NERACA

Jakarta - Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan ketahanan pangan salah satunya yaitu dengan menjalin kerjasama antara Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Desa (Kemendes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2020. Jadi penting membangun hubungan baik dengan kementerian dan lembaga lain untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern. 

"Kalau semua yang hadir disini pikirannya maju, maka yang diam di tempat otomatis akan tertinggal. Maju adalah bagian dari langkah kita hari ini. mandiri adalah kekuatan dan modern adalah bagian dari hidup kita ke depan," ujar Syahrul.

Lebih lanjut, Syahrul mengatakan, pertanian maju, mandiri dan modern adalah pertanian berbasis teknologi dengan kekuatan utama artificial intelligence. Pertanian maju, selalu didukung dengan sistem mekanisasi yang kuat dan terstruktur dengan baik.

"Ke depan kita tidak boleh lagi melakukan pertanian dengan alat tradisional. Ke depan kita harus mengelola pertanian yang berbasiskan pada artificial intelligence, yang dikelola dengan sistem yang terstruktur," ujar Syahrul.

Sehingga Syahrul mengatakan, mengelola pertanian tidak boleh lalai dan abai karena langsung berhadapan dengan 267 juta penduduk Indonesia. Mengelola pertanian harus memiliki keyakinan dan tujuan pasti untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan pasar global.

"Di Indonesia ini semua kabupaten memiliki potensi ekspor karena negara kita adalah negara tropis. Terlebih semua negara di dunia ini selalu membutuhkan sayur dan buah dari kita. Jadi semua daerah memiliki potensi yang sama," kata Syahrul. 

Sehingga menurut Syahrul, terdapat 4 aspek yang perlu diperhatian dalam mengelola pertanian maju, mandiri dan moderb. Aspek pertama, kata dia, melakukan upaya untuk peningkatan produksi dan produktivitas melalui Gerakan nasional.

Aspek kedua adalah, menurunkan biaya pertanian menuju hingga berada di posisi rendah melalui peningkatan efisiensi dan pengembangan kawasan berbasis korporasi.

Aspek ketiga adalah pengembangan dan penerapan mekanisasi serta akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi. Dan aspek keempat adalah ekspansi pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan termasuk lahan rawa dan sub optimal lainnya serta penyediaan air (irigasi, embung, dan bangunan air lainnya).

Adapun dalam mendukung keempat aspek tersebut, pemerintah melalui Kementan telah membentuk lembaga Komando Startegi Pembangunan Pertanian (Kostratani) yang ada di tiap Kecamatan. Komando ini merupakan komando perang yang sudah dilengkapi dengan agriculture war room (AWR) sebagai ruang monitoring dari semua kegiatan pembangunan pertanian.

"Jadi di setiap daerah akan ketemu saya setiap jumat melalui AWR. Alat ini juga secara tidak langsung mampu memonitoring kegiatan penyuluh setiap hari. Dan saya pastikan saya akan mengetahui apakah mereka kerja atau tidak," kata Syahrul.

Sekedar catatan, Rakernas Pembangunan Pertanian ini juga dihadiri Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri serta kementerian dan lembaga negara lainya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto mengatakan bahwa kenaikan nilai ekspor pertanian terus mengalami lonjakan hingga mencapai Rp 2,3 miliar. Namun demikian, lonjakan tersebut musti didukung oleh berbagai pihak, terutama perusahaan kargo.

"Dalam hal ini saya sangat selektif karena harus dimaksimalkan dulu dalam hal import. tujuan import ini bukan untuk mengisi kekosongan saja tetapi juga harus dapat merubah pasar dan menjaga neraca perdagangan kita untuk mengoptimalisasi kelembagaan," kata Agus.

Melalui kerjasama ini, Agus berharap, bisa meningkatkan daya saing produk pertanian untuk meningkatkan kapasitas sumber daya pertanian ke depan. "Kalau sudah ditingkatkan, kita bisa bersaing dengan negara besar lainya," ucap Agus.

Disisi lain, Agus mengakui bahwa pihaknya tengah menggandeng para kepala perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai mitra kerja Kementerian Perdagangan untuk melakukan diplomasi ekonomi untuk melakukan diplomasi ekonomi dalam meningkatkan ekspor Indonesia.

Sebab harus diakui bahwa peran para kepala perwakilan RI diperlukan terutama untuk menginformasikan kebijakan nontarif (Non Tariff Measures/NTM) dan hambatan nontarif (Non Tariff Barrier/NTB) yang menjadi penghambat masuknya produk Indonesia serta aturan yang dapat diduga melanggar perjanjian WTO di negara akreditasi.