Jakarta -  Pepatah “Keledai pun tak akan jatuh di lubang yang sama” jelas bertolak-belakang dengan cara kerja pemerintah mengelola negeri ini. Khusus di sektor pangan, pemerintah selalu “jatuh” di lubang yang sama. Hal ini setidaknya tercermin dari rutinitas lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang bulan puasa yang sudah jadi masalah akut menahun namun tidak kunjung diselesaikan tuntas oleh pemerintah.

NERACA

Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran mengungkapkan, ketidakmampuan pemerintah menindak tegas para spekulan yang mempermainkan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu penyebab rutinitas kenaikan harga pangan menjelang Ramadhan. Menurut dia, dengan modal besar dan jaringan yang mapan, pemerintah seperti tak berdaya bahkan takluk di bawah aksi para spekulan.

“Kenaikan harga menjelang bulan Ramadhan memang menjadi siklus tahunan. Kejadian ini akibat dari ketikmampuan pemerintah untuk menindak tegas para spekulan yang sengaja menimbun barang. Sehingga harga sembako ini akan merangkak naik saat memasuki bulan Ramadhan,” jelas Ngadiran kepada Neraca, Senin (2/7).

Hal senada diungkapkan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo. Dia mengakui kemungkinan permainan para spekulan melakukan penimbunan bahan pokok menjelang puasa.  “Ada kemungkinan praktik penimbunan dan spekulan, tapi hingga saat ini masih belum dapat laporan penemuan adanya praktik tersebut. Kami telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota untuk mengawasi dan mengontrol distribusi. Salah satunya, dengan pasar murah itu, diharapkan bisa meredam lonjakan harga,” ujarnya.

Karena itu, terang Gunaryo, sejauh ini sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga. “Kita sudah berkoordinasi untuk menginstruksikan kepala dinas dan kalangan produsen untuk meningkatkan keikutsertaan dalam pasar murah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Rencananya pasar murah akan diperbanyak di sepuluh provinsi di Indonesia. Hingga Juli 2012 ini pelaksanaan program pasar murah akan diperbanyak,” urainya.

Seperti menggenapi pendapat Ngadiran dan Gunaryo, Anggota DPR RI Komisi IV Ma’mur Hasanuddiin menjelaskan, kenaikan harga beragam bahan pokok mulai terjadi menjelang bulan suci Ramadhan di berbagai daerah akibat adanya spekulasi harga dan tata niaga yang buruk. Itu sebabnya, pemerintah harus melakukan berbagai langkah terobosan dalam rantai distribusi, karena secara produksi banyak bahan pokok sedang dalam masa panen.

“Kenaikan bahan pokok menjelang bulan Ramadhan yang senantiasa terjadi hampir setiap tahun telah memicu inflasi dan membebani daya beli masyarakat. Tentu kondisi ini perlu menjadi perhatian Pemerintah agar melakukan langkah antisipasi secara maksimal di tingkat produksi dan melakukan stabilitasi harga dalam rantai distribusi,” ujar Ma’mur.

Ironisnya, sambung Ma’mur, kenaikan komoditas gula, misalnya, terjadi saat petani tebu mulai memasuki musim giling dan harga lelang yang cenderung menurun dari pabrik. “Kondisi kenaikan gula sangat memprihatinkan dan merugikan konsumen. Padahal menjelang bulan Ramadhan diperkirakan tingkat konsumsi gula cukup tinggi oleh masyarakat, namun kenaikan yang terjadi menunjukan bahwa adanya spekulasi harga diluar faktor produksi,” ujarnya.

Tren Kenaikan

Di tempat berbeda, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo menjelaskan, tren Juli dan Agustus harga barang dan bahan makanan akan masuk dalam periode naik, karena bertepatan dengan libur sekolah, bulan Ramadhan dan Lebaran. Sejumlah sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai mengalami kenaikan harga diantaranya ayam, ikan dan daging, bumbu masakan, serta beras.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain cabai merah, bawang putih, daging ayam, ikan segar, gula pasir, telur ayam, dan emas. Harga tertinggi cabai merah terjadi di Padang naik hingga 101%, sedangkan di daerah lain berkisaran 10-80%. Harga tertinggi bawang putih terjadi di Serang naik hingga 72%, disusul Tegal naik hingga 70%. Harga tertinggi daging ayam ras dialami Tasik naik hingga 17%. Harga gula pasir rata-rata kenaikannya kisaran 12-13%.

Terkait hal ini, Guru Besar Fakultas Ekonomi Univ. Lampung Prof. Dr. Bustanul Arifin, kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang datangnya bulan Ramadhan dikarenakan adanya kombinasi ekspektasi dari konsumen dan tingkah laku dari pedagang yang tidak ingin kehabisan stok. “Ini adalah teori ekonomi, biasanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Terkadang ada juga pedagang yang menyetok barang dan para konsumen yang menginginkan produk itu ada,” tukasnya.

Namun demikian, Bustanul memberikan beberapa masukan agar harga tak terus merangkak naik menjelang datangnya bulan Ramadhan. “Perlu ada pemantauan sejak awal tentang harga-harga sembako. Setiap pasarnya harus dimonitoring setiap harinya. Nantinya hasil monitor tersebut disampaikan pada kepala daerah setempat,” jelasnya.

Menurut Bustanul, kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu ditingkatkan lagi di daerah-daerah dan dilakukan secara serentak. ”Tim ini harus memberikan laporan ke Gubernur maupun Bupati setempat. Ini ada kaitannya dengan inflasi. Pemda setempat perlu mengontrol harga juga,” tambahnya.

Cara yang kedua menurut Bustanul adalah dengan merangkul para pelaku pasar seperti pedagang dan asosiasi pedagang lainnya. “Pemerintah harus merangkul mereka. Bukannya justru malah saling tuding menuding,” tukasnya.

Sementara menurut Guru Besar FE Unpad, Prof. Dr. Ina Primiana Syinar, memang pemerintah sepertinya tidak melakukan langkah berarti karena polanya tetap sama (bahwa harga barang dan sembako tetap naik menjelang lebaran). “Kalau pemerintah memang sudah melakukan langkah harusnya dari sebelum-sebelumnya (jauh sebelum lebaran). Pemerintah harusnya bisa melihat atau mengetahui, dan (bisa) mengontrol tempat-tempat di mana (harga) produk itu naik, simpul di mana distribusinya tidak lancar atau dibeli spekulan,” katanya.

Dia menjelaskan, dalam mekanisme pasar di mana para pedagang atau pemodal, khususnya yang besar, hanya menginginkan keuntungan semata dari menaikkan harga barang. Karena itu pemerintah juga harus bisa mengetahui cukup atau tidak suplai barang dan apakah itu masih ada di peredaran atau tidak. Karena kalau tidak hal akan semakin memuluskan jalan para penimbun atau spekulan. “Orang kalau sudah menyimpan atau menimbun pasti sudah dari lama, karena mereka sudah tahu kapan mulai stok, Jadi pemerintah harus tegas terhadap mereka, bahkan kalau bisa harus mengenakan mereka sanksi pidana karena sudah merugikan masyarakat,” tuturnya.