Wapres : Kepala Daerah Selaraskan Inflasi dengan Pendapatan Petani

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta kepala daerah untuk selalu menjaga keselarasan antara kenaikan harga barang dan jasa dengan pendapatan petani di daerah sehingga produksi pangan tetap berjalan.

"Jadi bapak-bapak gubernur dan bupati harus menjaga harmoninya ini, bagaimana menyeimbangkan antara kenaikan harga dengan pendapatan petani juga. Jangan hanya orang kota yang menikmati inflasi rendah, orang di desa juga," kata Wapres JK dalam Rakornas Pengendalian Inflasi di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, seperti dikutip Antara, kemarin.

Apabila inflasi tidak diimbangi dengan tingginya pendapatan petani, maka petani akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tidak dapat berproduksi di bidang pertanian, jelas JK. Maka selanjutnya, hal itu akan berdampak pada distribusi barang dan jasa dari daerah ke kota sehingga dapat mempengaruhi perekonomian di perkotaan. Oleh karena itu, Wapres meminta pemerintah daerah untuk menjaga betul kondisi perputaran roda perekonomian.

"Petani butuh sabun, butuh gula, butuh baju. Kalau ditekan terus harganya, maka dia akan mengalami kesulitan untuk berkonsumsi. Jadi itulah kenapa daerah penting menjaga keseimbangan antara produsen-konsumen," jelas Wapres.

Dengan menjaga kenaikan harga dengan pendapatan, JK mengatakan hal itu juga bisa berdampak pada peningkatan industri, yang menyebabkan jumlah pengangguran menurun sehingga angka kemiskinan juga ikut ditekan.

Kepala daerah juga diminta untuk menerapkan kebijakan dan peraturan yang dapat mendorong keseimbangan antara kenaikan harga barang dan jasa dengan pendapatan masyarakat."Keseimbangan ini yang harus kita sinergikan agar kita semua mengatur sesuai dengan keadaan dan sifat di daerah, sehingga bisa menambah pendapatan PDB yang kemudian inflasi terjaga, sehingga tingkat industri berjalan, pengangguran turun dan kemiskinan turun," ujar Wapres.

Jaga Inflasi Ringan

Kemudian Wapres mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjaga inflasi ringan sehingga kegiatan perekonomian di daerah stabil.“Harus stabil, jangan di bawah susah, di atas susah. Jadi berada di tengah, jadi namanya inflasi ringan, inflasi ringan itu ya sekitar 3,5-5 (persen),” kata Wapres.

Dengan menjaga keseimbangan antara inflasi dan deflasi tersebut, maka kegiatan usaha di daerah dapat berjalan baik sehingga tidak menambah jumlah pengangguran.“Sebaliknya, kalau terjadi deflasi maka pengusaha yang rugi, kalau pengusaha rugi bisa mem-PHK pegawai, orang jadi tidak ada pendapatan karena jadi pengangguran,” kata Wapres.

Untuk mempermudah pemahaman kepala daerah, Wapres mengibaratkan inflasi seperti kondisi tekanan darah pada tubuh manusia. Apabila tekanan darah tinggi, maka akan mengakibatkan sakit kepala; begitu juga halnya jika tekanan darah rendah.

“Inflasi itu seperti tekanan darah, kalau tinggi kita bisa pingsan; tapi kalau inflasi rendah atau deflasi kita juga pusing bisa pingsan juga. Jadi tekanan darah yang baik itu di tengah-tengah,” kata Wapres.

Rakornas Pengendalian Inflasi diikuti oleh kepala daerah serta perangkat pemda yang masuk dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Rakornas membahas tiga strategi kebijakan untuk mendukung pengendalian inflasi. Strategi pertama yaitu melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian dan pendukungnya melalui sinergi antara pusat dan daerah, terutama di luar Jawa.

Kedua, meningkatkan inovasi program pengendalian inflasi, antara lain melalui pengembangan model kerja sama perdagangan antardaerah yang mengoptimalkan kelembagaan ekonomi dari tingkat desa di daerah.

Ketiga, memperluas penggunaan teknologi informasi secara terintegrasi guna mendorong peningkatan produksi pertanian dan perluasan akses pasar bagi petani agar keuntungan tidak hanya diperoleh oleh pedagang.

Dalam rakornas tersebut, Wapres juga menyerahkan penghargaan kepada daerah dengan inflasi terbaik. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik dan berprestasi diraih oleh 15 pemda dari tingkat kabupaten, kota dan provinsi, yang dibagi atas lima wilayah. mohar

BERITA TERKAIT

Wapres : RUU Pertanahan Berpihak Pada Semua Unsur

NERACA Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan rancangan undang-undang (RUU) tentang pertanahan dibuat untuk kepentingan semua pihak, baik…

Perluasan Posisi TKA Perlu Diikuti Transfer Pengetahuan

  NERACA Jakarta – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai perluasan posisi atau jabatan tenaga kerja asing dalam sektor-sektor industri terutama…

KOMITMEN PERUSAHAAN MULTINASIONAL DIPERTANYAKAN - Presiden: Menteri Segera Atasi Kendala Investasi

Jakarta-Presiden Jokowi ingin masing-masing kementerian/lembaga (K/L) melakukan inventarisasi realisasi dari komitmen investasi yang sudah diberikan oleh perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Wapres : RUU Pertanahan Berpihak Pada Semua Unsur

NERACA Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan rancangan undang-undang (RUU) tentang pertanahan dibuat untuk kepentingan semua pihak, baik…

Perluasan Posisi TKA Perlu Diikuti Transfer Pengetahuan

  NERACA Jakarta – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai perluasan posisi atau jabatan tenaga kerja asing dalam sektor-sektor industri terutama…

KOMITMEN PERUSAHAAN MULTINASIONAL DIPERTANYAKAN - Presiden: Menteri Segera Atasi Kendala Investasi

Jakarta-Presiden Jokowi ingin masing-masing kementerian/lembaga (K/L) melakukan inventarisasi realisasi dari komitmen investasi yang sudah diberikan oleh perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia.…