NERACA

Jakarta – Pemerintah Indonesia akhirnya sadar bahwa palaksanaan perjanjian dagang regional seperti China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) benar-benar merugikan kepentingan nasional. Lewat perjanjian tersebut, Indonesia semata-mata hanya dijadikan pasar oleh produsen-produsen asing, khususnya yang berasal dari China. Akibatnya pasar domestik seperti dihantam “tsunami” produk impor dari China dengan defisit neraca perdagangan yang semakin membengkak hingga US$ 3 miliar pada 2011 atau meningkat tajam dibandingkan 2010 sebesar US$ 2 miliar.

Kesadaran pemerintah mengenai “kebohongan” China yang hanya mengincar pasar Indonesia itu terpancar jelas dari pertanyataan Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo yang mengakui, bahwa dari sejumlah free trade area (FTA) yang disepakati telah lalai mengerjakan tugas rumah yaitu tidak memperbaiki industri dalam negeri. Contohnya adalah ketidaksiapan industri dalam negeri saat implementasi CAFTA yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2010 padahal kesepakatan itu sudah ada sejak 2004.

“Faktor sensitivitas di beberapa sektor dalam negeri yang mendominasi pemerintahan dalam 4-5 tahun terakhir, adapun CAFTA membuat kita babak belur, tapi intinya adalah berbagai kajian dalam biaya atau ongkos bisa tinggi apabila kita tidak terlibat FTA dibanding dengan kita mengikuti FTA. Oleh sebab itu  kelebihan kita terlibat dengan FTA kita dapat melakukan proses perundingan atau negosiasi akhir, sehingga FTA perlu disikapi pas dan akurat agar kepentingan nasional bisa kita perjuangkan secara maksimal,” jelas Iman di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menanggapi hal itu, Guru Besar FE Univ. Brawijaya Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika mengatakan, sebenarnya pemerintah Indonesia belum siap dengan pemberlakuan CAFTA. Dari perjanjian ini, menurut dia, Indonesia kewalahan menahan laju barang-barang dari China. “Seharusnya Indonesia mempersiapkan terlebih dahulu segala aspeknya dan berusaha meningkatkan kualitas dan mutu barang dalam negeri agar tidak tergerus barang dari China,” ujarnya kemarin.

Untuk itu, lanjut Erani, semestinya pemerintah Indonesia segera renegoniasi CAFTA. Alasannya, peningkatan permintaan produk dari China tentu akan menguntungkan China karena secara langsung memperluas lapangan pekerjaan di China, sementara di sisi lain industri-industri kecil Indonesia akan mulai berguguran yang pada akhirnya dapat  mengurangi lapangan pekerjaan.

“Kesalahan dari CAFTA adalah pemerintah Indonesia belum siap untuk pasar bebas akan tetapi terlalu dipaksakan untuk ikut. Ini merupakan kesalahan Menteri Perdagangan dan Mentreri Ekonomi terdahulu yang menganggap liberalisasi pasar untuk meningkatkan perdagangan dalam negeri. Akan tetapi apa yang terjadi? Barang-barang dalam negeri malah hancur-hancuran,” tegas Erani.

Lambat Antisipasi

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur menjelaskan Indonesia terlalu memaksakan diri menyetujui CAFTA saat penguatan daya saing industri dalam negeri belum terwujud. “Akibatnya industri kita tidak bisa bersaing bahkan di pasar domestik karena harga produk China lebih murah. Indonesia juga masih lambat mendorong pembangunan industri di sektor hilir yang mampu mengolah bahan baku menjadi barang olahan sehingga memiliki nilai lebih,” ungkapnya.

Yang ada, tandas Natsir, Indonesia justru lebih banyak melakukan ekspor barang mentah padahal semestinya itu bisa diolah sendiri dan lebih dimanfaatkan untuk industri dalam negeri. Akibatnya adalah negara lain yang meneguk keuntungan dengan memperoleh bahan baku dan selanjutnya melempar produk olahan yang telah jadi kembali ke Indonesia. Selian itu, pada perjanjian traksaksi pembayaran awalnya disepakati antara Yuan dan Rupiah, namun hingga saat ini Dolar Amerika masih digunakan untuk transaksi.

“Pertemuan dengan China hanya dilakukan enam bulan sekali, sedangkan perdagangan kan dinamis, harus dibahas tiap saat. Sekarang ini posisi kita yang buntung, kalau memang tidak menguntungkan harus dikaji sejauh mana kerugiannya, apalagi CAFTA sudah setahun. Kalau seandainya perjanjian tersebut dipenuhi oleh China, mak Indonesia bisa diuntungkan. Namun yang ada adalah kita dirugikan dengan perjanjian itu. Sudah seharusnya dilakuakan renegosiasi ulang kerjasama tersebut,” tambahnya.

Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto mengatakan, pemberlakuan CAFTA selama ini memang telah menuai dampak negatif. Sekitar 20% sektor industri manufaktur beralih ke sektor perdagangan. Menurut dia, imbas dari surutnya sektor manufaktur adalah penggemukan di sektor perdagangan. Pergeseran tersebut terutama pada industri skala kecil. Kemudahan mendapatkan produk serupa dengan harga lebih murah membuat mereka dengan cepat beralih menjadi pedagang.

Menurut Djimanto, saat ini peredaran barang impor di Tanah Air mencapai 50%, di mana 40% merupakan produk-produk impor China. Apindo memperkirakan, jika dampak terburuk FTA terjadi, komposisi barang-barang impor bisa melonjak hingga 75% dan produk-produk China menguasai 70%.