Pemerintah Tidak Akan Terapkan Lockdown - KEPALA GUGUS TUGAS COVID-19 TEGASKAN:

Jakarta-Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo memastikan pemerintah RI tidak akan mengeluarkan kebijakan lockdown. Hal ini menjawab pertanyaan masyarakat mengenai akan ada lockdown di tengah merebaknya corona. "Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi yang memberi instruksi kepala gugus tugas, tak ada lockdown," ujarnya, Sabtu (21/3).

NERACA

Doni berharap jawaban tersebut menjadi jawaban terkait isu akan adanya lockdown di Indonesia. Selanjutnya, Doni mengimbau warga mematuhi imbauan pemerintah untuk melakukan social distancing, untuk mengurangi potensi meluasnya virus corona.

"Sehingga jawaban saya ini mungkin bisa menjadi kepastian bagi seluruh komponen masyarakat termasuk rekan-rekan sahabat dari berbagai negara yang sekarang di Indonesia khususnya di Jakarta," tutur Doni.

"(Warga bisa) mematuhi kebijakan pemerintah, yaitu social distancing atau kalau lebih mudah kita artikan dilarang berdekatan (dan) berkumpul. Insyaallah kita bisa mengurangi masyarakat yang terpapar," jelas dia.

Juru bicara pemerintah soal penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, sebelumnya merilis angka terbaru kasus yang disebabkan virus corona itu. Per Sabtu (21/3), terdapat penambahan, baik dari kasus positif maupun pasien yang sembuh maupun meninggal. "Ada penambahan kasus baru sebanyak 81. Jadi total kasus (positif) 450," kata Yuri, dalam jumpa pers di Gedung BNPB, Jakarta.

Secara terpisah, Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman mengungkapkan pemerintah menggelontorkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Penerima Bantuan Iuran, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Sembako. Selain itu, ada Kartu Pra-Kerja, Dana Desa, Padat Karya Tunai dari Kementerian atau Lembaga.

"Pemerintah menggerakkan semua daya untuk menjamin jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak kehidupan sosial-ekonominya agar konsumsi dan pendapatan masyarakat terjamin," kata Fadjroel di Jakarta, Minggu (22/3).

Pemerintah juga memberikan atensi pada perekonomian di dunia usaha. Pemerintah, kata Fadjroel, membuat sejumlah kebijakan fiskal dan moneter yang melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Termasuk merelokasi anggaran untuk aktivitas Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 serta mendorong pencairan APBD Propinsi/Kabupaten/Kota dan anggaran Kementerian/Lembaga sesegera mungkin.

Khusus upaya melawan virus Covid-19 asal Wuhan, China, pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk menyebarkan sikap dan pernyataan positif kepada sesama. Masyarakat diminta menjalankan pembatasan sosial dengan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.

"Presiden mendorong sikap sukarela dan partisipatif sebagai pilihan rasional dan bertanggungjawab dalam kehidupan demokrasi. Sekali lagi Presiden Joko Widodo menekankan bahwa keselamatan rakyat adalah kebijakan paling utama di saat melawan Covid-19 ini," ujarnya.

Tidak hanya itu. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah meningkatkan kesiapannya dalam menghadapi virus corona. Salah satunya dengan mendatangkan atau memproduksi lebih banyak alat-alat pendeteksi virus corona, vaksin atau obatnya jika telah ditemukan.

Distribusi perlengkapan kesehatan ini harus menyeluruh ke semua wilayah Indonesia. "Khususnya ke daerah yang telah terjadi pandemi," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP HIPMI Sari Pramono dalam keterangan pers yang diterima merdeka.com, Sabtu (21/3).

Sari menuturkan pemerintah harus meningkatkan kesiapan fasilitas perawatan pasien terinfeksi dengan baik. Mulai dari penyediaan tempat karantina baik secara secara kualitas dan kuantitas di tingkat pusat sampai kecamatan.

Cara-cara ini bisa membantu dunia usaha agar tidak semakin terpuruk. Selain itu dia ingin pemerintah meminta perbankan untuk menerapkan suku bunga rendah.

Sebenarnya, kata Sari, semua yang dilakukan pemerintah itu benar asal ada sosialisasinya yang tepat. Ini saatnya pemerintah harus kontak dengan dengan para pengusaha. "Jangan sampai kita jatuh, dolar sudah naik," katanya.

Dalam penilaiannya, pemerintah memang sudah mengatur soal kebijakan ekonomi. Lalu pengusaha pun beradaptasi dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Namun mereka mempertanyakan sampai kapan kondisi ini bakal terjadi. Sebab mereka harus tetap memiliki pendapatan. "Misalnya usaha di bidang restoran kan harus buka, kalau tutup bagaimana dengan karyawannya," kata dia.

Meski begitu Sari memberikan apresiasi pemerintah yang sudah kerja keras. Dirinya pun tidak menyalahkan pihak manapun dalam masalah ini. Hanya saja langkah-langkah pemerintah dalam menyikapi hal tersebut harus benar-benar sejalan dengan rekomendasi para pengusaha. "Saya harap kita sama-sama belajar ke depannya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang solutif dan cepat dengan situasi seperti ini," kata Sari mengakhiri.

Cukup Berat

Menurut Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sarman Simanjorang menyatakan sikap untuk mendukung seruan Gubernur DKI Anies Baswedan yang mengimbau tidak ada kegiatan perkantoran selama 14 hari ke depan, meski hal itu cukup berat.

Menurut dia, dengan mengurangi aktivitas kantor selama 14 hari tentu produktivitas usaha tidak maksimal. Meski demikian, dia mengatakan keselamatan masyarakat, staff dan karyawan kita di atas segala galanya. "Walaupun memang berat, dunia usaha tetap mendukung seruan Gubernur untuk menerapkan work from home (wfh) dalam rangka peran serta dunia usaha dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona," ujarnya.

Dalam keterangannya, Sarman membeberkan bahwa sejak tanggal 16 Maret, dunia usaha telah melakukan work from home. Sekitar 50-60 persen staf dan karyawan sudah bekerja dari rumah. Sementara yang masuk hanya bagian-bagian yang melakukan pelayanan langsung kepada pelanggan.

Selain itu, dengan adanya seruan yang baru dari Gubernur tentu dunia usaha akan lebih menambah lagi jumlah karyawan/staff yang bekerja dari rumah, bisa mencapai 80 persen bahkan jika memungkinkan bisa mencapai 90 hingga 100 persen, sesuai urgensi masing-masing perusahaan.

"Yang jelas, bahwa kita mendukung penuh program pemerintah, bagaimana agar wabah virus corona ini segera berakhir sehingga aktivitas bisnis dan perekonomian kita dapat normal kembali," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

PRESIDEN MINTA K/L GENJOT PADAT KARYA TUNAI - Pengusaha Khawatir PSBB Berdampak PHK

Jakarta-Kalangan pengusaha khawatir penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang sudah disetujui Kementerian Kesehatan demi menekan penyebaran…

JARING PENGAMAN SOSIAL - Bantuan Pemerintah Jangan Dipakai Buat Mudik

NERACA Jakarta - Pemerintah menyiapkan anggaran belanja dari APBN 2020 untuk penanganan dampak wabah Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Dari…

Kepercayaan Masyarakat Tetap Tinggi Terhadap Bank

NERACA Jakarta - Penyebaran virus corona telah melemahkan pertumbuhan ekonomi dunia yang berdampak pada laju ekonomi negara berkembang seperti Indonesia.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

KEMENKEU BERI EMPAT INSENTIF PERPAJAKAN - Apindo: Daya Tahan Pengusaha Hanya Kuat 3 Bulan

Jakarta-Wabah virus Covid-19 kini semakin mengancam kelangsungan dunia usaha di dalam negeri. Menurut Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)…

Pemerintah Wajib Bersinergi Bersama Amankan Pangan

NERACA Jakarta – Bahu-membahu dalam mengamankan panga ditengah pandemik Covid-19. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat, yakni dengan melakukan…

PRESIDEN MINTA K/L GENJOT PADAT KARYA TUNAI - Pengusaha Khawatir PSBB Berdampak PHK

Jakarta-Kalangan pengusaha khawatir penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang sudah disetujui Kementerian Kesehatan demi menekan penyebaran…