NERACA

Jakarta – Indonesia merupakan negeri yang paling ironis di dunia. Ironis, lantaran sebagai negara agraris yang punya sawah membentang dari Sabang hingga Merauke, negeri ini justru masih mengimpor beras dalam jumlah besar. Bahkan, realisasi impor beras tahun lalu mencapai 1,7 juta ton atau setara dengan Rp 7 triliun. Angka sebesar ini juga sekaligus mencerminkan betapa program diversifikasi pangan yang telah diusung pemerintah sejak 2005 silam mengalami kegagalan dalam derajat yang parah.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Univ. Lampung Prof. Dr. Bustanul Arifin mengatakan, program diversifikasi memang masuk dalam rencana strategis Kementerian Pertanian mulai 2010 hingga 2014. Namun, ujarnya, fakta di lapangan malah menunjukkan Kementan tidak bisa mencapai target tersebut. Akibatnya, ketergantungan Indonesia pada beras masih sangat tinggi sehingga pantas disebut sebagai negeri “keracunan” beras. Hal ini jelas terlihat dari tingkat konsumsi yang mencapai 113,48 kilogram per kapita per tahun dan merupakan yang tertinggi ke-4 di dunia.

“Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah lambannya peningkatan produksi pangan di dalam negeri. Kondisi ini berkaitan dengan infrastruktur dan sarana pertanian yang tidak memadai. Dalam 14 tahun terakhir, laju peningkatan produksi beras di Indonesia masih di bawah 1% per tahun, sedangkan laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 10 tahun mencapai 1,5%,” ungkap Bustanul kepada Neraca, Kamis (14/6).

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Hermanto Siregar menjelaskan, diversifikasi pangan yang diharapkan dapat menekan laju konsumsi beras tidak bisa dilakukan secara instan. Butuh waktu setidaknya 10 tahun untuk merealisasikan program ini karena terkait dengan pola makan masyarakat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. "Mengubah pola makan tidaklah mudah. Masyarakat sudah terbiasa makan nasi akan sulit berganti dengan komoditas pangan lain," urainya.

Selain faktor warisan pola makan, jelas Hermanto, diverisifikasi pangan juga terkendala oleh rendahnya daya beli masyarakat. "Diverisifikasi pangan sulit dilakukan bagi masyarakat yang daya belinya rendah. Bagi yang memiliki daya beli tinggi lebih mungkin mudah mewujudkan diversifikasi pangan," papar Hermanto.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Univ. Brawijaya Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika menegaskan, diversifikasi pangan merupakan salah satu program yang sangat kompleks. “Butuh kemampuan pemerintah untuk menggerakkan sumber daya yang ada, selain menyiapkan insentif-insentif yang dibutuhkan. Dalam jangka panjang upaya diversifikasi bisa berhasil jika pemerintah melakukan program ini secara konsisten dan memberikan edukasi terkait hal ini,” tegas Erani.

Sebatas Retorika

Sementara itu anggota Komisi IV DPR RI Ma'mur Hassanudin menilai, keinginan pemerintah untuk mengurangi konsumsi beras masyarakat melalui program diversifikasi pangan hanya akan sia-sia. Hal ini, kata Ma’mur, karena pemerintah tidak membangun industri pangan alternatif untuk mendukung program tersebut. Karena itu, dia menuding pemerintah hanya beretorika diversifikasi pangan. “Cenderung retorika belaka, karena aksi nyata program pencapaian itu tidak ada. Seharusnya membangun industri pangan yang mapan terlebih dahulu," jelasnya.

Ma'mur menambahkan, diversifikasi pangan hanya akan berjalan efektif apabila industri pangan telah mapan untuk mengolah ratusan jenis pangan yang diproduksi. Beras sebagai pangan pokok terus disukai masyarakat, karena kemudahan pengolahannya dan industri penyimpanan yang sudah mapan. "Berbeda dengan jagung, apalagi singkong, talas atau ubi. Komoditas-komoditas pangan tersebut lebih cepat mengalami busuk dan agak sulit dalam menyimpannya. Kemudian jika ingin dikonsumsi, akan memiliki tingkat kerumitan tersendiri apabila hendak dimakan. Karena itu industri pangan alternatif harus dibangun," tandasnya.