Program Mobnas Tak Punya Arah Jelas

NERACA

Jakarta – Belum jelas ujung pangkal program pengembangan mobil murah dan ramah lingkungan (low cost and green car-LCGC), pemerintah tampak keranjingan mempromosikan mobil merk lokal seperti Esemka, Kancil, dan Tawon. Namun, belum selesai euforia mobil lokal itu, pemerintah lalu begitu lantang menebarkan pesona mobil hybrid yang kemudian disusul dengan gembar-gembor soal produksi mobil listrik secara masal di 2014.

Menurut pengamat otomotif Jhonny Pramono, mencla-menclenya sikap pemerintah dalam pengembangan mobil nasional (mobnas) menunjukkan bahwa program ini tidak memiliki arah yang jelas. “Memang pemerintah ini tidak mempunyai kesatuan kata untuk mengembangkan arah mobil nasional yang mana untuk dikembangkan seharusnya kementerian yang terkait duduk bersama membicarakan masalah ini. Jangan main jalan sendiri-sendiri, sehingga tidak ada arah yang jelas,” ujarnya kepada Neraca, Rabu (18/7).

Di samping itu, tidak ada kepemimpinan yang jelas dalam pengembangan industri mobil nasional ini. Kementerian Perindustrian getol menyuarakan pengembangan LCGC dan mobil hybrid, sementara mobil buatan lokal seperti Esemka berada di bawah asuhan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Belakangan realisasi mobil listrik dipandu oleh Kementerian BUMN. Padahal, menurut Jhonny, pengembangan mobil listrik seharusnya dipimpin Kementerian Riset dan Teknologi.

Senada dengan pandangan Jhonny, Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan mobil nasional masih belum jelas. "Yang ada cuma kebijakan industri otomotif keterkaitan dengan fasilitas untuk prinsipal Jepang sebagai pemasok utama otomotif Indonesia. Ini dilakukan melalui skema fasilitas investasi dan perdagangan," kata Airlangga.

Sementara di mata anggota Komisi VI DPR Ferrari Romawi, proyek pengembangan mobnas seharusnya dipimpin oleh Kemenperin. “Yang memegang kendali tentunya harus dari Kemenperin. Dan dari awal yang harus ditekankan dalam proyek mobil nasional adalah bagaimana pemerintah menciptakan mobil yang ramah lingkungan dan hemat bahan bakar, yaitu yang paling tepat adalah mobil hybrid. Dan itu Kemenperin yang berhak sebagai leading sector-nya,” jelasnya.

Dalam pandangan Ferrari, mobil hybrid perlu dikembangkan untuk menjadi mobnas. “Mobil hybrid banyak keuntungannya yaitu irit bahan bakar dan ramah lingkungan karena menggunakan listrik dan juga mesin konvensional. Untuk setahun atau dua tahun pertama tidak apa-apa impor dulu, lalu setelah itu dalam kita bisa belajar cara pembuatannya dan bisa melakukan alih teknologi. Mobil hybrid ini kan sudah terbukti di banyak negara dan berhasil. Beda dengan mobil listrik yang di negara luar pun masih belum banyak dipakai secara masal,” tambahnya.

Adapun menurut Fauzi Aziz, pemerhati kebijakan Industri dan perdagangan yang juga mantan staf ahli Menteri Perindustrian, pengembangan mobnas harus dilaksanakan berdasarkan kolaborasi dari Kemenristek, Kemenperin dan BUMN, agar pengembangan mobnas ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, program mobnas harus didukung oleh kebijakan yang memihak industri otomotif.

“Pengembangan mobnas ini harus didukung dengan policy yang benar-benar memihak terhadap industri otomotif seperti impor mobil CBU itu dilarang dan mempermudah impor komponen yang dalam negeri belum bisa buat. Yang pasti, harus ada dukungan dari perbankan nasional untuk membiayai sektor otomotif ini,” terangnya. iwan/didi/ria/munib

BERITA TERKAIT

Bank Banten Dukung Program Penggunaan Aplikasi E-SP2D

Bank Banten Dukung Program Penggunaan Aplikasi E-SP2D NERACA Serang - PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) selaku bank…

Panglima TNI - Keikutsertaan Pensiunan TNI Tak Pengaruhi Netralitas

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto Panglima TNI Keikutsertaan Pensiunan TNI Tak Pengaruhi Netralitas Jakarta - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto,…

Gubernur: Program Pembangunan Sesuai Kebutuhan Masyarakat Banten

Gubernur: Program Pembangunan Sesuai Kebutuhan Masyarakat Banten NERACA Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, bahwa program pembangunan yang dijalankanya…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Efektivitas Impor Pangan Perlu Dievaluasi

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan berbagai kebijakan terkait mekanisme impor pangan yang tidak efektif agar…

KPK: Pengusaha Jangan Takut Ancaman Kepala Daerah

  NERACA Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para pengusaha jangan takut dengan ancaman dari para calon kepala daerah…

PPATK DAN KPK MINTA DPR PERCEPAT RUU BATASAN UANG KARTAL - Sanksi Buat Transaksi Tunai Lebih Rp 100 Juta

Jakarta-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memberlakukan sanksi bagi pihak yang melakukan transaksi menggunakan uang kartal atau tunai…