Jakarta—Peringatan International Monetary Fund (IMF) yang menilai perekonomian Indonesia terindikasi gejala overheating tidak perlu disikapi secara panik. Bahkan hasil kajian IMF dinilai terlalu mengada-ada.  Intinya, kajian tersebut cuma sebuah peringatan saja dan tak usah ditanggapi serius oleh pemerintah maupun Bank Indonesia.

NERACA

“Alasannya tanda-tanda overheating perekonomian Indonesia masih jauh. Ini diindikasikan dengan rasio kredit terhadap PDB Indonesia masih di bawah 26%,” kata ekonom Indef Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika kepada Neraca di Jakarta, Selasa (19/4).

Oleh karena itu, kata guru besar FE Universitas Brawijaya itu, perekomian Indonesia masih bisa tumbuh. “Sehingga masih ada ruang untuk menyalurkan kredit. Ancaman inflasi datang dari eksternal, yakni harga minyak dan pangan dunia yang fluktuatif. Yang harus diwaspadai pemerintah adalah mengenai capital inflow yang deras,” tambahnya.

Namun Erani menyarankan sebaiknya capital inflow ini disalurkan ke sektor riil. Hanya sayangnya, hingga sekarang masih terganjal masalah lama seperti perizinan yang berbelit-belit, pembebasan lahan, serta infrastruktur yang tidak merata. “Capital inflow sifatnya jangka pendek bisa jadi ancaman. Karena tak tersalur maka mengendap di portofolio. Ini harus segera diatasi pemerintah supaya nggak jadi ‘racun’,” tegasnya.

Oleh sebab itu, kata Erani, pemerintah harus mempercepat penyelesaian UU Pembebasan Lahan guna membangunan infrastruktur. Diiringi pula, BI mengontrol arus modal msauk dari investor. “Ini untuk membatasi karena nggak semua modal bisa masuk seenaknya,” ujarnya.

Hal yang sama dikatakan ekonom FEUI Lana Soelistianingsih, yang menyebutkan soal indikasi overheating tidak usah dirisaukan. Sebab terlalu dini. Namun Lana mengingatkan potensi inflasi masih ada, hanya datangnya dari global, yakni harga pangan dan minyak dunia.  

“Belum sampai overheating. Tapi kalau pemerintah menaikkan BBM subsidi sampai Rp 6.500 per liter, maka inflasi bisa capai 10,2%. Ini bisa overheating. Anggaran kita nggak akan bertahan jika harga minyak dunia di atas US$120 per barel, karena dirancang maksimal sebesar US$120,” tegasnya.

Apalagi, tambah dia, subsidi Indonesia tahun ini mencapai Rp 98,5 triliun, lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya Rp 85 triliun. “Di kawasan, negara kita tertinggi dalam penyaluran subsidi. Tapi menurut saya, pemerintah sebaiknya mencabut subsidi BBM 3-4 tahun lagi,” ujarnya.

Kajian IMF soal ekonomi Indonesia yang mulai overheating sebaiknya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. “Boleh-boleh saja IMF berpendapat seperti itu. Tapi janganlah dijadikan patokan, karena saya sendiri melihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih baik-baik saja. Kita masih punya peluang karena pasar domestik kita masih besar,” kata pengamat ekonomi Ninasapti Triaswari.

Terkait bagaimana sebaiknya sikap pemerintah dengan hasil kajian IMF tesebut, Ninasapti menambahkan merespon boleh saja asal tidak berlebihan. “Karena sebenarnya penyakit kita ada di sektor mikro, bukan makro,” ujarnya.

Inilah yang menjadi PR bagi pemerintah, yaitu dengan meningkatkan perbaikan di sektor riil dan mikro. “Kita tak perlu terlalu berpatok pada hasil kajian IMF, namun kita memang perlu mengantisipasi overheating tersebut dengan cara melakukan perbaikan di sektor riil dan mikro, terutama dalam sektor pangan dan energi,” jelas dia.

Namun berbeda dengan  Prof. Dr. Sofyan S. Harahap yang menilai laporan IMF tersebut sangat akurat analisisnya. Apalagi dana investasi, Indonesia mudah mendapatkan uang dengan bunga rendah dari pemerintah AS yang mengeluarkan stimulus.

Menurut guru besar FE Usakti itu, uang tersebut kemudian masuk ke pasar internasional dan diserap oleh negara-negara berkembang. “Masalahnya uang ini masuknya berlebihan, jadi tidak baik. Karena bisa saja sewaktu-waktu capital outflow. Ini jangka pendek, sehingga dikhawatirkan terjadi overheating,” ujarnya.

Dia mengatakan, capital inflow yang masuk ke Indonesia ada gejala terlalu banyak. Sehingga dapat menimbulkan gejala overheating. “Kalau nggak bisa disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian, bisa bubble nanti. Makanya, jangan terlalu ‘dibuka’ kran capital inflow,” katanya.

Secara terpisah, peneliti ekonomi utama BI Juda Agung menilai proyeksi IMF terkait potensi overheating di Indonesia hanya berdasarkan tren dan output ekonomi yang terjadi saat ini. "Overheating IMF hanya melihat out put dengan trennya, tapi tren banyak metodologinya dan jadi perdebatan di BI dan lembaga IMF dan World Bank," katanya.

Lebih jauh Juda menambahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat dengan proyeksi 6,4% di 2011 dan 6,6% di 2012. Namun bila pertumbuhan ekonomi ini tidak diimbangi peningkatan di sektor riil maka peluang overheating begitu terbuka.

"Ke depan kalau ekonomi kita terus meningkat 6,4% 2011, 6,6% 2012, tanpa investasi yang meningkat menimbulkan overheating. PR kita meningkatkan kapasitas dari infrastruktur, investasi domestik dan asing," ujarnya.

Juda mencontohkan Cina sebagai negara yang memiliki pertumbuhan tinggi namun juga diimbangi oleh peningkatan infrastruktur dan investasi.  "Contoh China, selalu kelihatan China bisa tumbuh 11%. Karena kapasitas besar, sehingga ketika dia tumbuh tidak memanas. Infrastruktur di China berjalan dan investasi besar, tidak heran jika bisa tumbuh," imbuhnya.

Sementara dari DPR, anggota Komisi XI DPR RI, Kemal Azis Stamboel mendesak pemerintah mengambil langkah taktis dan antisipatif terkait laporan International Monetery Fund (IMF) tentang perekonomian Indonesia yang mulai overheating. "Pemerintah harus menjalankan perbaikan infrastruktur secepatnya, terutama di sektor pertanian dan transportasi. Karena sektor pertanian paling signifikan terhadap tingginya inflasi dan sektor transportasi paling besar kontribusinya terhadap tingginya biaya bisnis," jelasnya.

Menurut dia, tanpa memperkuat kapasitas dua infrastruktur tersebut, sektor riil tidak akan bisa bergerak cepat dan pertumbuhan ekonomi yang tercipta tidak elastis terhadap pengurangan pengangguran dan kemiskinan. "Selain itu, kapasitas energi juga perlu untuk lebih ditingkatkan lagi," katanya.

Sementara untuk BI, harus segera mengantisipasi derasnya aliran hot money yang masuk dan menekan tingkat inflasi inti secara tepat. "Monetary mangement kita secara umum sudah cukup baik tetapi dari sisi supply kita punya potensi bottleneck yang cukup gawat. Ini harus benar-benar dicarikan terobosan," ujarnya. ardi/arif/cahyo