DPR Ragukan Klaim SBY Soal Penghematan - DANA APBN Rp16,8 TRILIUN BELUM CUKUP

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengklaim pemerintah telah berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 16,8 triliun pada tahun anggaran berjalan 2011. Terkait dengan ini, pemerintah berambisi mengalokasikan hasil penghematan untuk membangun infrastruktur, program pengurangan kemiskinan dan dana cadangan untuk mengatasi gejolak harga minyak dan pangan.

NERACA

"Sebagian mesti kita jadikan dana cadangan untuk berjaga-jaga mengingat gejolak harga minyak bumi dan pangan pada tingkat dunia," ujar Presiden, usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kamis (7/4). Angka itu didapat dengan pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2011 soal penghematan anggaran belanja.

Dana itu, kata Presiden SBY, bakal dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk diputuskan peralihannya. "Saya sungguh berharap DPR juga memiliki cara pandang yang sama dengan pemerintah dalam efisiensi dan optimasi," ujarnya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi VII DPR RI Satya Wira Yudha mengatakan, cadangan dana sebesar Rp 16,8 triliun dikhawatirkan tidak mencukupi untuk menutup defisit anggaran. Apalagi, pemerintah tidak menaikan harga BBM di tengah meroketnya harga minyak dunia. Menurut dia, cadangan dana tersebut bukan hanya untuk subsidi BBM, tetapi juga listrik dan pangan.

“Berdasarkan keterangan dari Direktur PLN, untuk subsidi listrik saja butuh hampir Rp 16 triliun. Pernyataan Presiden SBY ini patut dipertanyakan. Bukannya saya mengatakan tidak realistis,” kata Satya kemarin.

Kementarian Keuangan sendiri pernah mencatat, dalam setiap 5000 bph produksi minyak yang tidak tercapai dari target 970 ribu bph, berpotensi membengkakan defisit APBN sebesar Rp 900 miliar. Sementara untuk harga minyak mentah Indonesia, setiap US$ 1 per barel realisasi di atas asumsi US$ 80 per barel bakal menambah defisit Rp800 miliar.

Hingga Kamis (7/4), harga minyak dunia untuk penyerahan Mei 2011 tertahan di level US$ 108,40 per barel setelah sempat menembus US$ 109 per barel. Sedangkan jenis Brent North Sea menjadi US$121,85 setelah menyentuh US$123,37 per barel.

Satya menegaskan, pemerintah harus belajar dari tahun 2008 di mana SBY ketika itu berani menurunkan Premium dari Rp 6.000 menjadi Rp 4.500. “Nah, sekarang pemerintah harus berani menaikkan harga BBM di tengah kondisi harga minyak dunia yang tinggi,” ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah juga harus segera melakukan pengendalian BBM subsidi. Menurut dia, isu harga minyak ini berbeda dengan pengendalian BBM, karena harga minyak menyangkut kekuatan APBN. “Kita sadar tidak semua yang berhak ikut menikmati subsidi BBM seperti orang yang ekonominya bagus beli Premium. Karena itu perlu adanya pengendalian dan pemerintah harus mulai bekerja membangun infrastrukturnya,” jelasnya.

Tetapi, sambung Satya, dengan kenaikan harga minyak beban APBN membengkak di mana Indonesia Crude Price (ICP) atau asumsi makro hanya US$ 80 perbarel. “DPR telah membuat payung hukum yaitu pemerintah boleh menaikan 10% tanpa konsultasi ke DPR lagi kalau harga minyak sudah lebih dari 10% rata-rata ICP,” ucapnya.

Terkait lifting minyak 2011 yang tidak mencapai target 970 ribu barel per hari dan hanya mampu 911 ribu per hari, menurut Satya, akan terjadi impor besar-besaran sehingga membuat APBN makin kedodoran. “Jadi, banyak faktor yang membuat pernyataan SBY perlu dipertanyakan,” tandasnya.

Terpisah, Direktur Center for Petroleum and Energy Economic Studies (CPPES) Kurtubi mengingatkan agar penghematan tidak berasal dari pemotongan anggaran pembangunan infrastruktur terutama transportasi dan energi. Pasalnya, jika dana infrastruktur berkurang maka kegiatan ekonomi masyarakat dan industri terganggu bahkan mandek.

”Selama infrastruktur transportasi tidak digarap, masyarakat menjadi terpojok dan makin terdorong membeli kendaraan pribadi, motor dan mobil. Sehingga, konsumsi BBM pun naik,” katanya kepada Neraca, Kamis (7/4).

Oleh karena itu, jika memang pemerintah memiliki dana dari hasil penghematan tersebut, Kurtubi mendesak pemerintah tidak terlena. ”Gunakan dana itu untuk membangun jalan baru, membeli bus kota sebagai sarana transportasi massal, membangun kilang dan Floating Receiving Terminal,” katanya. Apalagi, lanjutnya, pemerintah SBY terlihat tidak ingin mengambil opsi menaikkan harga premium.

Dari sisi pendapatan negara, pemerintah sejatinya memiliki peluang menambah pemasukan. Caranya, ”Tim negosiasi harga jual LNG Tangguh bentukan SBY pada tahun 2008 diaktifkan kembali. Mereka mesti negosiasi kembali dengan China untuk mau membeli gas dengan skema LNG Badak yang mengikuti harga dunia,” katanya.

Pasalnya, harga gas LNG Badak saat ini US$ 16 per mmbtu sedangkan Tangguh hanya dipatok fixed US$ 3,35 per mmbtu. Hitungan Kurtubi, jika berhasil, Indonesia bakal menangguk pendapatan Rp 30 triliun per tahun.

Untuk mendorong penemuan sumur migas baru, Indonesia perlu memperbaiki iklim investasi industri migas yang selama ini kurang menarik. Pengajar Pascasarjana UI itu memintah pemerintah memberlakukan sistem perpajakan migas secara lex spesialis.

Misalnya, sebelum sumur menghasilkan minyak, operator dibebaskan dari pajak. ”Pemerintah juga perlu mawas diri karena posisi Indonesia dalam peta investasi migas dunia berada di ranking 111 dari 133 negara. Kita hanya lebih baik dari Timor Leste,” tukasnya. ruhy/inung

Related posts