tapi jumlahnya jauh lebih kecil dari dari tahun lalu. Saya jamin jauh lebih kecil dari tahun lalu. Hitung sendiri jumlahnya berapa,” kata Sutarto seusai bedah buku ‘Jurus Jitu Atasi Kritis: Pengalaman Mustafa Abubakar Memimpin Bulog, di Gedung Bulog, Jakarta, Senin (15/10).

Sutarto mengungkap, pengadaan hingga saat ini yakni 3,326 juta ton sudah hampir mendekati posisi pengadaan tertinggi Bulog yang dicapai pada tahun 2009 lalu yakni 3,6 juta ton. “Kalau kita bandingkan prediksi peningkatan produksi, ini sudah diatas rata-rata. Kalau naiknya diatas 5%, kenaikan pengadaan ini sudah diatas peningkatan produksi. Posisi stok kita kalau dalam keadaan normal bisa sampai 8 bulan,” jelasnya.

Dia menyebut, bukannya Bulog ingin melakukan impor tapi Bulog tengah berhitung betul berapa stok yang harus ada di Bulog. “Pemerintah kan minta ada 2 juta ton. sekarang masih lebih tapi kalau pengadaan turun sementara kita harus menyalurkan itu. Kalau kurang harus impor. Saya jamin pasti jauh lebih kecil (jumlah impor) ketimbang tahun lalu,” tandasnya.

Sutarto menargetkan, prediksi pengadaan sampai akhir tahun adalah 3,6 juta ton. Seyogianya, menurut Sutarto, Bulog harus mengadakan 4,1 juta ton dalam setahun agar stok akhir tahun tetap 2 juta ton. “Tapi untuk 4,1 juta ton itu kan pasti ada hubungannya dengan produksi. Produksi diprediksi kan naik 4,31%. Semoga ada penambahan produksi sehingga bisa kita serap dan tidak perlu impor,” paparnya.

Lahan Sawah

Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden periode 2004-2009, Jusuf Kalla menilai langkah pemerintah yang terlalu mengandalkan penambahan lahan untuk sawah adalah keliru.

Kalla menuturkan, menambah lahan sawah baru membutuhkan waktu lebih lama karena harus menambah pengairan, membabat hutan baru, memindahkan para transmigran. “Menambah lahan sawah baru 100 ribu hektare belum tentu 10 tahun selesai, swasembada bisa makin molor,” tutur Kalla.

Kalla yang pernah menjadi Kepala Bulog pada tahun 1999-2000 melanjutkan, pemerintah sebetulnya hanya perlu meningkatkan produktivitas lahan sawah dari 5 ton per hektare menjadi 6-7 ton per hektare. Dengan peningkatan produktivitas ini, lanjutnya, pemerintah tidak perlu melakukan investasi besar-besaran dan bisa dijalankan dalam jangka waktu satu tahun.

Kalla mengatakn, peningkatan produktivitas lahan sawah ini membutuhkan peran perguruan tinggi negeri dan swasta dalam pengembangan riset benih unggul. Produktivitas yang tinggi dianggap lebih mampu meningkatkan pendapatan petani ketimbang menambah lahan sawah baru. “Kita masih ada ruang menaikkan produktivitas lahan sawah 40% menjadi 7 ton per hektare. Vietnam saja bisa 8 ton dan Cina 10 ton per hektare,” ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah mencanangkan program bernama Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K), yang bertujuan mendukung target surplus produksi beras sebesar 10 juta ton pada 2014.

Dalam jangka pendek, BUMN Pangan tersebut juga akan mencetak sawah baru seluas 100.000 hektare, yang terbagi atas 30.000 hektare digarap oleh PT Pertani, 40 hektare PT Syang Hyang Seri, dan 30.000 ribu hektare oleh Pusri.

Kalla menilai kebijakan BUMN menambah lahan sawah baru sama dengan ingin menyaingi petani. "Kalau menambah sawah berarti memiskinkan petani. Keliru kalau BUMN mau tambah sawah karena pendapatan petani akan turun," tandasnya.