Oleh : Mubdi Tio Thareq, Pemerhati Ekonomi Politik

Pasca dilantik sebagai Presiden RI ke-8, Presiden Joko Widodo sedang sibuk menyusun kabinet kerja periode 2019-2024, dimana terinformasi dari pemberitaan media massa bahwa 55 persen para menteri akan berasal dari kalangan profesional dan 45 persen akan berasal dari kalangan parpol.

Presiden Jokowi dalam menyusun kabinet jelas tidak melakukannya sendirian,  karena bisa jadi Jokowi membentuk "Timsus" sebagai "spotting minister candidates team", sedangkan figur figur yang dipanggil Jokowi ke Istana Negara sejak kemarin sampai hari ini adalah upaya Jokowi untuk mewawancarai singkat mereka, karena kemungkinan sudah ada "full assessment" yang dibuat "Timsus".

Tentunya,  Presiden Jokowi dalam menyusun kabinet juga mempertimbangkan hasil pertemuan atau komunikasinya dengan para petinggi parpol baik parpol koalisi maupun parpol non koalisi.

Penyusunan kabinet 2019 sd 2024 jelas akan mempertimbangkan berbagai ancaman dan tantangan ke depan yang akan diwarnai unstopable global uncertainty, termasuk Jokowi terus ingin menerapkan change management terbukti dengan adanya rencana mengembangkan SDM, membuat birokrasi pemerintah yang bersih,  tidak korup dan kompetitif dengan keberanian mengeksekusi program kerja untuk kepentingan rakyat,  sehingga wajar jika Presiden Jokowi berencana menghapus jabatan eselon 3 ke bawah (Kasubdit/Kabag ke bawah) dan akan memperkuat jabatan fungsional yang sesuai dengan kompetensinya. Birokrasi jika rencana ini dilaksanakan akan banyak diisi pejabat struktural yang profesional dan mampu bekerja mandiri, karena mereka harus dapat melaksanakan visi,  misi dan strateginya dengan berkolaborasi dengan kalangan pejabat fungsional agen.

Tidak hanya itu. Presiden juga mewanti-wanti para menteri baru untuk siap bekerja keras demi meningkatkan daya Indonesia dalam upaya menarik investor asing datang ke Indonesia. Bahkan Jokowi mengingatkan, jika ada menteri/petinggi lembaga yang tidak mampu bekerja, Presiden tidak segan untuk mencopotnya.  

Hal yang lainnya akan diperhatikan dari Presiden Jokowi dalam penyusunan kabinet adalah Presiden ingin memastikan kesolidan kabinet yang akan diumumkan Rabu besok adalah sampai tahun 2024, karena bukan imej politik yang positif jika dalam periode keduanya,  Jokowi "terpaksa" harus melakukan reshuffle kabinet berkali kali.  Oleh karena itu,  diprediksi para calon menteri yang diperkirakan akan maju dalam Pilpres 2024 akan sangat sedikit dalam kabinet saat ini. Sebab, logis jika Jokowi tidak ingin kabinetnya gonjang ganjing bahkan diwarnai adanya menteri yang mundur karena mempersiapkan diri maju dalam Pilpres 2024.

Yang pasti,  penyusunan kabinet adalah hak prerogratif Presiden,  dan tidak elok jika keputusan Presiden tidak atau kurang diterima dengan lapang dada. Jokowi juga ingin dicatat dalam sejarah sebagai Presiden yang berhasil,  sehingga Presiden akan memilih para calon pembantunya di kabinet secara prudent and wisdom.  Semoga ke depan,  Indonesia akan semakin baik.