Wapres: Pimpinan KPK Terpilih Tak Asal Tangkap

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla berharap jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 adalah tokoh-tokoh yang tidak asal tangkap ketika menangani kasus tindak pidana korupsi.

“Tentu harapannya (Presiden) memilih tokoh yang pertama bersih, kemudian kedua punya keberanian, punya pengetahuan tentang hukum. Jangan orang yang asal ambil, asal tangkap,” kata JK usai menerima Ma’ruf Amin di Kantor Wapres Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

JK juga berharap para calon pimpinan KPK merupakan tokoh yang dapat membawa upaya pencegahan korupsi di Indonesia.”Iya tentu juga bisa untuk pencegahan,” tambah dia.

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyeleksi pendaftar calon pimpinan KPK dengan sejumlah kriteria kapabilitas yang mumpuni.

"Dia harus paham dan memiliki kombinasi kemampuan. Setelah itu harus paham masalah keuangan negara, memahami tentang procurement, pengadaan dan yang terpenting diperlukan komponen yang paham betul mengenai organisasi internal KPK, jadi memahami manajerial organisasi," kata Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih ditemui di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Kamis (4/7).

Yenti menjelaskan seorang calon pimpinan KPK juga harus memiliki kondisi psikologis yang kuat dari tekanan dan memiliki kebijaksanaan. Pimpinan KPK, ujar Yenti, juga perlu memahami arah pembangunan ekonomi negara.

Menurut Yenti, pimpinan KPK perlu memahami pemberantasan korupsi bukan hanya dari penindakan tetapi juga sisi pencegahan. Upaya pencegahan melalui penguatan sistem kerja juga perlu dikuasai oleh para calon pimpinan KPK.

"Jadi nanti harus buat sistem, bukan karena dipidana berat kemudian dia takut korupsi lagi, tetapi bagaimana pidana yang berat itu juga membuat orang lain tidak berani korupsi yang juga memang sistem dibangun sehingga memang mereka tidak bisa korupsi," demikian Yenti. Sistem itu harus dilakukan simultan bersama seluruh pihak baik eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Tim Pansel Capim KPK belum memutuskan apakah pendaftaran diperpanjang atau tidak."Melihat perkembangannya kelihatannya tidak. Sudah cukup, karena kita hanya memerlukan 10 orang," ujar Yenti.

Rencananya tim pansel capim KPK akan melakukan rapat pendaftaran capim KPK pada Kamis sore."Kami akan melihat nanti kualitas-kualitas seperti apa. Sepintas ini bagaimana. Memang seleksi kan antara lain melihat kecukupan persyaratan dipenuhi atau tidak," jelas akademisi di Fakultas Hukum, Universitas Trisakti itu.

Sebelumnya diwartakan, Pakar hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung Romli Atmasasmita mengatakan seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi momen tepat untuk mengembalikan lembaga ini ke jalurnya, termasuk membersihkan lembaga antirasuah tersebut dari figur-figur bermasalah.

Romli dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/7), menilai ada tiga kasus kriminal yang melibatkan individu di internal KPK justru jalan di tempat. Dua perkara menyangkut mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, serta satu kasus yang melibatkan penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Begawan hukum pidana terkemuka di Indonesia ini heran mengapa kejaksaan menghentikan tiga kasus tersebut."Novel itu sudah kalah di sidang praperadilan, kok, jaksa berhenti. Bongkar lagi dan teruskan saja," kata Romli.

Menurut dia, keberadaan kasus-kasus seperti ini tidak sepantasnya menggunakan institusi KPK sebagai tameng dan tempat berlindung. Selain itu, Romli melihat isu radikalisme juga sudah menjalar di tubuh KPK.

Romli juga mengapresiasi keterlibatan beberapa lembaga negara lain dalam seleksi capim KPK kali ini. Pada periode seleksi sebelumnya, panitia seleksi cuma melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kali ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) didaulat juga ikut menyeleksi capim KPK. mohar

BERITA TERKAIT

Kementerian Investasi Tak Menjanjikan Dongkrak Investasi

      NERACA   Jakarta – Presiden Joko Widodo berencana mengubah susunan kabinet kerja untuk periode 2019-2024. Nantinya, Jokowi…

KPK: Presiden Tidak Lupakan Penindakan Dalam Hukum

KPK: Presiden Tidak Lupakan Penindakan Dalam Hukum   NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai Presiden Joko…

Tiga Pegawai KPK Menang Atas Pimpinan di Tingkat Banding

Tiga Pegawai KPK Menang Atas Pimpinan di Tingkat Banding NERACA  Jakarta - Tiga orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memenangkan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

UPAYA MEMULIHKAN EKONOMI - Penurunan Suku Bunga Acuan Jadi Pilihan Tepat

NERACA Jakarta – Merespon kebijakan suku bunga The Fed yang sudah melandai, beberapa bank sentral dunia sudah mengambil langkah pelonggaran…

IMPOR MASIH MENDOMINASI - Presiden Ingin Defisit Garam Cepat Diatasi

NERACA Jakarta – Presiden Joko Widodo menilai bahwa potensi garam yang dihasilkan di tambak garam Desa Nunkurus Kabupaten Kupang, Nusa…

Aturan IMEI, Ponsel Dikenakan Pajak?

Jakarta - Pemerintah terus menggodok aturan validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) sebelum kebijakan tersebut mulai diterapkan. Terbaru, pemerintah berkoordinasi…