PR Daya Saing Indonesia

Laporan terbaru WEF yang bertajuk The Global Competitiveness Index Report 2019 mengungkapkan, Indonesia berada di peringkat 50 dengan nilai 64,6, turun 0,3 dari tahun lalu. Penurunan tipis itu mengindikasikan kinerja Indonesia pada dasarnya tidak banyak berubah. Kekuatan utama Indonesia tetap terletak pada ukuran pasar (peringkat 7 dengan skor 82,4) dan stabilitas makroekonomi (peringkat 54 dengan skor 90).

Lembaga internasional itu juga menyatakan Indonesia memiliki budaya bisnis yang dinamis (peringkat 29 dengan skor 69,6) dan sistem keuangan yang stabil (peringkat 58 dengan skor 64,0). Dua indikator itu dinilai meningkat pada tahun ini.

Dalam perhitungan skor daya saing, WEF menggunakan kriteria 12 variabel yang terhimpun dalam empat tema besar yakni penciptaan lingkungan yang mendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Ke-12 variabel tersebut di antaranya terkait elemen institusi, infrastruktur, implementasi teknologi informasi dan komunikasi, stabilitas makroekonomi, kesehatan, keterampilan, produk pasar, tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamika bisnis, dan kemampuan berinovasi.

Kita melihat penyebab penurunan tingkat daya saing Indonesia terletak pada kualitas akses yang relatif rendah dan kapasitas inovasi yang masih terbatas, sekalipun memiliki tingkat adopsi teknologi yang tinggi sebagai negara berkembang. Kalau kelemahan yang ada diperbaiki maka ada ruang yang cukup untuk perbaikan bagi Indonesia kepada batas tertinggi penilaian, antara 30 dan 40 poin.

Sangat kontras dengan Singapura, tetangga dekat kita, yang menduduki peringkat pertama sebagai negara berdaya saing paling tinggi, menggeser posisi Amerika Serikat yang turun ke peringkat kedua. Negara tetangga seperti Malaysia berada di posisi 27, turun 2 peringkat dengan nilai 74,6, Thailand di posisi 40 atau turun 2 peringkat dengan nilai 68,1, Brunei Darussalam di posisi 56 atau naik 6 peringkat, Filipina di posisi 64 atau turun 8 peringkat dengan nilai 61,9, dan Vietnam di posisi 67 atau naik 10 peringkat dengan nilai 61,5.

Sebagai catatan, pada masa awal pemerintahan Jokowi, daya saing Indonesia (2014-2015) berada di peringkat 34 dari 144 negara, atau naik empat tingkat dari posisi sebelumnya 38 pada 2013-2014.

Dari gambaran tersebut, hasil riset WEF tersebut memberikan dua pukulan sekaligus kepada Indonesia, yakni penurunan peringkat dan nilai. Berbeda dengan Malaysia, sekalipun peringkatnya turun, nilai daya saingnya naik. Artinya, negara tersebut sudah melakukan banyak hal untuk meningkatkan daya saing yang ditandai oleh kenaikan nilai, namun kalah agresif dibandingkan negara lain.

Pemerintah Indonesia tentu mengklaim sudah melakukan banyak hal untuk meningkatkan daya saing, namun kemungkinan kebijakan atau pembangunan yang dilakukan tidak direncanakan dengan matang dan terkoordinasi dengan baik.

Kita tentu masih ingat kritik Bank Dunia terhadap pembangunan infrastruktur? Lembaga donor tersebut menilai proyek infrastruktur kita dibangun dengan tergesa-gesa, kurang perencanaan yang baik, dan dinilai buruk kualitasnya.

Jalan tol, misalnya, dibangun secara masif, namun nyaris tidak memberikan dampak signifikan terhadap penurunan biaya logistik nasional yang masih berada di atas 20% dan disinyalir tertinggi di ASEAN. Artinya, kondisi biaya logistik yang begitu tinggi, tentunya menyulitkan bagi Indonesia menaikkan daya saing dengan negara kawasan ASEAN lainnya.

Pemerintah saatnya perlu mempertajam fokus pembangunan infrastruktur agar eksistensinya memberikan kontribusi dan berdampak langsung kepada peningkatan daya saing industri nasional. Pemerintah harus mengambil pelajaran dari pembangunan infrastruktur yang telah berjalan pada periode pertama pemerintahan Jokowi.

Faktor lain yang masih kurang mendukung peningkatan daya saing adalah pasar tenaga kerja. Bonus demografi belum mampu menawarkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan industri. Ada kesenjangan antara keterampilan atau keahlian yang dimiliki angkatan kerja dan kebutuhan korporasi. Indonesia juga lemah dalam inovasi dan adopsi teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkuat daya saing melalui peningkatan efisiensi dalam produksi.

BERITA TERKAIT

Menjaga Pertumbuhan Lokal

Melihat asumsi makro RAPBN 2020, pemerintah dan DPR mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Bahkan, sejumlah petinggi negara meyakini pertumbuhan ekonomi…

Menanti Deregulasi Perizinan

Pemerintah sekarang sibuk melakukan pembenahan regulasi yang dinilai menghambat investasi asing di Indonesia. Efisiensi regulasi dan prosedur diperlukan untuk menggenjot…

Wajah Baru KPK

Lima komisioner baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Firli Bahuri (Ketua) siap menjalankan tugasnya mulai 22…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Menjaga Pertumbuhan Lokal

Melihat asumsi makro RAPBN 2020, pemerintah dan DPR mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Bahkan, sejumlah petinggi negara meyakini pertumbuhan ekonomi…

Menanti Deregulasi Perizinan

Pemerintah sekarang sibuk melakukan pembenahan regulasi yang dinilai menghambat investasi asing di Indonesia. Efisiensi regulasi dan prosedur diperlukan untuk menggenjot…

Wajah Baru KPK

Lima komisioner baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Firli Bahuri (Ketua) siap menjalankan tugasnya mulai 22…