Jakarta - Kementerian Perdagangan memutuskan untuk mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas impor produk evaporator tipe roll bond dan tipe fin yang merupakan bagian dari lemari pendingin atau pembeku lainnya yang termasuk ke dalam kode Harmonized System (HS) Ex. 8418.99.10.

NERACA

Benar, keputusan ditetapkannya HS Ex. 8418.99.10  melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.010/2020 tentang Pengenaan BMTP terhadap impor produk evaporator tipe roll bond dan tipe fin yang merupakan bagian dari lemari pendingin, lemari pembeku, dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya. Produk-produk tersebut termasuk dalam HS code Ex. 8418.99.10.

PMK tersebut ditetapkan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1087/M-DAG/SD/11/2019 yang telah diundangkan pada 6 Januari 2020 pada Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 3. Permendag tersebut berlaku setelah lima hari sejak tanggal diundangkan.

“Pengenaan BMTP ini untuk mencegah atau memulihkan ancaman kerugian serius. Selain itu, untuk memberikan kesempatan kepada industri dalam negeri melaksanakan penyesuaian struktural agar dapat bersaing dengan barang impor,” ujar Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Mardjoko.

Adapun waktu dan besaran BMTP dimaksud adalah sebagai berikut, pertama pada tahun pertama (11 Januari 2020—10 Januari 2021), tarif BMTP yang dikenakan sebesar 17 persen.

Kedua, pada tahun kedua (11 Januari 2021—10 Januari 2022), tarif BMTP yang dikenakan sebesar 15,5 persen. Ketiga, yaitu pada ada tahun ketiga (11 Januari 2022—10 Januari 2023) tarif BMTP yang dikenakan sebesar 14 persen.

“Pengenaan BMTP ditetapkan berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan KPPI yang menunjukkan adanya lonjakan jumlah impor produk evaporator yang dimaksud. Sehingga, diperlukan pengenaan BMTP untuk melindungi industri di dalam negeri,” ucap Mardjoko.

Sementara itu, di sela-sela pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) Davos 2020, Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto juga menekankan pentingnya instrumen pengamanan perdagangan dalam menjaga pasar dan industri dalam negeri dari produk impor yang merugikan kepentingan nasional.

“Kita sangat mendukung upaya KPPI dalam menjaga produsen produk evaporator dan menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia,” terang Agus.

Disisi lain, dalam WEF 2020 Agus juga berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama perdagangan Indonesia dengan dunia usaha global.

“Kunjungan kerja ke WEF 2020 ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan kerja sama perdagangan Indonesia, tidak hanya dengan mitra kerja pemerintah, tetapi juga dengan dunia usaha global," ujar Agus.

Bahkan, komitmen Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam melindungi produk dalam negeri tidaklah main-main, salah satuya dnegan memusnahkan 10.430 produk regulator tekanan rendah tabung baja elpiji di dua tempat, Bekasi dan Jakarta.

Hal ini dilakukan guna melindungi konsumen dari sisi keamanan, kesehatan, keselamatan, lingkungan (K3L). Kegiatan pemusnahan dihadiri dan disaksikan langsung oleh petugas pengawas barang dan jasa Kementerian Perdagangan, serta penanggungjawab dari produsen dan distributor.

"Pemusnahan regulator tekanan rendah tabung baja elpiji yang tidak sesuai dengan SNI ini dilakukan untuk melindungi konsumen dan memberikan edukasi tentang kesesuaian suatu produk dengan persyaratan mutu standar nasional Indonesia (SNI)," ujar Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono.

Menurut Veri, berdasarkan kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap produk yang beredar semester akhir 2019, petugas pengawas barang dan jasa masih menemukan produk regulator tekanan rendah yang belum memenuhi syarat mutu SNI 7369:2012.

"Dari hasil pengawasan, kami menemukan produk regulator tekanan rendah merek “SC” dan “C” yang tidak sesuai SNI. Temuan tersebut kami tindak lanjuti dengan memberikan sanksi berupa penarikan dan pemusnahan produk," tegas Veri.

Veri menerangkan, SNI regulator tekanan rendah untuk tabung baja elpiji telah diberlakukan secara wajib oleh Kementerian Perindustrian sejak 2007. Kementerian Perdagangan rutin melakukan kegiatan pengawasan salah satunya terhadap produk regulator tekanan rendah untuk tabung baja elpiji yang beredar di pasar.

Direktur Pengawasan Barang dan Jasa, Ojak Simon Manurung menambahkan, pengawasan rutin yang dilakukan Kementerian Perdagangan diharapkan dapat menjamin terlaksananya perlindungan konsumen yang efektif dan efisien serta meningkatkan mutu produk.

"Kegiatan penarikan dan pemusnahan produk-produk yang tidak sesuai SNI ini diharapkan dapat berdampak positif bagi peningkatan mutu produk ke depannya, khususnya bagi produk berisiko tinggi dalam penggunaannya," kata Ojak.

Seperti diketahui, berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan semester II tahun 2019 bahwa  pemusnahan barang tidak ber-SNI nilainya mencapai Rp15 miliar. Sebagian besar barang tersebut diimpor dari China di antaranya sepeda, makanan ringan, gula, tepung, mainan anak, mesin pendingin atau kulkas, dan sebagainya.