Ekonomi Belum Beres, Malah Boroskan Devisa - RI akan Pinjami ke IMF US$1 Miliar

NERACA

Jakarta – Pemerintah jangan menghambur-hamburkan devisa negara hanya untuk memberi pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Daripada cadangan devisa RI keluar tanpa tujuan jelas. Lebih baik untuk membantu ekonomi dalam negeri. Apalagi, saat ini ekonomi Indonesia dalam keadaan tidak pasti akibat rencana pemerintah untuk menaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pemerintah memang berencana memberikan pinjaman ke IMF sampai sebesar US$1 miliar. Rencana ini mengundang kecaman dan protes dari banyak kalangan.

"Daripada pajak dari iuran rakyat untuk subsidi mereka. Baiknya kita mikir rakyat kita sendiri belum lagi pemerintah akan menaikan harga BBM. Kalau devisa ini keluar, kita harus minta pertanggungjawaban Menko, Menkeu dan Presiden," tegas pengamat ekonomi Farial Anwar saat dihubungi NERACA, Kamis (28/6).

Menurut Farial, negara yang akan menikmati pinjaman utang tersebut adalah negara-negara yang nyentrik dengan "foya-foya", sedangkan mereka (negara yang didanai IMF) tak pernah memikirkan nasib rakyat Indonesia sebagai pemberi subsidi. "Tidak pantas dan tidak layak. Rakyat Indonesia harus marah dengan sikap pemerintah itu," tandas dia.

Farial menegaskan, tahun 1998 silam hingga saat ini IMF tak ubahnya lembaga pemberi saran yang bodoh. "IMF itu dukun bodoh, mana pernah saran-saran mereka berhasil untuk sejahterakan rakyat Indonesia. Kenyataannya, IMF cuma bisa porak-porandakan ekonomi Indonesia. IMF buat kita kacau balau terutama pasca 1998. Rupiah fluktuatif dan sangat melemah hingga tembus Rp10 ribu. Suku bunga 41,24%, belum lagi saran IMF mengadakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sampai sekarang saran-saran bodohnya tidak ada yang memajukan ekonomi. Hanya meninggalkan kesengsaraan rakyat Indonesia," papar dia.

Farial menyarankan kepada pemerintah untuk berpikir cerdas dan jangan lagi asyik melakukan tebar pesona. Untuk rakyat Indonesia, Farial mengingatkan agar melakukan protes kepada pemerintah agar langkah bodoh tersebut dibatalkan pemerintah.

Utang yang akan disalurkan kepada IMF, imbuh Farial, sangat berpotensi gagal bayar. Saat ini saja pemerintah di beberapa negara di Eropa tidak mampu menjual surat utang negara, padahal harga kembalinya sangat tinggi. "100% mereka gagal bayar. Mereka sekarang saja mau hidup dengan keluarkan surat utang negara tidak mampu menjualnya. Jeblok di pasar dengan harga tertinggi sepanjang sejarah. Belum lagi rating mereka di bawah investment grade (peringkat utang). Kita belum pantas," cetus dia.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis tak mau ketinggalan menyikapi rencana tersebut. “Apa maksud Indonesia memberikan pinjaman kepada IMF, dasarnya apa," tukas Harry kepada Neraca, Kamis.

Menurut Harry, pemberian pinjaman kepada IMF tersebut harus diketahui dan disetujui DPR. Dalam membuat persetujuannya, DPR tentu akan melihat apa yang menjadi tujuan dan landasan pemberian pinjaman tersebut. “Pemberian utang tidak bisa diberikan begitu saja dan harus jelas apa yang akan didapatkan Indonesia. Kalau pinjaman tersebut tidak berlandaskan apa-apa, terlebih hanya pernyataan Menkeu, itu gila namanya," tegas Harry seraya menyebutkan bahwa hal itu tentu harus dilakukan secara jelas dan transparan, rasional, serta diketahui publik.

Sementara Direktur LSM Koalisi Anti Utang Dani Setiawan mengatakan, yang perlu ditekankan adalah bahwa Menteri Keuangan tidak perlu berbohong dengan kata-kata yang membodohi rakyat yang mengesankan bahwa pemerintah punya kemampuan untuk meminjami IMF. “Yang ada, IMF itu adalah sebagai lembaga yang memberi pinjaman kepada negara-negara,” katanya.

Menurut Dani, aksi pemerintah ini ditujukan untuk menambah cadangan modal IMF. Apalagi, Menkeu baru pulang dari G-20, dimana di sana negara-negara (misalnya, Brazil, Cina, dan India) itu berkomitmen untuk menambah cadangan modal IMF untuk memulihkan krisis di Eropa.

Bagi negara-negara maju, seperti AS dan Eropa, IMF adalah lembaga penting untuk memulihkan krisis. “Jadi mungkin saja Menkeu itu ketika di sana ditanya atau ditagih janjinya untuk memberikan modal kepada IMF. Jadi, ada tekanan dari negara-negara maju. Bolehlah kalau kita ingin solidaritas terhadap negara-negara di Eropa, namun tidak dengan cara menambah cadangan modal IMF. Sebenarnya pada 2008, IMF sudah hampir bangkrut karena semua negara yang pernah diberi utang sudah mengembalikannya. Bahkan, mereka sudah menjual cadangan emasnya untuk biaya operasional, dan lainnya,” papar Dani.

BERITA TERKAIT

Bank Commonwealth Dukung Desainer Lokal Perluas Pasar - Membangun Kemandirian Ekonomi Wanita

Sebagai bentuk kepedulian dalam pemberdayaan ekonomi wanita, PT Bank Commonwealth (Bank Commonwealth) mendukung brand lokal Purana, fashion house yang fokus…

Penyaluran KUR Akan Melibatkan Stakeholder Selain Bank

Penyaluran KUR Akan Melibatkan Stakeholder Selain Bank NERACA Jakarta - Deputi Spesialis Mikro Prudensial Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muhammad…

Ekonomi 2018 Diprediksi Mampu Tumbuh Minimal 5,1%

      NERACA   Jakarta - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Darmin: Impor Garam Industri Tak Perlu Rekomendasi KKP

NERACA Jakarta-Pemerintah memberi kemudahan impor garam industri dengan melonggarkan ketentuan rekomendasi impor yang diterbitkan Kementerian Kelautan Perikanan. Kementerian KKP sekarang…

KREDIT PERBANKAN 2017 TUMBUH 8% LEBIH - Presiden: Bank Jangan Hanya Kumpulkan DPK

Jakarta-Presiden Jokowi mengingatkan kinerja para bankir untuk lebih memacu penyaluran kredit ketimbang fokus pengumpulan dana masyarakat di tengah upaya pemerintah…

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELAMBAT SETELAH ORBA - APBN Cuma Biayai 8,7% Infrastruktur

Jakarta-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengungkapkan, dana APBN hanya dapat membiayai 8,7% dari total kebutuhan di sektor infrastruktur, sementara negara…